Kementerian Perhubungan bentuk tim benahi tata kelola penyeberangan di Danau Toba
Merdeka.com - Kementerian Perhubungan membentuk tim adhoc atau tim independen untuk membenahi tata kelola penyeberangan di Danau Toba, Sumatera Utara. Hal tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari tidak optimalnya pengawasan oleh Dinas Perhubungan pemerintah daerah.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, terjadi masalah pada sistem operasional transportasi penyeberangan di Danau Toba yang dikelola Dinas Perhubungan. Sebab itu, Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi untuk melakukan perbaikan layanan.
"Memang kita lihat ada kesenjangan kurang konsisten pelaku di sana, Kementerian Perhubungan memberikan evaluasi untuk melakukan perbaikan layanan disana," kata Menhub Budi, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Sabtu (23/6).
-
Kenapa Kemenhub bentuk tim investigasi? Kementerian Perhubungan membentuk tim investigasi internal, usai penganiayaan yang dilakukan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Bagaimana Kemendag mengawasi pelabuhan tikus? 'Pelabuhan tikus ini memang susah mengawasinya, dan aparat kita tidak mungkin sanggup dan tak akan cukup. Sehingga kita harus berkolaborasi. Pernah ada masyarakat yang menolak karena alasan ekonomi, mereka minta dengan berbagai alasan. Ini yang terjadi di lapangan, tapi kita lakukan yang bisa kita. Kita push terus,' ujarnya.
-
Dimana Danau Toba berada? Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia yang terletak di di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara.
Menurut Menhub Budi, tim tersebut akan berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Polri untuk mengeluarkan rekomendasi keselamatan penyeberangan yang akan dijadikan acuan Dinas Perhubungan.
"Saya sangat menyayangkan di tempat itu petugas yang ada tidak berfungsi dengan baik, saya menugaskan ketua adhoc untuk bersama polisi, KSOP di Belawan melakukan pembinaan pelabuhan di sana," tutur Menhub Budi.
Tim adhoc juga bertugas melakukan pengawasan yang selama ini tidak dilakukan pemerintah provinsi dan merevisi peraturan. Serta mengubah struktur organisasi pengawasan untuk hal ini harus mendapat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.
"Adhoc kita buat temporary berfungsi dua minggu sampai sebulan, fungsi mensubtitusi fungsi pengawasan yang selama ini tidak dilakukan provinsi," jelas Menhub Budi.
Sebagai tindak lanjut kecelakaan KM Sinar Bangun di Danau Toba, Kementerian Perhubungan melakukan pembenahan tahap awal di antaranya mengukur pelabuhan sesuai kapasitas disertai dengan manifes dan kewajiban penggunaan pelampung bagi penumpang kapal.
"Kedua kita lakukan lebih signifikan pembangunan kapal, saya meninjau pembangunan kapal 300 GT. Kita akan bangun dua lagi, ASDP satu, swasta 2. Sehingga dua tahun mendatang ada 6 kapal," tandasnya.
Sumber : Liputan6Reporter : Pebrianto Eko Wicaksono
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bea Cukai terus melakukan inovasi guna optimalkan pelayanan dan pengawasan
Baca SelengkapnyaHal ini dilakukan menyusul ditemukannya dugaan kasus korupsi pada sejumlah proyek tol.
Baca Selengkapnya"Waktu saya menjadi panglima TNI saya nyentuh saja gak bisa, akhirnya saya jengkel (dengan Asabari)," ucap Moeldoko
Baca SelengkapnyaKejagung telah menetapkan belasan orang sebagai tersangka dalam perkara ini
Baca Selengkapnyakendaraan yang ingin masuk kapal di Pelabuhan Merak bisa ditampung sementara di kantong parkir Dermaga Pelabuhan Indah Kiat.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengimbau perusahaan angkutan untuk memastikan betul kendaraan dalam kondisi layak.
Baca SelengkapnyaPenambahan buffer zone untuk mengantisipasi antrean kendaraan yang hendak menyeberang.
Baca SelengkapnyaTim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Kabupaten Langkat meningkatkan pengawasan terhadap wisatawan mancanegara (Wisman) di Langkat.
Baca SelengkapnyaPemkot Tarakan menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Baca SelengkapnyaUpaya itu diperlukan untuk mengoptimalkan realisasi program yang telah dibuat.
Baca SelengkapnyaMenhub sempat melakukan rapat koordinasi untuk kelancaran perjalanan balik dari pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak.
Baca SelengkapnyaTerdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan adu banteng dua kereta itu.
Baca Selengkapnya