Ken Dwijugiasteadi: Orang Indonesia itu paling pelit bayar pajak
Merdeka.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, menjelaskan pentingnya penerimaan pajak dalam menopang pembiayaan pembangunan infrastruktur suatu negara. Di Indonesia sendiri, pembangunan infrastruktur banyak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kita tahu, penerimaan pajak merupakan salah satu cara aspek yang digunakan untuk melanjutkan pembangunan suatu negara. Pembangunan banyak digunakan dengan APBN," ujar Ken saat mengisi kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, Sabtu (14/10).
Ken mengatakan tidak mudah mengajak orang Indonesia untuk patuh melakukan pembayaran pajak. Sebab, pada dasarnya, orang Indonesia memiliki sifat pelit, sehingga pemerintah menyiapkan regulasi yang mengatur tata cara penarikan pajak yang berkeadilan.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Mengapa pajak penting untuk infrastruktur di Sumut? Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
-
Kenapa pajak tanah dan tenaga kerja diterapkan? Alasannya karena sejak dulu nusantara merupakan negara agraris dan sektor pertanian menjadi aset penting yang bisa dijadikan objek pajak.
-
Bagaimana Kutai Timur mempermudah wajib pajak membayar? Selain itu, Bapenda Kutim juga menjalin bekerjasama dengan Bankaltimtara Cabang Sangatta. Salah satunya, dengan meluncurkan inovasi channel pembayaran non tunai untuk pembayaran pajak daerah meliputi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Wallet, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Banguran Perdesaan Perkotaan termasuk untuk Retribusi Daerah.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
"Orang Indonesia itu paling pelit bayar pajak, sekarang sudah tidak. Jadi penarikan memang harus sesuai dengan undang-undang supaya orang tidak ragu-ragu lagi membayar pajak," jelasnya.
Ken mengatakan penerimaan pajak yang disetorkan ke kas negara digunakan untuk pembangunan negara secara gotong royong. Oleh karena itu, penerimaan pajak dapat dilakukan dari mana saja.
"Banyak orang yang menanyakan ke saya, pak kenapa handphone di kenakan pajak? Masa saya pakai HP saja kena pajak. Padahal kan semua orang pasti bayar pajak mulai dari PPN sampai PPh," tambah dia.
Menjawab pertanyaan tersebut, Ken mengatakan semua warga negara pasti bayar pajak. Mulai dari membeli air mineral, materai hingga membayar pajak kendaraan. "Beli air saja kita bayar PPN kan, bea materai kalau mau kawinan juga bayar pajak. Lalu ada juga pembayaran pajak kendaraan ya," jelasnya.
Ken menambahkan, tahun lalu penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.283 triliun, Direktorat Jenderal Pajak sendiri mengumpulkan dana sebesar 74 persen. "Bisa dibayangkan sebanyak itu dalam setahun, artinya kami harus cari Rp 100 triliun per bulan, sehari Rp 3 triliun kan. Kami kerja 24 jam terus terusan. Saya 26 jam malah, 24 jam kerja 2 jam tidur," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menyebut masih ada pemilik usaha yang takut dikejar pajak
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menekankan pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara.
Baca SelengkapnyaManfaat Pajak tak hanya berbentuk infrastruktur. Subsidi yang diberikan pemerintah hingga bantuan sosial, merupakan manfaat dari pajak.
Baca SelengkapnyaDengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaTerbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaMeningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan gencar melakukan penagihan kepada Wajib Pajak (WP).
Baca SelengkapnyaGanjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.
Baca SelengkapnyaStigma tersebut tak lepas dari konsekuensi keuangan negara sebagai instrumen politik.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaPasangan AMIN bakal menagih pajak 100 orang terkaya di Indonesia.
Baca Selengkapnya