Follow
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Dinilai Hambat Pemulihan Ekonomi
Merdeka.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, seharusnya pemerintah tidak menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan Kelas III di tengah pelemahan daya beli masyarakat. Sebab secara hitungan matematika, BPJS Kesehatan memiliki polis asuransi terbesar di Indonesia.
"Secara hitungan matematika dan ekonomi dengan cover kepersertaan sampai 100 juta," kata Enny saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Jumat, (1/1).
Dia menuturkan, tidak ada lembaga asuransi yang memiliki kepesertaan yang lebih besar dari BPJS Kesehatan. Artinya dana yang terkumpul dari masyarakat pun dinilai tidak perlu sampai menurunkan subsidi untuk peserta kelas III.
-
Apa biaya BPJS terbaru untuk kelas III? Berdasarkan informasi resmi dari BPJS Kesehatan, biaya BPJS untuk kelas III adalah Rp 35.000 per orang per bulan, dengan dukungan pemerintah sebesar Rp 7.000.
-
Kenapa Indef khawatir dengan BPN? 'Dugaan saya ini yang akan terjadi pada Badan Penerimaam Negara, satu hingga dua tahun, bagaimana koordinasi, bagaimana membuat SOP yang bagus,' kata Eko. 'Namun sampai hari ini kasus tidak terselesaikan dari asuransi bahkan perbankan. Memang problem kelembagaan ya ketika kelembagaan diubah bukan otomatis yang menghasilkan angka-angka yang fantastis di tax ratio,' terang Eko.
-
Kenapa BPJS Ketenagakerjaan penting? 'Kami berharap perlindungan yang Pemerintah Kota Makassar implementasikan saat ini, dapat memberikan ketenangan dalam bekerja dan kepastian kehidupan apabila terjadi risiko kerja.
-
Bagaimana iuran BPJS akan dibahas? 'Dan bagaimana iuran nanti akan dibahas lebih lanjut, karena dalam Perpres 59 juga diamanatkan juga bahwa hasil dari evaluasi tentunya akan melandaskan atau mengacu untuk penetapan dari segi manfaat dari segi tarif atau segi iuran,' sambungnya.
-
Bagaimana cara pemerintah menekan inflasi? Lantaran yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.Menurutnya, jika inflasi meningkat maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah menekan inflasi dengan mengendalikan harga pangan (volatile food). Sebab, harga pangan menyumbang cukup besar terhadap inflasi.
-
Apa manfaat BPJS Kesehatan bagi warga? “Kami ingin mengenalkan Program JKN lebih dekat kepada masyarakat. Kami jelaskan hak, kewajiban, manfaat, hingga prosedur berobat menggunakan penjaminan Program JKN. Dengan mengenal lebih dekat seputar Program JKN, kami harap tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi peserta Program JKN dan menjaga kepesertaan JKN mereka selalu aktif. Jika suatu hari jatuh sakit dan harus berobat, tidak perlu lagi pusing memikirkan biaya karena sudah dijamin BPJS Kesehatan sesuai prosedur yang berlaku,“ ujarnya.
Enny menyebutkan masalahnya terletak pada tata kelola dana yang dihimpun asuransi kesehatan plat merah tersebut. "Kenapa sampai kemarin terjadi masalah defisit di BPJS Kesehatankarena tingkat tata kelola yang bermasalah," ungkapnya.
Iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 35.000 saat ini dinilai Enny telah berdaya saing, sebab perusahaan asuransi sejenis bahkan ada yang menawarkan polis yang lebih murah. "Banyak perusahaan swasta yang menyediakan asuransi diharga sejenis dan itu tidak dengan pembatasan klaim juga," kata dia.
Untuk itu dia menilai percuma Pemerintah menggelontorkan subsidi tetapi iuran BPJS Kesehatan tetap dinaikkan. Dalam kondisi saat ini seharusnya pemerintah bisa mengurangi beban yang dimiliki masyarakat.
Sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Akselerasi tingkat konsumsi rumah tangga pun akan bergerak naik dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan struktural pemerintah.
Baca Selengkapnya
Penerapan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan Dikhawatirkan Buat Jumlah Peserta Menunggak Iuran Meningkat
Baca Selengkapnya
Soal pergeseran kelas menengah, menurutnya pergeseran kelas itu tidak hanya terjadi pada satu kelompok.
Baca Selengkapnya
Dampak tarif PPN 12 persen dapat mendorong ekonomi masyarakat kelas menengah kian sulit hingga mengurangi belanjanya.
Baca Selengkapnya
Padahal, masyarakat masih terbebani kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen pada April 2022 lalu.
Baca Selengkapnya
Sebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Inflasi naik di bulan Febuari terutama harga beberapa komoditas.
Baca Selengkapnya
Padahal, buruh menuntut kenaikan UMP hingga 15 persen di tahun depan.
Baca Selengkapnya
Dia juga mengajak masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).
Baca Selengkapnya
Lonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, termasuk di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Sebab, azas gotong-royong tidak termuat dalam peraturan tersebut.
Baca Selengkapnya
Dia menjelaskan dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen dalam jangka menengah berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya