Follow
Keputusan izin akuisisi Pertagas-PGN ada di tangan menkeu
Merdeka.com - Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan merestui upaya akuisisi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk oleh PT Pertamina (Persero) melalui Pertagas dinilai bukan sebagai keputusan pemerintah. Sebab, untuk memutuskan proses akuisisi boleh dijalankan atau tidak, hal itu berada di tangan menteri keuangan (menkeu).
Hal itu dikatakan oleh pengamat BUMN Said Didu. Dia mengatakan, restu Menteri BUMN Dahlan Iskan diambil hanya dalam konteks Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
"Diberitakan pemerintah sudah mengambil keputusan. Itu salah, yang benar itu Menkeu. Menteri BUMN tidak ada kewenangan untuk itu. Itu keputusan pemegang saham Pertamina untuk mengkaji kemungkinan akuisisi. Jadi bukan keputusan pemerintah," ujar Said di Jakarta, Rabu (15/1).
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Siapa yang memimpin peninjauan kesiapan Pertamina? Guna memastikan kesiapan layanan dan kehandalan pasokan energi saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif bersama Kepala BPH Migas Erika Retnowati didampingi oleh Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan dan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional melakukan peninjauan ke Kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap dan SPBU di Kabupaten Cilacap.
-
Gimana Pertamina bantu pengembangan BMTH? Komitmen mendukung PSN ini diwujudkan dengan dilakukannya Head of Agreement (HOA) bersama Pelindo terkait fasilitas penerimaan BBM dan Avtur di Benoa, Bali.
-
Apa yang sedang dikaji Pertamina saat ini? 'Program tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina, belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut,' kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu, (30/8).
Said mengatakan, jika pun benar menteri BUMN menyetujui proses akuisisi tersebut, maka hal itu menjadi bahan pertimbangan bagi Pertamina untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Sementara, Menteri BUMN harus meminta persetujuan dari Menkeu Chatib Basri.
"Karena ini sifatnya kompleks, maka akan dilakukan pembahasan di tingkat Menteri Koordinasi (Menko) Perekonomian," terang Said.
Atas hal itu, Said menganggap wajar jika Hatta Rajasa selaku menko perekonomian tersinggung dengan keputusan akuisisi tersebut. "Ya marah dong. Harus ada rapat Menko," kata dia.
Lebih lanjut, Said menyarankan, sebaiknya pemerintah tidak perlu merestui akuisisi tersebut. "Benahi saja keduanya dulu. Daripada mengganggu korporasinya ke atas," pungkas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Masih soal ketahanan pangan, Luhut juga menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Perum Bulog untuk mengamankan stok beras dari Kamboja.
Baca Selengkapnya
Pemanfaatan gas bumi dari WK B diharapkan dapat menjaga keberlangsungan penyaluran gas di wilayah Aceh dan Sumatera Utara.
Baca Selengkapnya
Dalam penetapan biaya transmisi dan niaga gas bumi berfasilitas, lanjutnya, PGN mengikuti Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan BPH migas.
Baca Selengkapnya
Pembubaran SKK Migas saat ini tengah menjadi pembicaraan sejumlah pihak.
Baca Selengkapnya
GN berfokus dalam optimalisasi di berbagai sektor bisnis untuk menopang kinerja Perseroan.
Baca Selengkapnya
Penandatanganan perjanjian jual beli gas yang dilakukan oleh anak perusahaan Pupuk Indonesia ini tentunya akan berdampak positif bagi industri pupuk nasional.
Baca Selengkapnya
Penghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.
Baca Selengkapnya
PGN berkomitmen mendukung seluruh kebijakan pemerintah termasuk pelaksanaan penyaluran gas bumi kepada industri.
Baca Selengkapnya
Ia meyakini dengan kinerja perusahaan yang semakin baik, kesejahteraan pekerja dan kontribusi PGN bagi Indonesia akan semakin meningkat.
Baca Selengkapnya
Ryan menyampaikan, Kementerian BUMN yang sudah melakukan sejumlah terobosan besar melalui transformasi saja masih dihadapkan pada sejumlah persoalan.
Baca Selengkapnya
Pada tahap awal, sambungan jargas di IKN disiapkan untuk 166 menara hunian aparatur sipil negara (ASN) dan 34 rumah tapak menteri.
Baca Selengkapnya
KPK belum menjelaskan soal apa saja temuan penyidik dalam pemeriksaan kepada kedua pejabat PGN tersebut.
Baca Selengkapnya