Kementerian ESDM fokus BBM Satu Harga di Papua
Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana (ESDM) mengembangkan pembangunan sektor ESDM di Indonesia, khususnya di Papua. Hal itu disampaikan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, saat diskusi media dengan tema Visi Indonesia Sentris Pemerataan di Papua, Minggu (5/3) kemarin. Dalam penyampaiannya Jonan mengedepankan harga BBM.
Jonan menjelaskan bahwa kebijakan dan pembangunan sektor ESDM di Indonesia Timur sangat nyata. Di sektor migas misalnya, saat ini sudah terdapat 33 kabupaten yang dibangun lembaga penyalur BBM hingga 2019. Tujuannya, menyamakan harga BBM seperti di Pulau Jawa.
"Saat ini telah beroperasi di total 7 Kabupaten di Papua dan Papua Barat, sehingga harganya sama dengan Pulau Jawa. Kebijakan BBM Satu Harga ini disalurkan hanya sampai Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS). Kalau sampai ke pedagang eceran pasti akan lebih mahal," ujar Menteri Jonan.
-
Bagaimana Pertamina menjaga ketahanan energi di Indonesia Timur? Tanki LPG Wayame dan Jayapura misalkan, kedua tanki LPG ini meningkatkan ketahanan energi LPG sekitar 8-13 hari. Lalu hadirnya tanki BBM Pare Pare, ini bisa menyuplai sekitar 40% kebutuhan Pertalite masyarakat setiap harinya 'Tanki BBM dan LPG yang berlokasi di kota besar ini memiliki peran penting menjadi titik suplai utama di wilayah Indonesia Timur.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas di Papua Barat Daya? 'Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,' tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
-
Kenapa Pertamina membangun tanki BBM & LPG di Indonesia Timur? Beroperasinya tanki BBM dan LPG ini juga dapat menjaga ketahanan energi di daerah tersebut. Demi mewujudkan availability, accessibility, affordability, acceptability, dan sustainability yang lebih baik dan efisien bagi masyarakat di Indonesia Timur, Pertamina Patra Niaga terus mempercepat proses penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan tanki BBM di Maumere, Nusa Tenggara Timur dan dua (2) tanki LPG di Bima, Nusa Tenggara Barat dan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
-
Apa fokus Pertamina di bidang energi? Sebagai BUMN Energi nasional, Pertamina fokus menjawab 3 (tiga) isu strategis yakni Energy Security (ketahanan energi), Energy Affordability (keterjangkauan biaya energi), dan Environmental Sustainability (keberlanjutan lingkungan).
-
Apa target Pertamina dalam pengembangan energi panas bumi? Berdasarkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN tahun 2021-2030 dan dokumen hijau Pertamina Geothermal Energy, secara keseluruhan industri panas bumi Indonesia diperkirakan akan berkontribusi hingga 16 persen dari total target dekarbonisasi nasional di tahun 2030.
-
Bagaimana Petronas memaksimalkan potensi migas di Indonesia Timur? Seperti yang dilakukan Petronas di sumur Hidayah, Yuzaini menjelaskan teknologi menjadi kunci penting dalam perburuan cadangan migas di Indonesia bagian Timur. “Paling penting lihat data dan teknologi, Hidayah discovery, sebelum drill dieksekusi, kita lakukan eksplorasi dan selesaikan seismik dengan teknologi terbaru. Teknologi ini terus berkembang, itu kuncinya. Kami percaya diri dengan potensi di Indonesia bagian timur, itulah kenapa kami di sana,“ pungkas Yuzaini.
Selain kebijakan BBM Satu Harga, di sektor Migas, pembangunan di Papua juga melalui pembangunan infrastruktur Jaringan Gas Kota. Direncanakan tahun 2018 akan terbangun Jaringan Gas Kota di 2 lokasi dengan 11.500 sambungan rumah tangga.
Tidak hanya itu, pengelolaan migas melalui proyek LNG Tangguh Train 3 juga menjadi fokus pengembangan di Indonesia Timur. "Jaringan gas kota ini sampai 2018 ya. Pengelolaan Tangguh Train 3 juga masih berlangsung. Target penyelesaian Tangguh ini di 2020", tegas Jonan.
Beralih ke Sektor Ketenagalistrikan, komitmen Kementerian ESDM sangat besar di Indonesia Timur. Program pembangunan listrik di Papua dan Papua Barat ditargetkan sebesar 514 MW rampung hingga 2019. Selain itu, program listrik pedesaan juga dilanjutkan hingga menjangkau 186 ribu pelanggan sampai tahun 2019.
Menteri ESDM juga menjelaskan bahwa rasio elektrifikasi nasional di tahun 2016 mencapai 91,16% atau sebesar 59.656 mega watt (MW). Namun, masih ada 2.519 desa yang gelap gulita. Dibutuhkan terobosan agar desa-desa tersebut segera menikmati listrik.
"Kami akan mendistribusikan paket Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) ke berbagai wilayah khususnya Papua dan Papua Barat. Per rumah akan mendapat 4 paket", ujar Jonan.
LTSHE, lanjutnya, akan menerangi 293.532 rumah di 20 provinsi. Pada APBN 2017 telah dialokasikan dana sebesar 330,5 Miliar Rupiah untuk disalurkan ke 95.729 rumah. Selanjutnya di APBN 2018 juga telah dialokasikan anggaran sebesar 976,5 Miliar Rupiah untuk disalurkan ke 197.803 rumah tangga. "LTSHE adalah program terobosan untuk pemenuhan akses listrik yang berkeadilan," lanjutnya.
Pemerataan energi di Indonesia Timur juga difokuskan pada sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Pembangunan infrastruktur EBT di Papua dan Papua Barat selama 2012-2017 telah menghasilkan 54 unit infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga EBT, 390 unit PJU PV/Retrovit serta 5.298 KW yang melistriki 6.828 Kepala Keluarga (KK).
"Ada solar cell, hidro, mikro hidro dan sebagainya. Sudah kami data semua by name, by address di Papua. Yang penting pemerataan melalui BBM Satu Harga, listrik dan EBT", tegas Jonan.
(mdk/ibs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024
Baca SelengkapnyaBeroperasinya 51 lembaga penyalur BBM Satu Harga baru ini menjadi wujud komitmen Pemerintah dalam memastikan energi yang berkeadilan
Baca SelengkapnyaProgram BBM Satu Harga bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauan harga BBM.
Baca SelengkapnyaProduk yang dihasilkan dari kilang sebagai bagian dari PSO juga dijaga tetap dapat terjangkau.
Baca SelengkapnyaPertamina, melalui Pertamina Patra Niaga bersama Kementerian ESDM dan BPH Migas berhasil membuka 31 titik baru BBM Satu Harga
Baca SelengkapnyaHal ini merupakan upaya pengawasan distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Barat, baik BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi.
Baca SelengkapnyaPenemuan potensi ini mendukung upaya pencapaian swasembada energi.
Baca SelengkapnyaUntuk penerapannya, Eniya melihat peluang di kawasan Indonesia Timur. Sebab, beberapa wilayah di sana masih belum punya sistem jaringan memadai.
Baca SelengkapnyaKarena aspek ini menentukan bagaimana setiap negara bergerak untuk menuju target Net Zero Emission.
Baca SelengkapnyaSinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pengendalian BBM Subsidi.
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM sebenarnya telah menetapkan kewajiban penyediaan BBM rendah sulfur sejak Oktober 2018.
Baca SelengkapnyaSinergi keduanya tersebut dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.
Baca Selengkapnya