Kerugian Penundaan Pembangunan PLTU Diprediksi Tembus Rp209,6 Triliun
Merdeka.com - Peneliti Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari memprediksi kerugian penundaan kontruksi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia mencapai Rp209,6 triliun yang disebabkan pandemi virus corona atau covid-19.
"Per tanggal 8 maret kemarin ada 12 PLTU yang sedang dibangun yang telah menyampaikan notifikasi post major atau indikasi akan terdampak covid-19 sendiri, global energi telah menghitung estimasi kerugiannya sekitar 209,6 triliun akibat penundaan pembangunan ini," kata Adila dalam paparan Media Briefing Secara Daring, Jakarta, Senin (30/3).
Penundaan tersebut dikarenakan adanya pembatasan perjalanan dan pergerakan antara negara-negara dunia. Ini kemudian berdampak pada keterlambatan pengiriman impor bahan baku komponen PLTU.
-
Apa yang menyebabkan penundaan keberangkatan? Seorang jemaah haji kelompok terbang (kloter) 10 asal Provinsi Gorontalo harus menunda keberangkatannya ke Madinah, Arab Saudi akibat paspor tercecer saat perjalanan dari Gorontalo ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
-
Kenapa Mentan harus menunda perjalanannya ke China? 'Sebenarnya saya harus berangkat ke China. Tapi mendengar kabar, kami dengar kabar setelah keliling Padang, Sumatera Barat.' 'Kena musibah, termasuk pertanian jadi saya mundurkan. Insyaallah dalam waktu dekat mungkin paling lambat bulan depan, anggarannya sudah turun untuk Sumbar.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Mengapa Covid-19 menjadi pandemi global? Pandemi Covid-19 telah menjadi salah satu peristiwa paling berdampak di abad ke-21. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru ini telah menginfeksi lebih dari 200 juta orang dan menewaskan lebih dari 4 juta orang di seluruh dunia.
-
Bagaimana LPDUK berbenah setelah pandemi? Sesuai arahan Menpora Dito Ariotedjo, LPDUK mencoba melakukan transformasi dengan menjadi lembaga yang lebih progresif dan mendukung ekosistem Industri Olahraga sebagai bagian dari DBON.
-
Mengapa perjalanan kereta terlambat? Banjir merendam rel kereta api antara Stasiun Kebayoran- Stasiun Pondok Ranji imbas hujan yang terjadi sejak siang tadi, Sabtu (6/7). Akibatnya, perjalanan kereta Commuter Line menjadi terlambat.
"Jadi untuk PLTU Indonesia sendiri Tingkat Komponen dalam negeri (TKDN) kita masih rendah diangka 17,1 persen, dengan kata lain 60 persen dari komponen bahan baku PLTU sendiri di impor," ujarnya.
Pembatasan perjalanan menyebabkan ada keterlambatan bahan bakunya sampai di Indonesia. Tak hanya itu, produksi dunia juga sedang melambat akibat pandemi ini dan juga adanya pembatasan perjalanan dari negara investor.
"Biasanya mereka membawa tenaga ahli untuk mengerjakan proyek tersebut, karena adanya pembatasan perjalanan sehingga tenaga kerjanya tidak bisa dikirim ke Indonesia," ujarnya.
Berikut daftar PLTU yang ditunda pembangunannya, menurut paparan Adila per 8 Maret 2020 sumber dari global energy monitor:
1. PLTU Jawa-1, kapasitas 1000 MW
2. PLTU Jawa-7 , kapasitas 2 x 1000 MW
3. PLTU Bengkulu , kapasitas 2 x 100 MW
4. PLTU Meulaboh 3&4 , kapasitas 2 x 200 MW
5. PLTU Mulut Tambang Sumsel-1 , kapasitas 2 x 300 MW
6. PLTU Mulut Tambang Sumsel-8, kapasitas 2 x 600 MW
7. PLTU Jawa-4 , kapasitas 2 x 1000 MW
8. PLTU Kalbar-1 , kapasitas 2 x 100 MW
9. PLTU Kalbar-2 , kapasitas 2 x 100 MW
10. PLTU Kalteng-1 , kapasitas 2 x 100 MW
11. PLTU Sulbagut-1 , kapasitas 2 x 50 MW
12. PLTU Sulut-3 , kapasitas 8200 MW
Pemerintah Disarankan Lakukan Penyesuaian Rencana dan Target
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) diminta untuk menyesuaikan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dengan situasi pandemi virus corona Covid-19. Sebab, pandemi virus corona berdampak pada kondisi perekonomian dan konsumsi listrik di Indonesia.
