Kesal RI Kalah di WTO, Bahlil Usul Ekspor Nikel Harus dari Papua

Merdeka.com - Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengajukan banding atas kekalahan gugatan yang dilayangkan Eropa ke World Trade Organization (WTO) terkait larangan ekspor nikel mentah. Besar harapan Pemerintah banding ini akan dikabulkan demi kelancaran program hilirisasi di dalam negeri.

Namun jika pengajuan banding ini kembali kalah, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku punya ide cemerlang agar perusahaan asing merugi karena bersikeras membeli nikel mentah dari Indonesia. Caranya dengan membuat kebijakan pengiriman nikel mentah harus dari Papua.

"Kita bikin saja kebijakan pengiriman nikel harus dari Papua. Ekspor nikel diizinkan tapi kirimnya harus dari Papua biar enggak dibawa ke WTO," ungkap Bahlil dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Investasi, Jakarta, Kamis (16/2).

Dengan kebijakan ini, biaya cost pengusaha untuk impor nikel dari Indonesia menjadi lebih besar. Sementara itu, pemerintah buat pelabuhan kecil saja di Papua. "Bayangkan, berapa cost logistik yang dikeluarkan karena harus dibawa ke Papua dulu dan kita buat pelabuhan kecil saja," kata dia.

Upaya mempersulit ekspor ini bisa menjadi jalan agar ekspor nikel mentah berkurang, sehingga upaya hilirisasi nikel bisa optimal dan negara mendapatkan banyak nilai tambah dengan menjual produk setengah jadi. Menurut Bahlil, untuk menghadapi gugatan semodel ini harus diperlukan cara-cara yang tidak biasa.

"Itu ide liar saya, menghadapi orang gila ini harus gila pangkat. Kalau mau ketemu malaikat harus dengan cara malaikat. Kalau ketemu orang setengah gila harus dengan cara gila sekalian. Jadi kalau ketemu orang gila dengan cara malaikat ini selalu kalah barang ini," ungkapnya kesal.

Meski begitu, Bahlil mengaku ide belum disampaikan kepada Presiden Joko Widodo yang memerintahkan untuk melarang ekspor komoditas mentah dari Indonesia. Sebab itu merupakan ide spontan yang diungkapkannya saat rapat kerja bersama anggota DPR.

"Ide ini belum dibawa ke Presiden," katanya.

Bahlil menambahkan, sudah seharusnya Indonesia mengolah sendiri hasil buminya sendiri sebelum di ekspor. Menurutnya mengekspor produk mentah sama saja seperti Indonesia belum merdeka atau masih dalam penjajahan.

"Negara kita ekspor barang mentah semua. Apa bedanya kita saat dijajah VOC dengan sekarang? Apakah kita tahan melawan perlawanan ini? Sedikitpun tidak boleh kita gentar!," pungkasnya.