Keputusan Perpanjangan PPKM Dimaklumi, ini Alasannya
Merdeka.com - Pemerintah kembali memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 mulai dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Hal tersebut dipertimbangkan dengan dihitung secara cermat melalui aspek kesehatan, ekonomi, dan dinamika sosial.
Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti menyampaikan, bahwa PPKM ini memang harus dilanjutkan oleh pemerintah. Karena pemulihan kesehatan masyarakat saat ini menjadi prioritas.
Dia mengibaratkan, salah satu panglima perang pandemi saat ini adalah sektor kesehatan, bukan ekonomi. Karena, ketika pemerintah mengutamakan ekonomi, tetapi di sisi lain banyak korban terus berjatuhan akan percuma.
-
Mengapa masa kerja PPS Pilkada 2024 bisa diperpanjang? Namun, jika terjadi situasi khusus seperti pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, maka masa kerja PPS bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
-
Apa itu PKM? PKM adalah Program Kreativitas Mahasiswa, Ini Penjelasan Lengkapnya PKM membantu meningkatkan mutu mahasiswa agar optimal saat terjun ke masyarakat.
-
Mengapa masa kerja PPK Pilkada 2024 relatif panjang? Masa kerja PPK Pilkada 2024 yang relatif panjang ini, mencakup berbagai tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada.
-
Kenapa PKM dibuat? PKM adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di perguruan tinggi agar kelak menjadi anggota masyarakat dengan kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta memperkaya budaya nasional.
-
Bagaimana PKM dilakukan? PKM adalah perwujudan penelitian, pengabdian masyarakat, kewirausahaan, inovasi teknologi, atau karya tulis di kalangan mahasiswa.
-
Siapa yang menetapkan libur panjang di 2025? Pemerintah Indonesia telah resmi menetapkan hari libur nasional hingga cuti bersama untuk tahun 2025 mendatang.
"Kenapa PPKM ini harus tetap lanjut? karena kita ini juara juara se-Asean juara 1 gitu ya (jumlah kasus aktif)," kata dia dalam diskusi Gonta Ganti Strategi Ekonomi Kian Tak Pasti, Senin (26/7).
Berdasarkan bahan paparannya, kasus aktif Covid-19 di Indonesia mencapai level 3,1 juta orang. Tertinggi di Asean. Jika dibandingkan, Filipina, Malaysia, Thailand, Indonesia menduduki puncak nomor 1 tertinggi.
"Ibarat orang sakit ya kondisinya sudah parah maka harus bedrest gitu ya kalau ingin cepat sembuh. Maka lockdown atau PPKM atau PSBB gitu ya itu harus tetap dijalankan sampai kasus Covid-19 melandai," kata dia.
Sontek China
Dia mengatakan, untuk menangani jumlah kasus aktif harian Covid-19 pemerintah baiknya belajar dari China. Karena negeri Tirai Bambu tersebut berhasil menekan laju kasus aktif Covid-19 dengan melakukan lockdown.
"Itu (lockdown harus dilakukan karena sudah ada bukti empirisnya. Pemerintah China dengan sigap ya melakukan lockdown," kata dia.
Pemerintah China, saat itu menutup Wuhan. Semua akses orang keluar masuk itu dituutup. Baik ingin masuk, maupun ke luar. "Ppada saat itu maka mulailah provinsi ini dibuka ya dibuka jalur bisnisnya karena orang kan biasa melakukan aktivitas ekonomi kemudian harus Lockdown ketat gitu nah ini tentu saja tidak mudah bagi semua orang," jelas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemenkeu menegaskan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen sudah mempertimbangkan aspek ekonomi hingga sosial.
Baca SelengkapnyaPengusaha mau penetapan UMP 2025 sepatutnya masih menggunakan rumus yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaMenkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.
Baca SelengkapnyaArah kebijakan cukai harus seimbang antara tujuan pengendalian konsumsi rokok dan peningkatan penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaPP Kesehatan dinilai menimbulkan pro dan kontra, salah satunya terkait penggabungan banyak klaster di dalam satu PP.
Baca SelengkapnyaKenaikan UMK di Pamekasan hanya sebesar Rp95.971, dari UMK 2023 sebesar Rp2.133.655.
Baca SelengkapnyaPKB paham pemerintah butuh penguatan APBN, namun situasi ekonomi sekarang belum tepat.
Baca SelengkapnyaRencana kenaikan PPN 12 persen sebelumnya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Baca SelengkapnyaDirektur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, cukai plastik dan cukai minuman berpemanis baru akan diberlakukan di 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya"Terutama alhamdulillah akhirnya MK hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian,” kata Mega
Baca SelengkapnyaJokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca SelengkapnyaSelain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.
Baca Selengkapnya