Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kerja kontraktor berantakan, Menteri Basuki aktifkan komite keamanan

Kerja kontraktor berantakan, Menteri Basuki aktifkan komite keamanan

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono bakal mengaktifkan kembali Komite Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan. Nantinya, komite akan memberikan sertifikasi terhadap pekerja bangunan baik yang berasal dari BUMN maupun swasta.

Pengaktifan komite keselamatan dilakukan melihat banyaknya kontraktor lokal yang bekerja berantakan saat proses pembangunan.

"Contohnya di Kuningan, itu kan di bawahnya kan orang jalan, itu sangat chaos, makanya kami akan mengaktifkan kembali Komite Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan, sebagai langkah untuk sertifikasi," tegas Menteri Basuki kepada wartawan di Kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (13/10).

Nantinya, lanjut Menteri Basuki, sertifikat yang dikeluarkan komite itu digunakan sebagai acuan standar para pekerja bangunan di lapangan. Dia menjelaskan, melalui Komite Jalan dan Jembatan ini, akan dilakukan sertifikasi bagi pekerja dalam negeri, agar dapat bekerja sesuai standar.

Hal itu sekaligus langkah persiapan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mendatang.

"Jadi ini mungkin saya imbau agar semua pekerjaan jembatan yang dibangun berhenti semua, jadi distandarisasi dulu oleh Komite keamanan Jembatan dan Jalan, karena itu isinya ahli konstruksi semua, bukan dari PU saja, tapi nanti sertifikasinya tentu dari kementerian PU-Pera," tandasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tak Boleh Ada Warteg dan Rumah Bedeng di IKN Nusantara, Menteri Basuki Beri Penjelasan Begini
Tak Boleh Ada Warteg dan Rumah Bedeng di IKN Nusantara, Menteri Basuki Beri Penjelasan Begini

Sebagai ganti dari ketiadaan warteg makanan bagi para pekerja proyek di IKN akan di masak dari dapur umum.

Baca Selengkapnya
Jokowi Resmi Bentuk Badan Karantina, Ini Kriteria Pemimpinnya
Jokowi Resmi Bentuk Badan Karantina, Ini Kriteria Pemimpinnya

Barantin merupakan peleburan 3 lembaga di bawah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta fungsi Pengawasan KSDAE Kementerian LHK.

Baca Selengkapnya
Kemenko Polhukam Pantau Kapal yang Mengancam Maritim Nasional untuk Dilaporkan ke Presiden Jokowi
Kemenko Polhukam Pantau Kapal yang Mengancam Maritim Nasional untuk Dilaporkan ke Presiden Jokowi

Indonesia sukses mempertahankan status White List selama tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2020, 2021, dan 2022.

Baca Selengkapnya
Sekjen Kemnaker: Pejabat Fungsional Harus Cerminkan Kompetensi dan Integritas
Sekjen Kemnaker: Pejabat Fungsional Harus Cerminkan Kompetensi dan Integritas

Sekjen Anwar Sanusi melantik dan mengambil sumpah 16 Pejabat Fungsional di Kemnaker.

Baca Selengkapnya
Potensi Megathrust di Indonesia, Menteri Basuki Klaim Tol-Gedung Lolos Uji Tahan Gempa
Potensi Megathrust di Indonesia, Menteri Basuki Klaim Tol-Gedung Lolos Uji Tahan Gempa

semua bangunan bangunan yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebelum digunakan terlebih dahulu dilakukan uji tahan gempa

Baca Selengkapnya
Lantik Anggota BNSP, Menaker Minta Perbanyak Tenaga Kerja Tersertifikasi
Lantik Anggota BNSP, Menaker Minta Perbanyak Tenaga Kerja Tersertifikasi

Menaker meminta komitmen dari keanggotaan BNSP untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diamanahkan dalam PP Nomor 10 tahun 2018 tentang BNSP.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Curhat Sempat Jengkel ke Asabri saat Menjadi Panglima TNI
Moeldoko Curhat Sempat Jengkel ke Asabri saat Menjadi Panglima TNI

"Waktu saya menjadi panglima TNI saya nyentuh saja gak bisa, akhirnya saya jengkel (dengan Asabari)," ucap Moeldoko

Baca Selengkapnya
Menteri Basuki Perketat Tata Kelola Pengadaan Proyek Tol: Jangan Ada Korupsi
Menteri Basuki Perketat Tata Kelola Pengadaan Proyek Tol: Jangan Ada Korupsi

Hal ini dilakukan menyusul ditemukannya dugaan kasus korupsi pada sejumlah proyek tol.

Baca Selengkapnya
BPK Temukan Peserta Kartu Prakerja Tak Penuhi Persayaratan Sebagai Penerima
BPK Temukan Peserta Kartu Prakerja Tak Penuhi Persayaratan Sebagai Penerima

BPK juga menemukan permasalahan pengendalian kehadiran peserta kelas pelatihan daring kurang memadai.

Baca Selengkapnya
Shelter Tsunami di NTB yang Dikorupsi Mulai Roboh, KPK Bakal Turunkan Tim Ahli
Shelter Tsunami di NTB yang Dikorupsi Mulai Roboh, KPK Bakal Turunkan Tim Ahli

KPK menemukan beberapa shelter tsunami sudah ada yang roboh.

Baca Selengkapnya
Mutu Beton Tol MBZ di Bawah Standar, Pemerintah Didesak Segera Bersikap Sebelum Jatuh Korban
Mutu Beton Tol MBZ di Bawah Standar, Pemerintah Didesak Segera Bersikap Sebelum Jatuh Korban

Mutu beton yang digunakan dalam pembangunan jalan tol itu harus diaudit

Baca Selengkapnya
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Subkontrak Pengerjaan Shelter Tsunami di NTB
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Subkontrak Pengerjaan Shelter Tsunami di NTB

Namun belakangan diketahui PT Waskita malah mensubkontrak perusahaan lain untuk pengerjaan shelter tersebut.

Baca Selengkapnya