Kesadaran wajib pajak di Sulselbartra masih rendah
Merdeka.com - Kesadaran pajak para Wajib Pajak (WP) di tiga wilayah propinsi yakni di Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara (Sulselbartra) dinilai masih rendah atau belum menggembirakan. Tak pelak, capaian pembayaran pajak pun masih kurang, jauh dari target.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulsel, Barat dan Tenggara (Sulselbartra) Eka Sila Kusna Jaya mengatakan dari target pajak tahun 2017 sebesar Rp 14,7 triliun, yang tercapai hingga posisi saat ini hanya di angka Rp 8 triliun atau hanya 62,2 persen.
"Kesadaran Wajib Pajak (WP) belum menggembirakan. Makanya tidak mencapai 100 persen," kata Eka di Gedung Keuangan Negara (GKN) Makassar, Senin (27/11).
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Di mana Sulawesi Utara berada di peringkat pertumbuhan ekonomi nasional? Berdasarkan data yang mereka miliki, Sulut menjadi salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.
-
Kapan target kinerja Pemprov Kaltim tercapai? Dengan demikian, Pemprov Kaltim berhasil mencatat hasil yang gemilang dalam mencapai target RPJMD selama lima tahun terakhir.
-
Di mana Pj Gubernur Sulsel melakukan peninjauan harga? Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin melakukan peninjauan harga kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Batangase, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Selasa, 21 November 2023.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Apa program Pj Gubernur Sulsel untuk mengatasi kemiskinan? 'Menanam pohon itu bukan hanya yang biasa saja, tapi harus menanam pohon yang produktif, berbuah dan bisa dikonsumsi.' 'Itu sudah benar kita melakukan penghijauan menanam pisang, nangka dan sukun,' kata Bahtiar dalam sambutannya, di HUT Bantaeng Ke-769 tahun, di Kantor DPRD Kabupaten Bantaeng, Kamis (7/12).
Untuk itu, dia meminta agar seluruh wajib pajak tak malu-malu untuk melaporkan hartanya, termasuk wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty). Salah satunya melalui program Pengungkapan Aset Secara Sukarela dengan Tarif Final (PAS-Final), yang merupakan kelanjutan dari program Tax Amnesty.
"Kepada para WP, mungkin asetnya masih tersembunyi tapi masih malu-malu atau khilaf, segera laporkan karena kita di DJP telah memberikan fasilitas pelayanan melalui Pengungkapan Aset Secara Sukarela dengan Tarif Final (PAS-Final) tindak lanjut dari program Tax Amnesty sebelumnya supaya teman-teman para Wajib Pajak yang sudah ikuti kewajibannya di TA tidak begitu berat karena tarifnya jauh lebih murah," imbuhnya.
Menurutnya, kemandirian ekonomi, harusnya dicapai melalui pemenuhan kewajiban bayar pajak. Untuk itu, di akhir tahun ini, pihaknya akan memanfaatkan waktu untuk terus berupaya maksimal untuk dapatkan fresh money. "Kita akan gunakan data untuk gali potensi, sebulan atau 3 minggu ke depan ini ada fresh money. Yuk cintai bangsa ini dengan cara penuhi kewajiban pajak. Ini kesempatan membangun bangsa melalui kontribusi bayar pajak," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk mencapai target tersebut, Prabowo harus memperhatikan kapasitas fiskal yang dimiliki Indonesia pada saat masa transisi ke pemerintahan baru.
Baca SelengkapnyaTotal pendapatan negara pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu dari pajak dan cukai sebesar Rp2.490,9 triliun.
Baca SelengkapnyaHingga akhir April 2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaAngka ini sudah mencapai 60,42 persen dari target penerimaan Rp10,11 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca SelengkapnyaPajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.
Baca SelengkapnyaAnggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.
Baca SelengkapnyaPembangunan pembangkit listrik dan jaringan transmisi masih jauh dari target.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca SelengkapnyaMasih ada 580 PNS/ASN di Ponorogo yang belum lapor SPT 2023.
Baca SelengkapnyaPemerintah target mencapai bauran EBT 23 persen di 2025.
Baca Selengkapnya