Kepala BKIPM: Petugas UPT KIPM menjalankan dua peran

Merdeka.com - Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina mengungkapkan, Tegas Dalam Kelembutan bukan slogan, tetapi merupakan sikap yang dituntut dalam pelaksanaan tugas bagi pegawai di jajaran Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (UPT-KIPM).

Kata dia, hal ini didasari keseharian para petugas UPT-KIPM dalam menjalankan dua peran, pertama adalah fungsi pelayanan masyarakat, kedua menegakkan aturan. Dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, mereka dituntut menerapkan pelayanan prima yang menjadi kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat.

"Prisip-prinsip pelayanan prima yang harus di terapkan adalah Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian Waktu, Akurasi, Keamanan, Tanggungjawab, Kelengkapan Sarana dan Prasarana, Kemudahan Akses, Kedisiplinan, Kesopanan, Keramahan dan Kenyamanan," jelasnya.

Di sisi lain para petugas juga harus menegakan aturan perkarantinaan ikan dan pengendalian mutu. Dua peran yang berbeda tersebut harus dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam kegiatan operasional di lapangan para petugas harus mampu menggabungkan dua sikap tersebut dalam tindakannya.

"Selama ini dua peran tersebut ternyata dapat laksanakan dengan baik oleh para petugas. Apa indikatornya? Indikatornya adalah diperolehnya sertifikasi ISO 9001 oleh UPT-KIPM yaitu sertifikasi standar internasional terkait pelayanan public, dan penghargaan atas pelayanan prima dari Kemenpan, serta piala Adi bhakti mina bahari dari MKP yang setiap tahun dilombakan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik," terangnya.

Lebih lanjut Rina menyampaikan, terkait dengan upaya penegakan aturan, juga memperoleh prestasi yang cukup menggmbirakan. Keberhasilan penegahan impor dan ekspor hasil perikanan secara illegal adalah buktinya.

Pada tahun 2016 BKIPM UPT-KIPM berhasil menggagalkan upaya penyelundupan senilai Rp 306,8 milyar. Sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan bulan Juli, kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 219,9 milyar.

"Hasil-hasil perikanan yang berhasil di tegah antara lain adalah jenis ikan konsumsi yang akan dimasukan ke Indonesia, serta pengiriman benih lobster dan kepiting yang tidak sesuai ketentuan."

"Keberhasilan tersebut tentu bukan hasil kerja sendiri, tetapi merupakan hasil kolaborasi dan sinergi dengan beberapa intansi terkait lainya seperti pihak Kepolisian RI, Bea Cukai, dan pengelola Bandara."

"Berikap tegas dalam kelembutan akan terus dipupuk, sampai melekat menjadi karakter seluruh pegawai BKIPM baik yang di Pusat maupun di daerah meski tidak mudah, semoga berhasil," tuntasnya. (mdk/hrs)