Peneliti Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari mengatakan, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan pemerintah di tengah pandemi covid-19 dan krisis iklim di Indonesia.
"Di bulan Januari kita sudah menyaksikan langsung krisis iklim yang sangat nyata menerima curah hujan yang cukup tinggi setelah 154 tahun, jadi itu tanda-tanda krisis iklim itu memang sudah terjadi di Indonesia, dan kasus lainnya covid-19, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyusun RUPTL selanjutnya," kata Adila dalam paparan Media Briefing Secara Daring, Jakarta, Senin (30/3).
Beberapa penyesuaian yang harus dilakukan pemerintah untuk perencanaan kelistrikan yaitu, pertama penyesuaian asumsi pertumbuhan ekonomi. Seperti diketahui, sebelum adanya pandemi covid-19 ini, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di 5 persen 5,4 persen, namun kemudian diralat menjadi 4,2-4,6 persen karena ada pandemi ini.
"Bahkan kementerian keuangan kita meralat lagi bahwa pertumbuhan ekonomi bisa semakin buruk bisa mencapai 2,5 hingga 0 persen jika wabah pandemi ini berlangsung lama. Tentunya ini harus disesuaikan di dalam asumsi pertumbuhan ekonomi RUPTL," ujarnya.
Kedua, penyesuaian dengan angka kebutuhan listrik. Sebab, saat ini ada kebijakan kerja dari rumah yang tentunya menyebabkan penutupan sektor bisnis, perkantoran, perhotelan, perbelanjaan, dan juga pariwisata. Penutupan sektor-sektor ini akan menyebabkan penurunan permintaan listrik di Indonesia.
Ketiga, penyesuaian kapasitas pembangkit yang akan direncanakan dalam 10 tahun ke depan, yaitu dalam jangka waktu RUPTL tersebut. Yang pertama adalah penundaan kontruksi batu bara baru yang sedang di bangun.
"Ini per tanggal 8 maret kemarin ada 12 PLTU yang sedang dibangun yang telah menyampaikan notifikasi post major atau indikasi akan terdampak covid-19 sendiri," ujarnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Realisasi capaian pembangkit pada periode 2023 sebesar 4.182,2 megawatt.
Baca SelengkapnyaPLTU Batu Bara berdampak pada kesehatan masyarakat. Sehingga tanpa PLTU, dapat menekan biaya kesehatan.
Baca SelengkapnyaPembangunan pembangkit listrik dan jaringan transmisi masih jauh dari target.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menggunakan APBN untuk menyetop operasional PLTU Batubara.
Baca SelengkapnyaArifin tak menampikan, operasional PLTU Suralaya berdampak pada polusi udara hingga ke Jakarta.
Baca SelengkapnyaPenggunaan PLTS atap disinyalir bakan bikin PLN merugi.
Baca SelengkapnyaProses pensiunan dini bakal mempertimbangkan keekonomian dan tidak timbulkan gejolak.
Baca SelengkapnyaPembangunan infrastruktur pendukung energi bersih di lapangan terhambat.
Baca SelengkapnyaCREA menyebut PLTU sebagai sumber polutan utama karena tidak punya alat pantau real time.
Baca SelengkapnyaAkibat harga gas bumi murah atau harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada tujuh sektor industri tellah berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaDengan kondisi ini, para pelaut harus merogoh kocek atau biaya lebih mahal untuk melintas di Terusan Panama.
Baca SelengkapnyaSikap sejumlah negara untuk pensiun PLTU batu bara saling berbeda.
Baca Selengkapnya