Kenaikan gaji PNS dinilai bentuk pencitraan Jokowi di tahun politik

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK telah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Dalam rancangan yang telah dibacakan Presiden Joko Widodo saat sidang paripurna DPR/MPR ini, terselip kabar menggembirakan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta guru.

Dalam pidato penyampaian nota keuangan RAPBN 2019 tersebut, Presiden Joko Widodo membawa kabar baik bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tahun depan, pemerintah akan kembali menaikkan gaji para ASN. Tidak hanya para ASN, pemerintah juga menaikkan uang yang diterima pensiunan PNS.

Deputi Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra), Misbah Hasan menilai kenaikan belanja pegawai atau gaji pegawai pada 2019 di akhir periode Pemerintah Jokowi-JK terkesan sebagai upaya pencitraan di tahun politik.

"2019 akan ada kenaikan belanja pegawai atau gaji pegawai sebesar 5 persen. Nah kalau melihat RAPBN 2019 anggaran belanja pegawai ditetapkan mencapai Rp 368,6 triliun atau naik sekitar Rp 26,1 triliun dibanding tahun 2018," ungkapnya dalam diskusi Menaker Politik Anggaran RAPBN 2019, di Jakarta, Minggu (19/8).

"Kami mensinyalir bahwa kenaikan belanja pegawai pada 2019 itu disinyalir karena memasuki tahun tahun politik yah, jadi selain itu akan bisa membebani APBN saya pikir ini termasuk salah satu pencitraan yang dilakukan oleh Jokowi," tambahnya.

Misbah mengatakan, di era Pemerintahan Jokowi, belanja pegawai rata-rata mencapai 24 persen. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya. "Nah ini berbeda dengan di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meskipun setiap tahun persentase SBY menaikkan belanja pegawai tapi persentase total belanja negara hanya 17 persen di periode pertama dan 20 persen pada periode kedua. Memang ada peningkatan, tapi persentase peningkatan sekitar empat persen di era Jokowi," sebutnya.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika membantah jika kenaikan gaji PNS pada anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2019 disebut sebagai pencitraan di tahun politik. Terlebih dia mengatakan, dari tahun ke tahun memang belanja pegawai terus mengalami peningkatan.

"Jadi tidak benar bahwa peningkatan belanja pegawai itu hanya terjadi pada tahun politik saja. Kalau pemerintah memikirkan citranya maka pertumbuhan belanja negara bisa dinaikan lebih dari 10 persen. Karena apa pertumbuhan APBN itu 10 persen. Kita tidak bisa mengatakan pencitraan kalo kemudian belanja pegawai itu hanya separuh pertumbuhan. Bagaimana bisa kita mengatakan bahwa itu adalah pencitraan?," timpalnya.