Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kepala BKP Usulkan Evaluasi Dampak Bantuan Beras di Council Meeting APTERR ke-7

Kepala BKP Usulkan Evaluasi Dampak Bantuan Beras di Council Meeting APTERR ke-7 Council Meeting APTERR Ke-7. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi selaku Pimpinan Delegasi Indonesia mengusulkan evaluasi dampak bantuan beras pada pertemuan APTERR ke-7 di Putrajaya, Malaysia, 19-20 Februari 2019.

Pada kesempatan tersebut Agung mengusulkan untuk menambah aktivitas baru berupa monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan program penyaluran bantuan APTERR baik Tier 3 maupun Tier 1 pada Rencana Kerja dan Anggaran Operasional Tahunan APTERR Tahun Fiskal 2019.

"Usulan ini sangat realistis dan penting untuk mengetahui permasalahan dan perbaikan sehingga kegiatan strategis ini akan semakin baik ke depannya," ujar Agung.

Agung melanjutkan, Indonesia dan negara anggota perlu menyiapkan dan menyampaikan proposal kepada APPTERR Sekretariat. Terkait dengan pembayaran Operasional Cost (OC) phase ke-2 diharapkan negara anggota APTERR segera mempercepat proses ratifikasi dan menyerahkan kepada Sekretariat ASEAN. Hasil lainnya adalah mendorong negara APTERR memanfaatkan cadangan beras melalui skema Tier-1.

Sebagai informasi, wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur merupakan kawasan cukup rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, angin topan, dan lainnya yang bisa menyebabkan kerusakan fisik, sampai terjadinya gagal panen. Hal ini bisa menimbulkan kerawanan pangan dan hambatan akses pangan.

Negara-negara di kawasan ASEAN Plus Three memiliki coping strategy untuk mengatasi dampak negatif dari bencana setelah terjadi. Mekanisme yang dilakukan yaitu melalui pembentukan cadangan beras antara negara ASEAN Plus Three (China, Jepang dan Korea), yang dikenal dengan istilah APTERR ( ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve ). APTERR dibentuk berdasarkan prinsip kemandirian kolektif akan memberikan kontribusi terhadap penguatan ketahanan ekonomi nasional masing-masing negara, serta ketahanan ekonomi regional dan solidaritas Negara ASEAN Plus Three.

Pertemuan APTERR dibuka oleh Zunika Binti Mohamed, Deputi Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian dan Industri Azas Tani, Malaysia dan dihadiri perwakilan dari negara-negara ASEAN kecuali Singapura, Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat China dan APTERR Sekretariat.

Pada pertemuan tersebut juga telah disepakati memilih kembali Mr. Chanpithya Shimpalee sebagai General Manager Sekretariat APTERR masa periode 2019 s/d 2021. Council Meeting berikutnya akan dilaksanakan di Myanmar pada bulan Februari atau April 2020. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi XI Kritisi Usulan Kenaikan Anggaran BPS
Komisi XI Kritisi Usulan Kenaikan Anggaran BPS

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut menyampaikan sejumlah catatan.

Baca Selengkapnya
Kabar Gembira, Bantuan Beras 10 Kg Berlanjut di Januari 2025
Kabar Gembira, Bantuan Beras 10 Kg Berlanjut di Januari 2025

Program bantuan pangan beras dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Kepala Bapanas Kunjungi Gudang Bulog Telukan Sukoharjo, Pastikan Beras Bantuan Pangan Berkualitas Baik
Kepala Bapanas Kunjungi Gudang Bulog Telukan Sukoharjo, Pastikan Beras Bantuan Pangan Berkualitas Baik

Pemerintah terus mendorong peran strategis Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan stabilitas pasokan.

Baca Selengkapnya
Bulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024
Bulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024

Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Siap Revisi Aturan Bantuan Pangan Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem
Pemerintah Siap Revisi Aturan Bantuan Pangan Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem

Bantuan pangan sudah dimulai awal 2023 kemudian diperpanjang April hingga Juni 2024.

Baca Selengkapnya
Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu
Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu

Bapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Peran Krusial Penyuluh Pertanian, Tapi Kurang Perhatian Pemerintah
Peran Krusial Penyuluh Pertanian, Tapi Kurang Perhatian Pemerintah

Perlunya adaptasi dan perubahan strategis dalam menghadapi tantangan baru yang dihadapi sektor pertanian

Baca Selengkapnya
Bapanas Minta BUMN Pangan Siapkan Anggaran Khusus untuk Beli Produk Petani Lokal
Bapanas Minta BUMN Pangan Siapkan Anggaran Khusus untuk Beli Produk Petani Lokal

Penyerapan produk lokal oleh BUMN ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Ditagih Jelaskan Program Food Estate secara Transparan
Pemerintah Ditagih Jelaskan Program Food Estate secara Transparan

Perbincangan publik terkait food estate di tahun politik semakin memanas.

Baca Selengkapnya
Pemberian Bansos 10 Kg Beras Diperpanjang Sampai Juni 2024
Pemberian Bansos 10 Kg Beras Diperpanjang Sampai Juni 2024

Salah satu pertimbangan pemerintah memperpanjang penyaluran bansos beras agar memperkuat intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga beras.

Baca Selengkapnya
Kunjungi Food Estate, Rombongan Komisi IV DPR RI Sepakat Akan Lanjutkan Program Ini
Kunjungi Food Estate, Rombongan Komisi IV DPR RI Sepakat Akan Lanjutkan Program Ini

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke kawasan Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Baca Selengkapnya
Petani Respons Pengamat Terkait Pupuk Subsidi: Tambahan Anggaran Pupuk Sentuh Akar Masalah Kami
Petani Respons Pengamat Terkait Pupuk Subsidi: Tambahan Anggaran Pupuk Sentuh Akar Masalah Kami

Petani bawang merah di Kabupaten Brebes mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menambah anggaran pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya