Kesalahan Data Bansos Harus Dihindari untuk Bantu Daya Beli Masyarakat
Merdeka.com - Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho mengingatkan bahwa sekecil apapun kesalahan data bantuan sosial Covid-19 harus dihindari. Pemerintah perlu memastikan penyalurannya benar-benar dialokasikan bagi masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19.
"Intinya, jangan sampai ada masyarakat yang kelaparan. Pemerintah harus siap. Sebab, dampak Covid-19 ini sangat sistemik bagi kehidupan masyarakat, baik bidang kesehatan, sosial dan ekonomi," kata Hardjuno dikutip Antara, Jumat (8/5).
Dalam bidang ekonomi misalnya, Covid-19 ini membuat daya beli melemah. Oleh sebab itu, pemerintah harus hadir di tengah masyarakat menjaga agar ekonomi rakyat tidak makin terpuruk.
-
Kenapa inflasi tinggi merusak daya beli? Namun, inflasi yang terlalu tinggi atau tidak terkendali dapat merusak daya beli masyarakat, menyebabkan ketidakpastian ekonomi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
-
Apa yang paling penting bagi pemerintah dalam inflasi? Lantaran yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.Menurutnya, jika inflasi meningkat maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah menekan inflasi dengan mengendalikan harga pangan (volatile food). Sebab, harga pangan menyumbang cukup besar terhadap inflasi.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Apa itu Obligasi Pemerintah? Adapun obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan.
-
Apa tantangan utama pemerintahan baru terkait ekonomi? Tantangan dari Dalam Akhmad Akbar mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran akan sibuk menghadapi tantangan dari dalam pemerintahannya sendiri.
-
Bagaimana cara pemerintah menekan inflasi? Lantaran yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.Menurutnya, jika inflasi meningkat maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah menekan inflasi dengan mengendalikan harga pangan (volatile food). Sebab, harga pangan menyumbang cukup besar terhadap inflasi.
Dalam kondisi wabah seperti saat ini, salah satu tugas pemerintah adalah mengurangi beban ekonomi rakyat. Hal ini termaktub dalam amanat konstitusi, yaitu untuk menyejahterakan rakyat (welfarestate), sehingga semua kebijakan yang dibuat harus untuk kepentingan rakyat.
Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menentukan pijakan Negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.
Karena itu, penyaluran bansos oleh pemerintah harus benar dan tepat sasaran yang didukung data akurat dan valid sesuai kondisi riil di lapangan.
Namun sayangnya, Hardjuno melihat data penerima bansos belum akurat. Hal ini menimbulkan kegaduhan dan konflik lantaran meleset dari sasaran. Untuk itu, dia meminta pemerintah bekerja keras dan cerdas memperbaiki data penerima bansos ini.
"Ini menyangkut hidup dan matinya rakyat. Sekecil apapun kesalahan data harus dihindari," katanya.
Apalagi saat ini, lanjutnya, korban terdampak COVID-19 ini terus berjatuhan terutama dari kalangan pekerja di sektor informal. Bahkan, kini mulai merembet ke sektor formal bersamaan dengan melambatnya laju perekonomian yang menghantam sektor riil.
"Hampir dapat dipastikan membengkaknya jumlah warga rentan ekonomi akan diikuti dengan bertambahnya orang miskin baru," kata Hardjuno.
Bantuan HMS
Hardjuno mengatakan untuk membantu masyarakat tak mampu yang terkena dampak pandemi Covd-19, HMS Center menggelar bakti sosial (baksos) di Jalan Kampung Tipar, Ciawi, Kecamatan Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/5).
Hadir dalam acara baksos ini Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal, Bendahara Umum HMS Center Drs. Pambudi Pamungkas Karyo, serta Ketua Tim Advokasi Kesehatan HMS Center, D’Hiru.
Turut hadir Kepala Desa Ciawi, H. Nana Sumarna, RT-RW, Kepala Dusun, Badan Usaha Milik Desa, Bimas dan Babinsa Sebelumnya, HMS Center menggelar kegiatan di beberapa titik di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Tangerang.
Rencananya, setelah di Bogor, HMS Center akan menggelar baksos serupa di Banten pada Minggu (10/5). Dalam baksos ini, HMS Center membagikan 2.500 paket jamu herbal Kenkona kepada warga yang terdampak Covid-19 di Bogor.
HMS Center, kata Hardjuno, berikhtiar untuk terus membantu masyarakat. Hal ini merupakan komitmen HMS Center untuk berjuang demi kemaslahatan umat.
"Kami terus bersiar demi kemaslahatan umat. Kami tidak mau umat melarat. Untuk itu, saya harapkan bansos yang diberikan tepat sasaran," ujarnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah perlu memberikan bantuan bagi kelas menengah untuk mendorong daya beli kelompok masyarakat itu kembali bangkit.
Baca SelengkapnyaAirlangga menuturkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang terdaftar melalui Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan angka yang terlalu rendah.
Baca SelengkapnyaLaju inflasi masih terjaga, hanya saja tren deflasi akan mengganggu daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaDikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.
Baca SelengkapnyaUsulan ini mengamini pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah, menginginkan fenomena bansos di ajang Pemilu ini tidak lagi terjadi.
Baca SelengkapnyaAirlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.
Baca SelengkapnyaPelemahan daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan struktural pemerintah.
Baca SelengkapnyaProgram bansos biasanya lebih terstruktur dan melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat.
Baca SelengkapnyaDia menilai, saat ini, inflasi pangan masih terlampau tinggi yang berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah.
Baca SelengkapnyaKenaikan harga beras sekarang telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.
Baca Selengkapnya