Kereta cepat Jakarta-Bandung mulai dibangun awal 2016

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo secara resmi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Dalam Perpres itu ditegaskan, dalam rangka percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat, pemerintah menugaskan kepada konsorsium Badan Usaha Milik Negara yang dipimpin oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Konsorsium BUMN sebagaimana dimaksud terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII.

Menindaklanjuti restu Presiden Jokowi, Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya, Suradi mengatakan akan mulai membangun kereta cepat ini pada awal 2016 mendatang.

"Rencana groundbreaking mudah-mudahan 2016 awal," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Rabu (14/10).

Suradi mengatakan, saat ini pihaknya tengah menindaklanjuti Peraturan Presiden yang telah ditandatangani Jokowi. PIhaknya membuat perusahaan joint venture bersama BUMN lain yang terlibat proyek kereta cepat.

"Pembicaraan belum final, baik membentuk join venture, komposisi saham, ekuiti semuanya belum final. Perlu waktu, kan baru peraturannya keluar," jelas dia.

Konsorsium perusahaan pelat merah ini mendirikan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Suradi mengatakan, pendirian perusahaan itu sudah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk selanjutnya, Pilar Sinergi bakal membentuk perusahaan patungan dengan konsorsium China.

"Perusahaan patungan tersebut akan melaksanakan proyek penyelenggaraan jasa kereta api cepat untuk trase Jakarta-Walini-Bandung," katanya dalam siaran pers, Rabu (7/10).

Dalam perusahaan patungan tersebut, WIKA memiliki saham sebesar 38 persen atau senilai dengan Rp 1,710 triliun. Kemudian PTPN VIII 25 persen atau senilai Rp 1,125 triliun, Jasa Marga 12 persen atau Rp 540 juta.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Rini Soemarno memperkirakan total investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sekitar Rp 70 triliun hingga Rp 80 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen atau Rp 56 triliun akan dibiayai oleh China Development Bank (CDB).

"CDB menawarkan jatuh tempo pinjaman 40 tahun, di mana 10 tahun masa tenggang dan 30 tahun pengembalian. Bunga yang dibebaskan fix 2 persen untuk 4 tahun (untuk komponen dolar), sedangkan berapa persen untuk renmimbi," ungkapnya.

Direktur Utama WIKA, Bintang Perbowo menambahkan, kedua konsorsium akan menanamkan investasi sekitar Rp 10 triliun. Namun, dirinya enggan diungkapkannya porsi pendanaan WIKA.

"Total proyek kereta cepat sekitar USD 5 miliar, yang keseluruhannya berasal dari CDB. Bagian konsorsium 10 persen," ujar Bintang.

Menurut dia, Jasa Marga, KAI, dan PTPN VIII akan menyertakan modal, berupa tanah. Namun, nilai lahan masih dievaluasi. Pembangunan kereta cepat diperkirakan selama 3 tahun.

"Kami pastikan ground breaking tidak bisa tahun ini," tuturnya. (mdk/idr)