Kenaikan Cukai Dinilai Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

Merdeka.com - Ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, menyebut kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 12,5 persen mulai Februari ini tak serta merta meningkatkan kesejahteraan petani. Sebab, penyesuaian tarif baru ini disebabkan oleh tarif cukai bukan karena kenaikan harga tembakau di tingkat petani.

"Meskipun harga rokok Naik, kesejahteraan petani tidak akan meningkat. Kenaikan harga rokok disebabkan kenaikan cukai bukan karena kenaikan harga tembakaunya petani," tegas dia saat dihubungi Merdeka.com, Kamis (28/1).

Piter menambahkan, justru kenaikan CHT ini akan membuat subur penjualan rokok ilegal di tanah air. Menyusul adanya kelebihan harga murah yang siap membius konsumen. Terutama dari kelompok kelas menengah ke bawah yang mempunyai kemampuan keuangan terbatas.

"Kenaikan harga rokok yang cukup besar untuk sebagian masyarakat bawah akan memberatkan. Mereka akan mencari cara untuk tetap merokok, salah satu cara mudahnya rokok ilegal," terangnya.

Kendati demikian, di menyebut, konsumen rokok ilegal hanya diisi oleh kelompok menengah ke bawah. Hal ini tak lepas dari kemampuan daya beli yang dimiliki. "Tapi rokok ilegal ini pangsa pasarnya hanya masyarakat bawah. Karena (keuangan) terbatas," tutupnya.

kenaikan Cukai Rokok

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok dengan rata-rata 12,5 persen. Tarif terbaru ini akan berlaku mulai Februari 2021.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, meskipun secara umum total kenaikannya 12,5 persen namun masing-masing kelompok atau golongan kenaikanya berbeda-beda.

Misalnya untuk produk Srigaret Keretek Mesin (SKM) 2B dan Sigaret Putih Mesin (SPM) 2B kenaikan tarif nya lebih tinggi daripada SKM 2 A dan SPM 2A. Hal itu ditujukan untuk mempersempit gap tarif atau sebagai sinyal simplifikasi.

Sementara untuk jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) ditetapkan tarif cukainya tidak mengalami kenaikan, hal itu mempertimbangkan sektor padat karya yang masih terpuruk akibat pandemi Covid-19.

"Jadi harga bandrolnya ini akan mengalami penyesuaian sesuai dengan kenaikan tarif dari masing-masing kelompok yang memang berbeda-beda meskipun secara umum total kenaikannya 12,5 persen," jelas dia dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (27/1).