Follow
Kepemilikan tanah RI parah, TNI Polri cuma punya lahan 3.000 hektar
Merdeka.com - Pemerintah saat ini tengah mengupayakan pembentukan bank tanah. Salah satu tujuannya ialah memperbaiki distribusi kepemilikan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan.
Staf Ahli Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Himawan Arief Sugoto, mengatakan masalah ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia bisa dibilang akut. Di mana, salah satu institusi bisa menguasai ribuan hektar lahan.
"Sementara, TNI Polri yang bertugas mengamankan negara cuma memiliki lahan 3.000 hektar," ujarnya saat ditemui di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Selasa (16/5).
-
Bagaimana Jokowi meningkatkan sertifikasi tanah? Presiden Jokowi mengubah lanskap pertanahan di Indonesia. Rakyat tidak perlu lagi mengalami antrian panjang untuk mendapatkan sertifikat tanah.
-
Apa manfaat dari program Jokowi untuk sertifikasi tanah? Dulu sertifikasi tanah yang awalnya hanya 500 ribu pertahun, sekarang jadi 7 juta per tahun. Naiknya bukan lagi seratus persen tapi ribuan persen,' kata Raja Juli.
-
Apa manfaat sertipikat tanah bagi masyarakat? “Tetapi, setelah disertipikasi maka akan banyak manfaat yang bisa diterima masyarakat,“ tuturnya.
-
Bagaimana cara mengurus legalitas tanah? Namun sebaliknya, anda perlu mengurus sendiri surat-surat dan dokumen legalitas tanah. Hal tersebut mungkin memerlukan bantuan notaris dan tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
-
Apa tujuan pembangunan Kebayoran Baru? Pasca kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, pemerintahan negara baru ini terus menggencarkan pembangunan. Sejumlah fasilitas dibangun di ibu kota negara yakni Jakarta, untuk membantu laju pertumbuhan pasca kolonialisme.
-
Apa itu sertifikat tanah? Sertifikat tanah merupakan bukti otentik atas hak tanah yang dimiliki.
Contoh lainnya, lanjut Arief, masyarakat miskin makin sulit memiliki rumah di dekat kota. Sebab, tanah di kota sebagian besar sudah dikuasai beberapa pihak.
"Masyarakat miskin makin jauh beli rumah," tuturnya.
Maka dari itu, pihaknya tengah mempercepat pembuatan aturan pembentukan bank tanah. Di mana, dua minggu kedepan draft aturan akan dibawa ke Kementerian Koordinator Perekonomian.
"Harapan kami 3 bulan setelah dari menko bisa disahkan perpresnya di istana."
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Angka ini muncul dengan asumsi satu rumah membutuhkan luas tanah 60 meter persegi.
Baca Selengkapnya
Ara akan menemui Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi lahan gratis.
Baca Selengkapnya
Adapun pendataan tanah terlantar itu disiapkan untuk realisasi pembangunan 3 juta rumah.
Baca Selengkapnya
Badan Bank Tanah resmi terbentuk pada 2021 melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan.
Baca Selengkapnya
Kementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca Selengkapnya
Kementerian ATR/BPN berupaya menjalankan program Reforma Agraria yang berorientasi memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Nusron menjelaskan, dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.
Baca Selengkapnya
Program ini merupakan salah satu Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Merealisasikan program tiga juta rumah menggunakan APBN akan sangat sulit terlaksana.
Baca Selengkapnya
PTPN III Gandeng TNI AD Amankan Amankan Aset Negara dan Tingkatkan Ketahanan Pangan,
Baca Selengkapnya
Aria Bima meminta agar Kementerian ATR/BPN harus adil, pembagian tanah untuk rakyat dan pengusaha.
Baca Selengkapnya
Efek kenaikan harga tanah disebabkan karena adanya rencana pembangunan fasilitas umum di Kelurahan Sumberarum.
Baca Selengkapnya