Kesal Banyak Aset Negara Nganggur, Jokowi Cabut 2.078 Izin Konsesi Tambang & Hutan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak kesal dengan banyaknya aset negara yang tidak produktif dan dibiarkan begitu saja. Pemerintah telah memberikan izin konsesi lahan namun tidak dikelola sama sekali sehingga menjadi aset nganggur.
"Salah satu hal yang berat ini kita terlalu banyak membiarkan aset-aset negara menjadi aset-aset yang tidur dan aset nganggur," kata Jokowi di acara Outlook Ekonomi Indonesia 2023 di Hotel Ritz Calton, Jakarta Selatan, Rabu (21/12).
Jokowi membeberkan banyak lahan yang telah mendapatkan konsesi dari kementerian negara puluhan tahun tapi tidak kunjung digarap. Ada yang mendapatkan izin 10 tahun, 15 tahun hingga 20 tahun.
-
Dimana Jokowi bagi sertifikat lahan? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
Dia pun telah memerintahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk mencabut izin konsesinya. Kemudian dialihkan kepada pihak yang memiliki kemampuan baik dari segi modal maupun sumber daya manusia (SDM) untuk dimanfaatkan dengan optimal.
"Cabut! Berikan kepada yang punya kemampuan baik finansial atau SDM buat menggarap aset itu menjadi aset yang yang produktif," kata Jokowi.
Hasilnya sebanyak 2.078 izin konsesi untuk tambang dan perhutanan dicabut pemerintah. Aset-aset tersebut akan dialihkan kepada pihak yang bisa mengelolanya. Sehingga diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada ekonomi nasional.
"Sehingga memberikan dampak yang positif ke ekonomi kita," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.
Baca SelengkapnyaSatgas dapat memutuskan pencabutan izin usaha tambang dengan rekomendasi yang telah disepakati.
Baca SelengkapnyaJokowi beberkan kesuksesan kebijakannya di bidang energi seperti ambil alih Freepot hingga bangun smelter di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaAnies diketahui sempat menyindir kepemilikan tanah Prabowo Subianto dalam debat capres pada Minggu (7/1) lalu.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo bersama Kementerian ATR/BPN menyerahkan 10.323 sertipikat tanah program Redistribusi Tanah untuk rakyat di Kabupaten Banyuwangi
Baca SelengkapnyaPerusahaan tambang memiliki kewajiban melakukan persemaian di lahan tambang.
Baca SelengkapnyaDalam momen tersebut, Prabowo mengatakan Indonesia memiliki kekayaan berlimpah
Baca SelengkapnyaKhususnya agraria, yang tak mencerminkan pemerintahan Jokowi bekerja untuk melindungi
Baca SelengkapnyaKejadian serupa juga terjadi pada tahun 1970 dan 1980, saat komoditas yang dimiliki banyak oleh Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengakui adanya tekanan dari sektor energi khususnya tambang
Baca Selengkapnya