Kereta cepat tak dibutuhkan dan tak cocok buat Indonesia

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memutuskan tidak melanjutkan proyek kereta cepat alias High Speed Train (HST) Jakarta-Bandung. Ada dua alasan. Pertama soal pembiayaan, kedua soal teknis pengoperasian kereta yang disebut-sebut berkecepatan hingga 300 kilometer per jam ini.

Pemerintah beralasan, Indonesia belum membutuhkan kereta cepat. Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, yang dibutuhkan Indonesia adalah kereta berkecepatan menengah.

Darmin mengakui pemerintah belum memiliki kerangka acuan membangun transportasi massal, termasuk kereta api berkecepatan menengah. Sehingga perlu ada diperjelas agar pembangunan infrastrukturnya sesuai dengan kebutuhan.

"Indonesia perlu merumuskan kereta seperti apa yang kita perlukan. Kereta seperti apa? Di mana saja stasiunnya? Di mana dia bersimpangan dengan angkutan bus, dengan kereta lain, mungkin kereta ringan di mana? Sehingga lebih optimum penggunaannya," ujar Darmin di kantornya, semalam.

Bahkan lebih dari itu, kerangka acuan ini juga mempertimbangkan kelanjutan dan dampak ekonomi dari pembangunan kereta kecepatan menengah. Karena dikhawatirkan, kereta ini belum tentu menghasilkan pemasukan untuk biaya operasional, sehingga membutuhkan bantuan subsidi pemerintah. Otomatis memberatkan keuangan negara.

"Walaupun dengan kereta kecepatan menengah itu belum tentu bisa membiayai dirinya sendiri. Ke depan, harus dikaitkan dengan pengembangan wilayah ya kan. Sehingga nanti di stasiun mana dibangun properti besar-besaran ya katakanlah dua atau tiga stasiun dari Jakarta yang mungkin hanya setengah jalan hanya 2/3 jalan hanya 100 berapa Kilometer," kata mantan Gubernur Bank Indonesia ini.

Meski tak melanjutkan proyek kereta cepat, Jepang dan China masih bisa bertarung memperebutkan proyek kereta kelas menengah. Presiden Jokowi memerintahkan untuk membentuk tim khusus yang merancang kerangka acuan pembangunan kereta kecepatan menengah ini.

"Presiden meminta dibentuk tim untuk menyusun kerangka acuan itu, setelah itu baik Jepang maupun China dipersilakan menyusun proposal baru," tutup Darmin. (mdk/noe)