Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kenaikan dana pungutan ekspor sawit hambat daya saing industri

Kenaikan dana pungutan ekspor sawit hambat daya saing industri

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga meminta pemerintah Jokowi-JK untuk mempertimbangkan kembali rencana kenaikan dana pungutan ekspor minyak sawit (CPO). Menurutnya, kenaikan dana pungutan bisa menghambat ekspor dan menurunkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar global.

Dia menegaskan, kenaikan dana pungutan untuk membiayai program mandatori biodiesel 20 persen (B20) tidaklah tepat. Sebab, kenaikan ini akan membebani ekspor sawit baik hulu maupun hilir.

Semenjak tahun lalu, volume ekspor produk hilir seperti minyak goreng kemasan sudah mengalami penurunan sebesar 15 persen semenjak dana pungutan CPO berlaku. Besaran pungutan mencapai USD 20 per ton. Kondisi sama dialami ekspor RBD Olein dan RBD Palm Oil merosot 5 persen dalam periode sama.

Orang lain juga bertanya?

"Bahkan ekspor biodiesel turun 100 persen atau sama sekali tidak ada ekspor pada tahun ini," kata Sahat di Jakarta, Kamis (22/9).

Sahat menyebut, pelaku usaha telah berkorban untuk menanggung subsidi biodiesel yang telah berlaku dalam kurun waktu setahun belakangan. Maka tidaklah tepat beban ini kembali ditambah dengan menaikkan dana pungutan ekspor sawit.

Kemudian, Sahat meminta kepada pemerintah untuk mengalokasikan subsidi sendiri buat program mandatori B20. Dengan pertimbangan, biodiesel membantu masyarakat untuk mendapatkan udara sehat lantaran biodiesel yang telah dicampur Solar tidak mengandung sulfur. Selain itu, konsumsi biodiesel sejalan dengan komitmen pemerintah yang berencana menekan emisi karbon dalam Konferensi Perubahan Iklim atau COP ke-21.

"Di negara lain, pemerintah yang keluar duit untuk mengurangi emisi," paparnya.

"Pertamina juga seharusnya ikut untuk menjaga kebersihan udara. Ini kan tugas bersama bukan tanggung jawab pengusaha biodiesel saja," kata Sahat.

Menurut Sahat, persoalan biodiesel menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Jangan pengusaha sawit yang dibebankan terus karena pelaku usaha sudah berkorban melalui pungutan ekspor.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini yang Bakal Terjadi Jika Pemerintah Ngotot Terapkan B50 Sawit
Ini yang Bakal Terjadi Jika Pemerintah Ngotot Terapkan B50 Sawit

Implementasi B50 peluang baik bagi Indonesia, namun memiliki konsekuensi ekonomi yang juga besar.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Kecewa Kinerja Industri Sawit Menurun Tahun Ini
Pengusaha Kecewa Kinerja Industri Sawit Menurun Tahun Ini

Kinerja industri kelapa sawit di Indonesia tak sebaik dari tahun kemarin.

Baca Selengkapnya
Pungutan Ekspor Sawit Tembus Rp15,88 Triliun
Pungutan Ekspor Sawit Tembus Rp15,88 Triliun

Salah satu tugas BPDPKS yaitu menghimpun dan mengembangkan dana perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dari pelaku usaha.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud: Ngomong Terus Hilirisasi Kapan Selesainya
TPN Ganjar-Mahfud: Ngomong Terus Hilirisasi Kapan Selesainya

TPN Ganjar-Mahfud menilai perlu banyak keterlibatan pelaku industri dalam program hilirisasi

Baca Selengkapnya
Kebijakan Gas Murah untuk Industri Beratkan APBN, Benarkah?
Kebijakan Gas Murah untuk Industri Beratkan APBN, Benarkah?

Subsidi seharusnya hanya diberikan kepada kelompok afirmasi atau masyarakat tidak mampu.

Baca Selengkapnya
Insentif Harga Gas Bumi Berpotensi Kurangi Pendapatan Negara hingga Rp15,6 Triliun
Insentif Harga Gas Bumi Berpotensi Kurangi Pendapatan Negara hingga Rp15,6 Triliun

Insentif harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk 7 sektor industri membuat penerimaan negara turut berkurang hingga Rp15,6 triliun.

Baca Selengkapnya
Dirut PGN: Insentif Harga Harga Gas Bumi Buat Sektor Hulu Menderita, Sektor Hilir Untung
Dirut PGN: Insentif Harga Harga Gas Bumi Buat Sektor Hulu Menderita, Sektor Hilir Untung

SKK Migas berjanji akan menyeimbangkan semua proses harga gas melalui evaluasi penerapan HGBT.

Baca Selengkapnya
Produksi Kelapa Sawit Indonesia Diprediksi Turun di 2024, Ini Faktor Penyebabnya
Produksi Kelapa Sawit Indonesia Diprediksi Turun di 2024, Ini Faktor Penyebabnya

Tantangan kedua, yaitu tidak jelasnya kepastian hukum dan kepastian berusaha.

Baca Selengkapnya
Kebijakan Prabowo Ini Butuh Rp45 Triliun
Kebijakan Prabowo Ini Butuh Rp45 Triliun

Untuk memperoleh anggaran sebanyak itu harus dibarengi dengan peningkatan ekspor sawit.

Baca Selengkapnya
Negara Berpotensi Dapat Nilai Tambah hingga Rp52 Triliun dari Hilirisasi Bauksit
Negara Berpotensi Dapat Nilai Tambah hingga Rp52 Triliun dari Hilirisasi Bauksit

Setelah melarang ekspor nikel, pemerintah telah melarang ekspor bauksit mentah ke luar negeri.

Baca Selengkapnya
Kebijakan Harga Gas Murah Diperpanjang, Pengusaha: Hilirisasi Bakal Tumbuh dan Beri Tambahan Devisa ke Negara
Kebijakan Harga Gas Murah Diperpanjang, Pengusaha: Hilirisasi Bakal Tumbuh dan Beri Tambahan Devisa ke Negara

Sejak Kebijakan HGBT dijalankan pada 2020, terjadi kenaikan volume ekspor oleokimia sebanyak 3,87 juta ton pada 2020, lalu 4,19 juta ton pada 2021.

Baca Selengkapnya