Kerap Antar Makanan Saat PPKM Darurat,Ojek Online Minta Kelonggaran di Pos Penyekatan

Merdeka.com - Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) meminta kepada pemerintah untuk memberikan kompensasi bagi para pengemudi ojek online (ojol) saat melewati penyekatan perbatasan di area Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Penyekatan tersebut tentu berdampak kepada layanan antar jemput makanan atau barang.

Ketua Presidium Garda, Igun Wicaksono mengatakan, pembatasan atau penyekatan selama kegiatan PPKM Darurat sangat berdampak kepada para ojol. Hal itu dikarenakan sulitnya mereka menjangkau titik lokasi dalam menjemput atau mengantar pesanan.

"Jadi mulai banyak keluhan dari teman-teman kita bahwa penyekatan ini memang tidak bisa mereka tembus dengan alasan apapun. Karena mereka juga tujuannya ambil order atau mengantar makanan," kata Igun saat dihubungi merdeka.com, Senin (5/7).

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk memberikan pengecualian kepada ojol. Sebab, tujuan dari mereka adalah untuk melayani masyarakat yang memang tidak bisa untuk keluar rumah selama PPKM Darurat.

"Kan ada juga masyarakat yang mungkin ada di dalam area pembatasan mereka tidak bisa kemana-mana lalu memesan makanan atau barang dari luar gunakan ojol. Namun apabila ini dibatasi sehingga kegiatan pelayanan masyarakat dari kami ini terganggu akhirnya," ujar Igun.

"Jadi kami meminta kepada pemerintah berikan kompensasi kepada para driver ojol bisa melintasi area yang dibatasi dengan menunjukan orderan tersebut," sambungnya.

407 Titik Penyekatan di Jawa Bali

Sebelumnya, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah menyiapkan sebanyak 407 titik penyekatan mobilitas masyarakat yang tersebar di seluruh pulau Jawa dan Bali. Penyekatan tersebut merupakan bentuk dukungan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dimulai Sabtu (3/7) hingga 20 Juli mendatang.

Di wilayah DKI Jakarta terdapat 60 titik penyekatan. Rinciannya, 25 titik pembatasan atau penyekatan mobilitas dan 35 titik pembatasan pengendalian mobilitas.

Kemudian untuk wilayah lainnya, terdapat sebanyak 20 titik penyekatan di Banten, 106 titik penyekatan di Jawa Barat, 6 titik penyekatan di DIY Yogyakarta, dan 12 titik penyekatan di Denpasar, Bali. Selanjutnya, ada 106 titik penyekatan di Jawa Timur dan 42 titik penyekatan di Jawa Tengah.

Khusus wilayah Jakarta, dari total 60 titik penyekatan dibuat pembatasan dan penyekatan antar kota. Posko itu dibangun di beberapa daerah peyangga di Depok, Bekasi, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

"Di DKI Jakarta dari 60 titik, 25 lokasi pembatasan dan penyekatan antarkota kita bangun di kota Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten, Kota Depok," kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono saat konferensi pers daring, Jumat (1/7).