Kenaikan harga Pertamax bisa hindari Pertamina dari kerugian BBM penugasan

Merdeka.com - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa keputusan PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax merupakan wewenang perusahaan. Menurutnya, kenaikan harga tersebut merupakan hal yang wajar sebab dalam tiga bulan terakhir ini kondisi harga minyak mentah dunia terus naik.

"Kalau non-subsidi saya kira adalah sesuatu yang wajar yang biasa ini aksi korporasi biasa, karena dalam tiga bulan terakhir tren harga minyak meningkat kemudian nilai tukar tidak ada penguatan yang signifikan, sehingga kalau dua variabel itu mendorong harga BBM untuk meningkat, ya tidak ada pilihan lain bagi temen di hilir gas untuk harga BBM disesuaikan lagi," kata Komaidi dalam sebuah acara disksui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/2).

Kendati demikian, Komaidi mengaku belum mengetahui persis apakah besaran kenaikan tersebut sudah sesuai dengan ambang batas wajar besaran kenaikan atau tidak. Setidaknya, ada dua variabel yang bisa dijadikan dasar perhitungan ambang batas wajar kenaikan yaitu rata-rata harga minyak acuan dan rata-rata nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan terakhir.

"Kalau yang dipakai teman-teman (Pertamina) kemarin ini kita belum tahu pas atau tidaknya karena kita belum tahu dasar asumsinya untuk menentukan kenaikan," ujarnya.

Selain itu, Komaidi menilai kenaikan harga BBM non-subsidi bisa dijadikan strategi Pertamina untuk menghindari kerugian di tengah tingginya harga minyak dunia dan masalah keuangan lainnya.

Seperti diketahui, saat ini Pertamina menanggung potensi kerugian hingga Rp 12 triliun karena adanya program BBM satu harga. Jika harga BBM non subsidi tidak dinaikkan di saat harga minyak mentah global meningkat, maka Pertamina akan terkena masalah baru.

"Jadi intinya ada dua masalah, subsisdi penugasan bermasalah, kalau masalah ini ditambah masalah baru yang non subsidi tidak dinaikkan kan (jadi) ada dua masalah, berarti masalah makin besar."

Namun, Komaidi menegaskan bahwa dua kondisi tersebut merupakan hal yang terpisah. Pertamina tidak rugi-pun harga BBM non subsidi tetap harus dinaikkan.

"Kalau konteksnya ke Pertamina apakah menutup BBM penugasan dan satu harga yang membebani mereka ini dua hal yang terpisah sebenarnya. Jadi tanpa adanya (masalah) itu pun ini (harga BBM non subsidi) harus disesuaikan, saya kira ini dua hal yang terpisah. Bukan untuk menutup premium yang tidak disesuaikan dan solar yang tidak disesuaikan serta satu harga yang dibebankan kepada Pertamina."