Kementerian PUPR Usul Pembangunan Fisik Ibu Kota Baru Dimulai Awal Semester II-2022
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai idealnya pembangunan fisik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dimulai pada awal semester II tahun 2022. Mengingat berbagai persiapan non fisik telah direncanakan sejak tahun 2019 dan pembangunan tahap 1 ditargetkan selesai pada tahun 2024.
"Jadi kami sarankan awal semester II tahun 2022 sudah mulai bekerja di lapangan," kata Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Kementerian PUPR, Imam Santoso Erwani dalam Forum Merdeka Barat 9, Jakarta, Rabu (2/2).
Imam menjelaskan, Kementerian PUPR secara paralel dengan Bappenas dan Kementerian ATR/BPN telah bekerja merancang IKN sejak tahun 2019. Sayembara desain IKN juga telah dilakukan sebanyak 3 kali. Hasil dari pemenang sayembara telah dikolaborasikan menjadi tim Kawasan Inti Pemerintah Pusat (KIPP).
-
Dimana pembangunan IKN dilakukan saat ini? Pembangunan IKN saat ini tengah berlangsung di beberapa sektor. Misalnya saja layanan kesehatan 4 Rumah Sakit yaitu RS Abdiwaluyo, RS Mayapada, RS Hermina, dan RS Kementerian Kesehatan.
-
Bagaimana Kementerian PUPR membangun tol IKN? Saat ini, Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan di tiga seksi, antara lain Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung 7,3 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.
-
Siapa yang memulai ide pemindahan IKN? Ide pemindahan ibu kota pertama kali muncul pada tahun 1957 oleh Presiden Soekarno, yang memilih Palangkaraya sebagai lokasi IKN.
-
Dimana IKN fokuskan pembangunannya di tahap 3? Groundbreaking tahap 3 difokuskan untuk beberapa pembangunan seperti reboisasi area sumbu kebangsaan, pembangunan properti, transportasi listrik, rumah sakit dengan target mendekati Rp10 triliun.
-
Kapan IKN direncanakan beroperasi? Telkom Indonesia dan NEC Indonesia akan merumuskan strategi, roadmap, desain, dan implementasi Smart City untuk kota-kota di Indonesia dengan fokus pertama pada pengembangan di IKN yang rencananya akan beroperasi pada tahun 2024.
-
Di mana lokasi pembangunan IKN? Pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di antaranya Istana dan Kantor Presiden, Plaza Seremoni (lapangan upacara), kementerian koordinator (kemenko) yang terdiri gedung satu, dua, tiga dan empat, serta tapak rumah menteri dikebut pembangunannya.
"Tahun 2020 kita gordown desain yang inti, paralel dengan itu antisipasi mulai pelaksanaan pembangunan fisik kita siapkan, berupa desain basic, seperti bangunan monumental termasuk istana dan kementerian, ini kita siapkan," kata Imam.
Kriteria Pembangunan Fisik
Terpenting kata Imam dalam pembangunan fisik harus terpenuhi beberapa kriteria seperti ketersediaan anggaran yang sumbernya dari kementerian mana saja, kesiapan lahan dan skema pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan waktu 2 bulan.
Berbagai persiapan ini kata Imam hanya tinggal menunggu keputusan desain anggaran yang saat ini belum juga ditetapkan. Pembangunan fisik baru bisa dilakukan setelah ada keputusan dari pemerintah. Lalu menunggu waktu 50 sampai 60 hari untuk masa lelang pengadaan barang dan jasa.
"Dari Perppu yang ada ini lelang bisa ini butuh waktu 50-60 hari, ini setelah ada alokasi lelang," kata dia.
Saat ini kata Imam, sudah mulai ada pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah. Pembebasan lahan ini merupakan hutan produksi milik pemerintah yang akan dialihkan untuk pembangunan fisik.
"Dengan dasar itu, kita asumsikan paling kritis mulai semester 2 awal 2022 ini semua mulai pembangunan fisik," kata dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Percepatan pembangunan terutama dilakukan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Baca SelengkapnyaProgres pembangunan di IKN sudah mencapai 70 persen untuk gelombang pertama (batch 1).
Baca SelengkapnyaKementerian PUPR terus mengejar pembangunan IKN sebelum fasilitasnya dipakai untuk mengatur pemerintahan.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih tetap akan meneruskan pembangunan IKN di tahun depan dan setelahnya.
Baca SelengkapnyaOtorita IKN menyatakan keberlanjutan proyek ibu kota baru tersebut bakal tetap diteruskan.
Baca SelengkapnyaAPBN akan mendanai pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seluas 6.600 hektare.
Baca SelengkapnyaIstana menyebut pemindahan pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan setelah IKN bisa berfungsi sebagai ibu kota politik.
Baca SelengkapnyaBandara ini di desain secara khusus dengan ciri khas budaya Kalimantan dan ramah lingkungan (green airport).
Baca SelengkapnyaPenambahan unit seiring dengan jumlah kementerian yang bertambah.
Baca SelengkapnyaDemikian juga dengan infrastruktur hunian yakni apartemen untuk ASN di mana 14 tower apartemen ASN sudah selesai dibangun.
Baca SelengkapnyaDalam 3 tahun, APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN tercatat mengalami kenaikan yang signifikan.
Baca Selengkapnya