Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kepala BPS Sebut Indikator Pembangunan Diajukan Pemerintah Sudah Rasional

Kepala BPS Sebut Indikator Pembangunan Diajukan Pemerintah Sudah Rasional Gedung BPS. ©2018 wordpress.com

Merdeka.com - Komisi XI DPR RI mengusulkan adanya perubahan terhadap indikator pembangunan Nilai Tukar Petani (NTP) dari 102-104 menjadi 103-105. Sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari 102-105 menjadi 104-105.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto mengatakan, penetapan indikator pembangunan sebelumnya sudah sangat rasional, sehingga tidak perlu adanya perubahan ke atas. Apalagi perhitungan tersebut juga mempertimbangkan beberapa subsektor yang mengalami kenaikan.

"Di tahun 2022 kita perlu melihat angka NTP dan NTN yang terakhir. Jadi kalau lihat, NTP terakhir rilis Mei 2021 itu angkanya 103,39 kalau dilihat di sana masuk range tapi yang perlu jadi catatan warning dari Menkeu," katanya dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI, Selasa (8/6).

Orang lain juga bertanya?

Dia mengatakan, ada lima subsektor pada NTP, di antaranya adalah tanaman pangan, holtikultura, perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan. Menurutnya angka yang dirilis pada Mei tersebut sudah cukup bagus bahkan naik dari sebelumnya, karena tanaman perkebunan rakyat.

"Ini sangat bagus karena CPO dan karet bagus. Tapi ga ada jaminan komoditas menurun ini akan terpegang. Saya pribadi 102 - 104 ini reasonable (masuk akal)," jelasnya.

Sementara itu untuk indikator pembangunan NTN sebelumnya dipasang 102 - 105. Pertimbangan ini diambil melihat capaian terakhir pada Mei 2021 sebesar 104,8. Hanya saja, untuk nilai tukar nelayan perlu diperhatikan bahwa struktur produksinya jauh berbeda dari tanaman pangan.

"NTN produksi struktur produksi dipengaruhi oleh pakan, bahan baku dari impor. Jadi dipengaruhi pergerakan harga pangan internasional. kalau range ini juga sangat bagus," jelasnya.

Kata Sri Mulyani

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Bendahara Negara itu menginginkan sekalipun ada perubahan namun tetap pada range sebelumnya.

"Kalau memang ada sense perbaikan mungkin upper end dinaikkan tetapi tetap di dalam range tadi apakah 102 diubah jadi 103, tapi yang ke atasnya ditambah dari 104 jadi 105 kemudian NTN juga sama. Saya usulan seperti itu," tandasnya.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 5,2 persen hingga 5,8 persen, inflasi antara dua persen hingga empat persen, nilai tukar rupiah Rp13.900 per USD sampai Rp15.000 per USD, dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,32 hingga 7,27 persen.

Sementara untuk target pembangunan, tingkat pengangguran ditargetkan antara 5,5 sampai 6,3 persen, tingkat kemiskinan 8,5 sampai sembilan persen, gini rasio 0,376 sampai 0,378, dan indeks pembangunan manusia (IPM) 73,41 sampai 73,46.

Seluruh target asumsi dasar dan target pembangunan tidak mengalami perubahan dari usulan pemerintah. Namun indikator pembangunan Nilai Tukar Petani (NTP) dinaikan dari 102-104 menjadi 103-105 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari 102-105 menjadi 104-105.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PPN Naik Jadi 12 Persen, Sri Mulyani: Masih Lebih Rendah Dibanding Negara Lain
PPN Naik Jadi 12 Persen, Sri Mulyani: Masih Lebih Rendah Dibanding Negara Lain

Sri Mulyani anggap kenaikan PPN menjadi 12 persen cenderung lebih rendah.

Baca Selengkapnya
Cara Pemerintah Menuju Indonesia Emas Lewat Data BPS
Cara Pemerintah Menuju Indonesia Emas Lewat Data BPS

Menuju Indonesia emas tidak hanya bersumber dari data BPS.

Baca Selengkapnya
Datanya Dimanipulasi Pemda Nakal, Begini Tanggapan BPS
Datanya Dimanipulasi Pemda Nakal, Begini Tanggapan BPS

Data BPS disebut dimanipulasi oleh pejabat daerah yang akal demi mengelabuhi angka inflasi.

Baca Selengkapnya
Bertemu Prabowo, Mensos Bahas Data Tunggal Sosial Ekonomi
Bertemu Prabowo, Mensos Bahas Data Tunggal Sosial Ekonomi

Pembahasan dengan Prabowo, setelah Kemensos berkoodinasi dengan Menko PMK dan kementerian lainnya yang memiliki data-data.

Baca Selengkapnya
Tetap Tertinggi di Sumut, IPS Medan Naik Jadi 2,94
Tetap Tertinggi di Sumut, IPS Medan Naik Jadi 2,94

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Medan 2024 naik menjadi 2,94 dibandingkan tahun lalu sebesar 2,2.

Baca Selengkapnya
Komisi XI Kritisi Usulan Kenaikan Anggaran BPS
Komisi XI Kritisi Usulan Kenaikan Anggaran BPS

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut menyampaikan sejumlah catatan.

Baca Selengkapnya
Tarif PPN Bakal Naik 12 Persen di 2025, Sandiaga Uno: Tak Berdampak ke Sektor Pariwisata
Tarif PPN Bakal Naik 12 Persen di 2025, Sandiaga Uno: Tak Berdampak ke Sektor Pariwisata

Pemerintah akan mendengarkan berbagai masukan yang ada dari para pengusaha saat kenaikan tarif mulai diterapkan.

Baca Selengkapnya
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.

Baca Selengkapnya
Harapan Said Abdullah Kepada Presiden Terpilih Bisa Jaga Kestabilan Ekonomi Nasional
Harapan Said Abdullah Kepada Presiden Terpilih Bisa Jaga Kestabilan Ekonomi Nasional

Said meminta agar Prabowo mampu melaksanakan kebijakan yang sudah dibentuk dan disusun saat ini.

Baca Selengkapnya
Laporan Keuangan Kemenhub di Mata BPK, Rekor 10 Tahun Berturut-Turut
Laporan Keuangan Kemenhub di Mata BPK, Rekor 10 Tahun Berturut-Turut

Kemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI

Baca Selengkapnya
BPS Adalah Kepanjangan Badan Pusat Statistik, Ketahui Tugasnya
BPS Adalah Kepanjangan Badan Pusat Statistik, Ketahui Tugasnya

Pengertian lembaga BPS beserta tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Baca Selengkapnya
Mendagri: Kebijakan Harus Disusun Berdasarkan Teori dan Data
Mendagri: Kebijakan Harus Disusun Berdasarkan Teori dan Data

Mendagri menjelaskan bahwa statistik berperan penting dalam pembuatan kebijakan.

Baca Selengkapnya