Kendala Pengembangan Industri Garam Lokal untuk Tekan Laju Impor

Merdeka.com - Pemerintah berkomitmen untuk menekan impor garam industri. Namun demikian, berbagai hambatan dihadapi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor garam untuk bahan baku industri, yakni masalah clear and clean lahan garam dan infrastruktur bagi petambak garam.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Safri Burhanuddin mengatakan, industrialisasi garam atau garam yang diolah industri dapat menekan impor garam. Saat ini lahan lahan menjadi kendala bagi investasi pengolahan garam.

"Banyak lahan garam di berbagai lokasi masih terkendala," kata Safri di Jakarta.

Dia menjelaskan, lahan garam yang dikembangkan investor garam harus berstatus clear and clean. "Untuk ini kami minta pemerintah daerah untuk membantu agar kondisi lahan yang akan di kembangkan untuk lahan garam tidak ada masalah, sehingga dapat bekerja dengan tenang," katanya.

Safri juga mengatakan infrastruktur menjadi kendala upaya mengurangi ketergantungan impor. Dia mengatakan jauhnya akses dari tambak garam menuju pengolahan garam.

"Biaya transportnya mahal, sedangkan harga beli garam di market itu sama. Sehingga daya beli garam rakyat turun. Presiden meminta Kementerian PUPR untuk membangun jalan agar transportasinya lebih murah," ucapnya.

Pengolahan garam sudah di buat oleh BPPT dan PT Garam di Manyar, Madura. Pengolahan garam untuk proses pembersihan garam dari kandungan pengkotor (washing plant). Agar garam rakyat dapat dimurnikan sehingga menaikkan kadar NaClnya.

"Garam raykat kita rata-rata kualitasnya NaClnya 89 persen, lalu dimurnikan untuk garam kebutuhan industri," ucapnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kebutuhan garam nasional tahun 2020 terdapat sebanyak 4 juta ton per tahun dan produksi garam nasional di Indonesia baru mencapai 2 juta ton.

"Masih rendahnya produksi garam nasional. Sehingga cari yang paling gampang yaitu impor garam. Dari dulu gitu terus dan tidak pernah ada penyelesaian," ucap presiden beberapa waktu lalu.

Jokowi Sebut Masalah Garam Tak Pernah Selesai

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut bahwa masalah garam rakyat belum terselesaikan hingga saat ini. Bahkan, tidak ada pihak yang ingin mencari jalan keluarnya.

"Masih rendahnya kualitas garam rakyat sehingga tidak memenuhi standar untuk kebutuhan industri. ini harus dicarikan jalan keluarnya. Kita tahu masalahnya tapi nggak pernah dicarikan jalan keluarnya," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (5/10).

Data per 22 September masih ada 738.000 ton garam rakyat yang tidak terserap oleh industri. Sebab itu Mantan Gubernur DKI Jakarta meminta untuk meminta untuk mencarikan solusi. "Hingga rakyat, garamnya bisa terbeli," ungkap Jokowi.

Tidak hanya itu, Jokowi juga menyoroti masih rendahnya produksi garam nasional di Indonesia. Sehingga terus-terusan melakukan impor garam.

"Sehingga kemudian cari yang paling gampang yaitu impor garam. Dari dulu gitu terus dan enggak pernah ada penyelesaian," jelas Jokowi.

Dia mencontohkan kebutuhan garam nasional pada 2020 sebanyak 4.000.000 ton per tahun. Sementara produksi garam nasional kata Jokowi baru mencapai 2.000.000 ton.

"Akibatnya alokasi garam untuk kebutuhan industri masih tinggi yaitu 2,9 juta ton. Saya kira ini langkah-langkah perbaikan harus harus kita kerjakan mulai pembenahan besar-besaran pada supply chain, mulai hulu sampai hilir," ungkap Jokowi.

Melihat permasalahan ini, Jokowi memerintahkan pihak terkait agar memperhatikan ketersediaan lahan produksi, yaitu dengan mempercepat integrasi antara ekstensifikasi lahan garam rakyat yang ada di 10 provinsi produsen garam.

"Ini harus betul-betul diintegrasikan, terintegrasi dan ada ekstensifikasi," kata Jokowi.

Kemudian penggunaan inovasi teknologi produksi terutama washing plant harus betul-betul dilakukan. Sehingga kata Jokowi pasca produksi bisa memberikan ketersediaan terutama dalam gudang penyimpanan.

"Sekali lagi persiapan pengembangan hilirisasi industri garam harus betul-betul dikerjakan dengan kemudian mengembangkan industri turunannya," tegas Jokowi.

Sumber: Liputan6.com (mdk/idr)