Kementerian ESDM diminta turun tangan selamatkan proyek PLTGU Jawa 1

Merdeka.com - Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batu Bara angkat bicara terkait kisruh mega proyek PLTGU Jawa 1. Menurutnya, kasus ini menyangkut citra bisnis Indonesia, khususnya dibidang energi di mata investor dunia.

Kisruh PLTGU Jawa 1 dengan nilai Rp 26 triliun merupakan bagian dari proyek 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah Jokowi. Tender proyek tersebut kemudian dimenangkan konsorsium Pertamina-Marubeni-Sojitz. Seharusnya sudah disepakati perjanjian jual beli listrik pada pertengahan Desember tahun lalu.

Nyatanya itu tak terjadi karena belakangan diketahui pihak PLN tak menyertakan perjanjian kecukupan pasokan gas atau LNG selama 25 tahun atau umur proyek tersebut. Itu dinilai sebagai kesalahan fundamental karena LNG merupakan energi bersih dibanding minyak dan batubara yang menjadi syarat investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kalau memang tender itu dilakukan sesuai aturan yang ada, lalu tiba-tiba harus dibatalkan tanpa alasan yang kuat, itu saya kira akan bisa menimbulkan banyak akibat," kata Marwan di Jakarta, Selasa (17/1).

Menurut Marwan, jika proyek yang sudah ada pemenang tendernya kemudian dibatalkan, maka para peserta tender atau khususnya pemenang tender bisa melakukan gugatan hukum. Selain itu, pasti akan menganggu kredibilitas PLN dan pemerintah pada umumnya.

"Yang dikhawatirkan hal itu bisa memunculkan dugaan bahwa ada kepentingan lain di belakang kisruh proyek (PLTGU Jawa 1) tersebut," kata Marwan.

Dia mengatakan, bisa saja PLN melakukan pembatalan proyek sebesar apa pun nilainya. Namun harus ada alasan teknis dan kontekstual. "Bila tidak ada akan menurunkan kepercayaan investor luar pada PLN dan pemerintah," ucapnya.

Marwan berpendapat bahwa proyek PLTGU Jawa I harus diselamatkan karena itu bagian dari proyek ideal 35.000 MW pemerintahan Jokowi. Untuk itu Kementrian BUMN, terutama ESDM harus turun tangan, mengevaluasi kisruh proyek tersebut. Bila perlu dibawa ke DPR bahkan ranah hukum.

Marwan berharap PLN mau mempertanggungjawabkan proyek PLTGU Jawa 1 ini. Jangan sampai menjadi preseden buruk untuk tender-tender proyek energi selanjutnya.

"Yang jelas dalam masalah ini jangan 'main kayu' dalam artian seolah ada keputusan sepihak yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan pada negara," papar Marwan.