Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ken Dwijugiasteadi: Orang Indonesia itu paling pelit bayar pajak

Ken Dwijugiasteadi: Orang Indonesia itu paling pelit bayar pajak Plt Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi. ©2015 merdeka.com/novita

Merdeka.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, menjelaskan pentingnya penerimaan pajak dalam menopang pembiayaan pembangunan infrastruktur suatu negara. Di Indonesia sendiri, pembangunan infrastruktur banyak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita tahu, penerimaan pajak merupakan salah satu cara aspek yang digunakan untuk melanjutkan pembangunan suatu negara. Pembangunan banyak digunakan dengan APBN," ujar Ken saat mengisi kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, Sabtu (14/10).

Ken mengatakan tidak mudah mengajak orang Indonesia untuk patuh melakukan pembayaran pajak. Sebab, pada dasarnya, orang Indonesia memiliki sifat pelit, sehingga pemerintah menyiapkan regulasi yang mengatur tata cara penarikan pajak yang berkeadilan.

Orang lain juga bertanya?

"Orang Indonesia itu paling pelit bayar pajak, sekarang sudah tidak. Jadi penarikan memang harus sesuai dengan undang-undang supaya orang tidak ragu-ragu lagi membayar pajak," jelasnya.

Ken mengatakan penerimaan pajak yang disetorkan ke kas negara digunakan untuk pembangunan negara secara gotong royong. Oleh karena itu, penerimaan pajak dapat dilakukan dari mana saja.

"Banyak orang yang menanyakan ke saya, pak kenapa handphone di kenakan pajak? Masa saya pakai HP saja kena pajak. Padahal kan semua orang pasti bayar pajak mulai dari PPN sampai PPh," tambah dia.

Menjawab pertanyaan tersebut, Ken mengatakan semua warga negara pasti bayar pajak. Mulai dari membeli air mineral, materai hingga membayar pajak kendaraan. "Beli air saja kita bayar PPN kan, bea materai kalau mau kawinan juga bayar pajak. Lalu ada juga pembayaran pajak kendaraan ya," jelasnya.

Ken menambahkan, tahun lalu penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.283 triliun, Direktorat Jenderal Pajak sendiri mengumpulkan dana sebesar 74 persen. "Bisa dibayangkan sebanyak itu dalam setahun, artinya kami harus cari Rp 100 triliun per bulan, sehari Rp 3 triliun kan. Kami kerja 24 jam terus terusan. Saya 26 jam malah, 24 jam kerja 2 jam tidur," tandasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: PEDAS! Presiden Jokowi Sindir Banyak Pengusaha Sukses Takut Dikejar Pajak
VIDEO: PEDAS! Presiden Jokowi Sindir Banyak Pengusaha Sukses Takut Dikejar Pajak

Presiden Jokowi menyebut masih ada pemilik usaha yang takut dikejar pajak

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ajak Konten Kreator Bayar Pajak: Kalau Sudah Terkenal, Perbaiki Pajak Anda
Sri Mulyani Ajak Konten Kreator Bayar Pajak: Kalau Sudah Terkenal, Perbaiki Pajak Anda

Sri Mulyani menekankan pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara.

Baca Selengkapnya
Pajak Tak Hanya untuk Infrastruktur, Sri Mulyani: Elpiji 3 Kg Juga dari Pajak
Pajak Tak Hanya untuk Infrastruktur, Sri Mulyani: Elpiji 3 Kg Juga dari Pajak

Manfaat Pajak tak hanya berbentuk infrastruktur. Subsidi yang diberikan pemerintah hingga bantuan sosial, merupakan manfaat dari pajak.

Baca Selengkapnya
Cara Sri Mulyani Wujudkan Indonesia Sejahtera Lewat Pajak
Cara Sri Mulyani Wujudkan Indonesia Sejahtera Lewat Pajak

Dengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Marah Tegur PNS Pemda Hobi Belanja Impor
VIDEO: Presiden Jokowi Marah Tegur PNS Pemda Hobi Belanja Impor "Boros Sekali Kita!"

Presiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.

Baca Selengkapnya
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat

Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.

Baca Selengkapnya
Tingkatkan PAD, Bapenda Kota Medan Kejar WP di 4 Kecamatan dalam 5 Hari Rp10,7 M Berhasil Ditagih
Tingkatkan PAD, Bapenda Kota Medan Kejar WP di 4 Kecamatan dalam 5 Hari Rp10,7 M Berhasil Ditagih

Meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan gencar melakukan penagihan kepada Wajib Pajak (WP).

Baca Selengkapnya
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen

Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Sebut Pegawai Pajak dan Bea Cukai Dibenci Sekaligus Dirindukan Rakyat, Ini Alasannya!
Sri Mulyani Sebut Pegawai Pajak dan Bea Cukai Dibenci Sekaligus Dirindukan Rakyat, Ini Alasannya!

Stigma tersebut tak lepas dari konsekuensi keuangan negara sebagai instrumen politik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kembali Singgung Ruwetnya Perizinan Investasi di Indonesia
Jokowi Kembali Singgung Ruwetnya Perizinan Investasi di Indonesia

Jokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Anies soal Pajaki Orang Kaya: Emang Ada Utang Budi Apa?
Anies soal Pajaki Orang Kaya: Emang Ada Utang Budi Apa?

Pasangan AMIN bakal menagih pajak 100 orang terkaya di Indonesia.

Baca Selengkapnya