Kepala BKP Usulkan Evaluasi Dampak Bantuan Beras di Council Meeting APTERR ke-7
Merdeka.com - Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi selaku Pimpinan Delegasi Indonesia mengusulkan evaluasi dampak bantuan beras pada pertemuan APTERR ke-7 di Putrajaya, Malaysia, 19-20 Februari 2019.
Pada kesempatan tersebut Agung mengusulkan untuk menambah aktivitas baru berupa monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan program penyaluran bantuan APTERR baik Tier 3 maupun Tier 1 pada Rencana Kerja dan Anggaran Operasional Tahunan APTERR Tahun Fiskal 2019.
"Usulan ini sangat realistis dan penting untuk mengetahui permasalahan dan perbaikan sehingga kegiatan strategis ini akan semakin baik ke depannya," ujar Agung.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Kenapa Kementan membuat program AUTP? Seperti diketahui, AUTP merupakan upaya Kementerian Pertanian untuk melindungi usaha tani agar petani masih bisa melanjutkan usahanya ketika terkena bencana banjir, kekeringan atau serangan OPT.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bagaimana Kementerian ATR meningkatkan perekonomian masyarakat? Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Hadi Tjahjanto menuturkan, Kementerian ATR/BPN tidak hanya memiliki program PTSL, namun juga ada program Redistribusi Tanah yang berasal dari tanah telantar.
Agung melanjutkan, Indonesia dan negara anggota perlu menyiapkan dan menyampaikan proposal kepada APPTERR Sekretariat. Terkait dengan pembayaran Operasional Cost (OC) phase ke-2 diharapkan negara anggota APTERR segera mempercepat proses ratifikasi dan menyerahkan kepada Sekretariat ASEAN. Hasil lainnya adalah mendorong negara APTERR memanfaatkan cadangan beras melalui skema Tier-1.
Sebagai informasi, wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur merupakan kawasan cukup rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, angin topan, dan lainnya yang bisa menyebabkan kerusakan fisik, sampai terjadinya gagal panen. Hal ini bisa menimbulkan kerawanan pangan dan hambatan akses pangan.
Negara-negara di kawasan ASEAN Plus Three memiliki coping strategy untuk mengatasi dampak negatif dari bencana setelah terjadi. Mekanisme yang dilakukan yaitu melalui pembentukan cadangan beras antara negara ASEAN Plus Three (China, Jepang dan Korea), yang dikenal dengan istilah APTERR ( ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve ). APTERR dibentuk berdasarkan prinsip kemandirian kolektif akan memberikan kontribusi terhadap penguatan ketahanan ekonomi nasional masing-masing negara, serta ketahanan ekonomi regional dan solidaritas Negara ASEAN Plus Three.
Pertemuan APTERR dibuka oleh Zunika Binti Mohamed, Deputi Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian dan Industri Azas Tani, Malaysia dan dihadiri perwakilan dari negara-negara ASEAN kecuali Singapura, Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat China dan APTERR Sekretariat.
Pada pertemuan tersebut juga telah disepakati memilih kembali Mr. Chanpithya Shimpalee sebagai General Manager Sekretariat APTERR masa periode 2019 s/d 2021. Council Meeting berikutnya akan dilaksanakan di Myanmar pada bulan Februari atau April 2020. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut menyampaikan sejumlah catatan.
Baca SelengkapnyaProgram bantuan pangan beras dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus mendorong peran strategis Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan stabilitas pasokan.
Baca SelengkapnyaPenyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaBantuan pangan sudah dimulai awal 2023 kemudian diperpanjang April hingga Juni 2024.
Baca SelengkapnyaBapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPerlunya adaptasi dan perubahan strategis dalam menghadapi tantangan baru yang dihadapi sektor pertanian
Baca SelengkapnyaPenyerapan produk lokal oleh BUMN ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Baca SelengkapnyaPerbincangan publik terkait food estate di tahun politik semakin memanas.
Baca SelengkapnyaSalah satu pertimbangan pemerintah memperpanjang penyaluran bansos beras agar memperkuat intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga beras.
Baca SelengkapnyaKomisi IV DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke kawasan Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah
Baca SelengkapnyaPetani bawang merah di Kabupaten Brebes mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menambah anggaran pupuk subsidi.
Baca Selengkapnya