Kementerian PU-Pera siapkan Rp 7,6 triliun bangun 112.992 unit rumah
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menyiapkan dana sekitar Rp 7,6 triliun untuk program Satu Juta Rumah di 2016. Kementerian menargetkan akan membangun 112.992 ribu unit dengan berbagai kategori pembangunan melalui dana yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"2106 kita punya Rp 7,6 triliun, 2017 Rp 8 triliun dan diharapkan 2018 -2019 turun lagi karena kita prediksikan enggak banyak lagi puncaknya itu di 2017. Kalau ditotal Rp 33 triliun. Begini, kita kan menargetkan 112.992 ribu unit yang akan dibiayai dari APBN tahun ini, kemudian kan kita biasa seperti yang lain kan kita lakukan proses lelang," ucap Direktur Perencanaan dan Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Deddy Permadi di Kantornya, Jakarta, Senin (28/2).
Pada awalnya, dana yang disiapkan tersebut telah digunakan untuk uang muka serta pembangunan fisik perumahan.
-
Bagaimana pembagian hasil penjualan rumah? Kediaman yang terletak di Bogor ini akan segera dijual, dan setelah penjualan, hasilnya akan dibagi rata 50% untuk masing-masing pihak.
-
Apa itu bunga persen pinjaman? Bunga persen pinjaman adalah biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan atas penggunaan dana pinjaman.Bunga ini dihitung sebagai persentase tertentu dari jumlah pinjaman yang diberikan. Dalam praktiknya, bunga persen pinjaman disebut juga sebagai suku bunga.
-
Apa itu persentase? Persen atau persentase adalah sebuah cara untuk menyatakan perbandingan antara sebagian dan keseluruhan dalam bilangan per seratus.
-
Gimana cara hitung biaya rumah pertahun? Menurut laporan bulan Juni yang disampaikan oleh Zillow dan Thumbtack, satu unit rumah dapat menghabiskan biaya USD14,155 juta per tahun, yakni setara dengan Rp221,74 miliar, jumlah tersebut belum termasuk dengan biaya perawatan, dan sebagainya.
-
Dimana pemukiman padat di Jakarta Barat? Pemukiman di daerah Pesing Koneng, Kedoya Utara, Kebun Jeruk ini misalnya.
"Serapan per hari ini baru 7,6 persen, banyak dilakukan di pembagian uang muka pembangunan di Kemayoran. Kalau dari sisi fisik 0,43 persen. 7,6 itu banyak di uang muka dan baru tejadi di bulan Maret ini," ujarnya.
Dalam Rancangan Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014 hingga 2019, Kementerian PUPR mencatat akan ada pemberian fasilitas penyediaan hunian laik, pembangunan rumah susun sewa untuk rumah tangga, penyediaan KPR swadaya untuk rumah tangga.
"Ada 550.000 unit yang ditargetkan diselesaikan, terbangun 50.000 rumah tangga, swadaya masyarakat untuk 2,2 juta rumah tangga, ada 1,750 unit stimulan Prasarana Sarana Utilitis (PSU), serta 1,5 juta rumah tangga dalam peningkatan kualita rumah tidak laik huni," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah akan memberikan subsidi PPN untuk sektor properti.
Baca SelengkapnyaSejak era kabinet kerja Presiden Joko Widodo dari tahun 2015-2022 ini telah membangun atau memfasilitasi sebanyak 1.553.459 unit rumah layak huni.
Baca SelengkapnyaBP Tapera diamanahkan untuk menyalurkan sebanyak 166.000 unit senilai Rp21,6 triliun melalui Kementerian Keuangan
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan swasta harus membangun 1,5 juta rumah tiap tahun agar angka masyarakat tak punya rumah terus turun.
Baca SelengkapnyaBTN Syariah menyelenggarakan Akad Massal KPR Syariah Serentak untuk meningkatkan brand awareness KPR BTN Syariah.
Baca SelengkapnyaAgung menjelaskan, dari total biaya pembangunan IKN sebesar Rp467 triliun
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca SelengkapnyaBTN telah merealisasikan sekitar 112.000 unit KPR subsidi.
Baca SelengkapnyaKementerian PUPR hingga saat ini sedang menyelesaikan 36 rumah jabatan menteri di IKN.
Baca SelengkapnyaPenyerapan dana pembangunan ibu kota baru ini baru 21,8 persen dari pagu anggaran Rp29,4 triliun.
Baca SelengkapnyaKewajiban pekerja PNS maupun swasta yang telah memiliki rumah dalam rangka program gotong royong untuk mengejar kesenjangan jumlah rumah.
Baca Selengkapnya