Kepala BKF: Kita Memang Butuh Utang Tapi Tidak Ugal-ugalan
Merdeka.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, penarikan utang pemerintah selama ini dilakukan dengan disiplin. Sampai 2019, penarikan utang tidak lebih dari ketentuan perundang-undangan yakni 3 persen.
"Perhatikan disiplin fiskal kita sampai tahun 2019, kita selalu jaga di bawah 3 persen," kata Febrio dalam Taklimat Media, Jakarta, Jumat (1/10).
Meskipun terjadi pandemi Covid-19, penambahan utang negara tetap dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan. Pelebaran defisit pada tahun 2020 sebesar hanya 6,1 persen. Angka ini, kata Febrio, lebih baik dibandingkan beberapa negara berkembang lainnya yang melakukan pelebaran defisit hingga dua digit.
-
Bagaimana cara pemerintah menekan inflasi? Lantaran yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.Menurutnya, jika inflasi meningkat maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah menekan inflasi dengan mengendalikan harga pangan (volatile food). Sebab, harga pangan menyumbang cukup besar terhadap inflasi.
-
Bagaimana utang negara dihitung? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Apa yang dilakukan Kemendag untuk menurunkan inflasi? 'Apa yang kemendag lakukan? kita kata kuncinya adalah turun langsung ke pasar, kita memantau secara intensif melalui SP2KP di 671 pasar di 503 kab/kota. Kalau ada pasokan terlambat kita koordinasi,' ujarnya.
-
Bagaimana cara melunasi utang secara efektif? Meskipun bisa memberikan kenyamanan dalam jangka pendek, utang semacam ini bisa menjadi beban finansial yang berat dalam jangka panjang. Untuk menghindari akumulasi utang yang berlebihan, segeralah melunasi utang yang ada dan jika memungkinkan, menghindari terperangkap dalam siklus utang yang berkelanjutan.
-
Kapan Jokowi berjanji untuk mengurangi utang? Menariknya, netizen di media sosial mencari jejak digital Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat masa kampanye tahun 2014 lalu. Kala itu, Jokowi sempat berjanji untuk mengurangi utang, tapi nyatanya malah sebaliknya.
"Banyak negara yang melakukan counter cyclical di fiskalnya dengan defisit yang sampai double digit, tapi kita jaga di 6,1 persen. Kita memang butuh tapi tidak ugal-ugalan," kata dia.
Bangun Kepercayaan Dunia
Pelebaran defisit yang terkendali itu, kata Febrio, membawa pertumbuhan ekonomi nasional minus 2,07 persen. Lebih baik dari negara-negara lain yang mengalami kontraksi ekonomi lebih dalam pada 2020.
"Jadi kita berhasil melakukan counter cyclical yang kuat tapi menghasilkan dalam bentuk perekonomian yang terjaga. Kemiskinan juga terjaga dan ini prestasi bangsa kita. Kita jaga counter cyclical dan kita prudent," tuturnya.
Dari sisi peningkatan jumlah utang, Febrio meyakinkan penambahan rasio hingga 41 persen masih aman. Level utang yang baik dari 20 persen naik ke 39 persen ini akan berakhir di level 41 persen.
"Setelah itu akan membawa defisit kita utang kita tidak naik lagi. Ini yang bikin kita yakin akan perekonomian kita jadi kuat dan stabil," kata dia.
Upaya dan capaian tersebut menghasilkan peningkatan kepercayaan investor kepada Indonesia. Walaupun negara berkembang, Indonesia menunjukkan sisi kredibilitas dan ketahanan Indonesia melawan pandemi Covid-19.
"Ini menunjukkan seberapa kredibelnya kita di mata investor dan dunia," kata dia mengakhiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaSurplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca SelengkapnyaRealisasi tersebut setara dengan 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.
Baca SelengkapnyaUtang Indonesia saat ini justru mengalami perbaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Baca SelengkapnyaMenurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.
Baca Selengkapnya"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaRasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca SelengkapnyaAdapun APBN per Januari 2024 mencatatkan surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca SelengkapnyaMenghitung utang tidak sama dengan membagi secara rata jumlah utang pemerintah Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 270 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaPermasalahan lainnya ialah potensi melebarnya defisit APBN 2025 akibat terbatasnya penerimaan negara.
Baca Selengkapnya