Kenaikan Suku Bunga Tak Pengaruhi Harga Rumah Subsidi, Begini Penjelasannya

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan bahwa kenaikan suku bunga yang dilakukan bank sentral Amerika Serikat yakni Federal Reserve (Fed) tidak akan mempengaruhi suku bunga rumah subsidi di Indonesia.

"Kenaikan suku bunga The Fed tidak akan mempengaruhi rumah subsidi," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna di Jakarta, Selasa (4/10).

Menurut Herry, hal tersebut dikarenakan komitmen pemerintah melalui Kementerian PUPR tetap menggunakan suku bunga 5 persen untuk bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Yang bisa dilakukan dari sisi Kementerian PUPR adalah membuat cicilan (rumah) yang terjangkau dalam bentuk bantuan dan kemudahan," katanya.

Kementerian PUPR tetap menggunakan suku bunga untuk FLPP pada angka 5 persen, walaupun untuk membuat suku bunga 5 persen itu, hampir 87,5 persen dari harga rumah harus disediakan di awal. Padahal suku bunga KPR perumahan di pasar bisa mencapai 11 sampai dengan 12 persen.

Dengan demikian, pemerintah sudah memberikan bantuan dan kemudahan sangat besar agar masyarakat bisa memiliki hunian pribadi berupa rumah subsidi.

Bentuk kemudahan lainnya dari Kementerian PUPR kepada masyarakat diberikan melalui program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sehingga cicilan menjadi lebih rendah.

"Program lainnya yang perlu kami eksplorasi kembali adalah subsidi selisih bunga, jadi masyarakat tetap membayar dengan bunga yang terjangkau dan kelebihannya yang diintervensi oleh pemerintah," kata Herry.

Antisipasi Suku Bunga

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri (Menkeu) Mulyani Indrawati mengatakan akan terus mengantisipasi dampak kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (Fed) senilai 75 basis poin (bps) ke kisaran 3,00 sampai 3,25 persen.

Kenaikan suku bunga acuan The Fed berpotensi memperlemah pertumbuhan ekonomi AS yang juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, sehingga Menkeu RI akan terus mengantisipasinya.

Sri Mulyani menyebut setiap negara, terutama negara-negara berkembang, perlu memperkuat resiliensi untuk menghadapi risiko capital outflow.

Sejak AS menormalisasi kebijakan melalui kenaikan suku bunga acuan The Fed pada 2022, capital outflow sudah terjadi dari negara berkembang sehingga International Monetary Fund (IMF) memprediksi 60 negara akan kesulitan membiayai anggaran atau membayar utang mereka.