Kesalnya Jepang hingga sebut kereta cepat mustahil dikerjakan China

Merdeka.com - Rencana pembangunan kereta cepat atau High Speed Train (HST) Jakarta-Bandung menyisakan masalah. Bukan dalam negeri, masalah justru datang dari negara yang bersaing mendapatkan proyek yaitu Jepang.

Cerita berawal dari kebijakan Indonesia yang membuka tender pembangunan kereta cepat. Jepang dan China bersaing dengan menawarkan berbagai keuntungan. Perwakilan negara masing-masing juga sempat bertemu langsung dengan pemerintahan Jokowi-JK.

Namun demikian, Presiden Joko Widodo akhirnya menolak proposal kedua negara karena sama-sama meminta jaminan APBN atau jaminan negara dalam proses pembangunan. Jokowi menginginkan, proyek ini tidak mengganggu keuangan negara.

Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan mengungkapkan, Presiden Jokowi sepakat dengan usulan para menteri dan tim penilai, bahwa pembangunan HST ini tidak akan menggunakan APBN sedikit pun. Pasalnya, moda transportasi massal untuk Jakarta-Bandung masih ada, seperti kereta api.

"Karena saat ini sudah ada jalur eksisting kereta api. Jadi kalau mau buat kereta api yang modelnya beda ya biar aja dunia usaha yang bangun. Mau BUMN, (atau) BUMN patungan dengan siapa. Selama tidak menggunakan APBN baik langsung ataupun tidak langsung," tegasnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/9).

Presiden Jokowi secara tidak langsung menolak proposal dari kedua negara ini. Namun demikian, tak lama setelah itu Jokowi kembali membuka peluang pembangunan kereta kecepatan menengah dengan syarat tetap tidak menggunakan uang negara atau tanpa jaminan uang APBN. Jokowi mencari investor yang mau membiayai kereta cepat.

Jokowi tegaskan tidak membatalkan proyek kereta cepat.