Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kementerian PUPR Usul Pembangunan Fisik Ibu Kota Baru Dimulai Awal Semester II-2022

Kementerian PUPR Usul Pembangunan Fisik Ibu Kota Baru Dimulai Awal Semester II-2022 Maket Ibu Kota Baru. ©2019 dok. Kemen PUPR

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai idealnya pembangunan fisik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dimulai pada awal semester II tahun 2022. Mengingat berbagai persiapan non fisik telah direncanakan sejak tahun 2019 dan pembangunan tahap 1 ditargetkan selesai pada tahun 2024.

"Jadi kami sarankan awal semester II tahun 2022 sudah mulai bekerja di lapangan," kata Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Kementerian PUPR, Imam Santoso Erwani dalam Forum Merdeka Barat 9, Jakarta, Rabu (2/2).

Imam menjelaskan, Kementerian PUPR secara paralel dengan Bappenas dan Kementerian ATR/BPN telah bekerja merancang IKN sejak tahun 2019. Sayembara desain IKN juga telah dilakukan sebanyak 3 kali. Hasil dari pemenang sayembara telah dikolaborasikan menjadi tim Kawasan Inti Pemerintah Pusat (KIPP).

Orang lain juga bertanya?

"Tahun 2020 kita gordown desain yang inti, paralel dengan itu antisipasi mulai pelaksanaan pembangunan fisik kita siapkan, berupa desain basic, seperti bangunan monumental termasuk istana dan kementerian, ini kita siapkan," kata Imam.

Kriteria Pembangunan Fisik

Terpenting kata Imam dalam pembangunan fisik harus terpenuhi beberapa kriteria seperti ketersediaan anggaran yang sumbernya dari kementerian mana saja, kesiapan lahan dan skema pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan waktu 2 bulan.

Berbagai persiapan ini kata Imam hanya tinggal menunggu keputusan desain anggaran yang saat ini belum juga ditetapkan. Pembangunan fisik baru bisa dilakukan setelah ada keputusan dari pemerintah. Lalu menunggu waktu 50 sampai 60 hari untuk masa lelang pengadaan barang dan jasa.

"Dari Perppu yang ada ini lelang bisa ini butuh waktu 50-60 hari, ini setelah ada alokasi lelang," kata dia.

Saat ini kata Imam, sudah mulai ada pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah. Pembebasan lahan ini merupakan hutan produksi milik pemerintah yang akan dialihkan untuk pembangunan fisik.

"Dengan dasar itu, kita asumsikan paling kritis mulai semester 2 awal 2022 ini semua mulai pembangunan fisik," kata dia.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Update Pembangunan KIPP IKN, Persiapan Sambut Upacara HUT RI 2024
Update Pembangunan KIPP IKN, Persiapan Sambut Upacara HUT RI 2024

Percepatan pembangunan terutama dilakukan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Lelang Proyek Kantor Kemenhan dan BIN di IKN Nusantara Tahun Ini
Pemerintah Lelang Proyek Kantor Kemenhan dan BIN di IKN Nusantara Tahun Ini

Progres pembangunan di IKN sudah mencapai 70 persen untuk gelombang pertama (batch 1).

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi dan PNS Bakal Pindah ke IKN September, Begini Kondisi Terkini Ibu Kota Baru di Kaltim
Presiden Jokowi dan PNS Bakal Pindah ke IKN September, Begini Kondisi Terkini Ibu Kota Baru di Kaltim

Kementerian PUPR terus mengejar pembangunan IKN sebelum fasilitasnya dipakai untuk mengatur pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Lelang Proyek Pembangunan Gedung DPR di IKN Nusantara Awal Tahun Depan
Pemerintah Lelang Proyek Pembangunan Gedung DPR di IKN Nusantara Awal Tahun Depan

Pemerintah masih tetap akan meneruskan pembangunan IKN di tahun depan dan setelahnya.

Baca Selengkapnya
Dikritik Capres Anies Baswedan, Proyek IKN Dijamin Tetap Lanjut
Dikritik Capres Anies Baswedan, Proyek IKN Dijamin Tetap Lanjut

Otorita IKN menyatakan keberlanjutan proyek ibu kota baru tersebut bakal tetap diteruskan.

Baca Selengkapnya
Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan IKN Nusantara Bakal Didanai APBN
Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan IKN Nusantara Bakal Didanai APBN

APBN akan mendanai pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seluas 6.600 hektare.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Pindah ke IKN Paling Lambat 2029, Setelah Kantor Eksekutif-Legislatif-Yudikatif Selesai
Pemerintah Pindah ke IKN Paling Lambat 2029, Setelah Kantor Eksekutif-Legislatif-Yudikatif Selesai

Istana menyebut pemindahan pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan setelah IKN bisa berfungsi sebagai ibu kota politik.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Siapkan Rp40,6 Triliun Bangun IKN di 2024, Termasuk Bikin Bandara VVIP
Pemerintah Siapkan Rp40,6 Triliun Bangun IKN di 2024, Termasuk Bikin Bandara VVIP

Bandara ini di desain secara khusus dengan ciri khas budaya Kalimantan dan ramah lingkungan (green airport).

Baca Selengkapnya
Rumah Menteri di IKN Ditambah, Awalnya 36 Jadi 48 Unit
Rumah Menteri di IKN Ditambah, Awalnya 36 Jadi 48 Unit

Penambahan unit seiring dengan jumlah kementerian yang bertambah.

Baca Selengkapnya
Begini Kesiapan Infrastruktur untuk Presiden Berkantor di IKN
Begini Kesiapan Infrastruktur untuk Presiden Berkantor di IKN

Demikian juga dengan infrastruktur hunian yakni apartemen untuk ASN di mana 14 tower apartemen ASN sudah selesai dibangun.

Baca Selengkapnya
Hingga April 2024, Pemerintah Gelontorkan Rp4,8 Triliun untuk Bangun IKN
Hingga April 2024, Pemerintah Gelontorkan Rp4,8 Triliun untuk Bangun IKN

Dalam 3 tahun, APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN tercatat mengalami kenaikan yang signifikan.

Baca Selengkapnya