Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketika bos Freeport McMoran mengemis minta keringanan

Ketika bos Freeport McMoran mengemis minta keringanan Freeport bertemu menperin. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Hampir setengah abad kekayaan alam bumi cenderawasih Papua dikeruk perusahaan tambang terbesar dunia, PT Freeport Indonesia. Perusahaan yang berafiliasi ke Freeport-McMoRan di Amerika Serikat ini tak henti menambang kekayaan alam Indonesia berupa emas, perak dan tembaga sejak 1967.

Hampir setengah abad Freeport bak penguasa di Indonesia. Pemerintah seolah dibuat tak berdaya dengan kedigdayaan perusahaan yang markas besarnya di Negeri Paman Sam ini. Tengok saja saat kejadian longsor tambang Big Goosan milik Freeport Indonesia yang menewaskan 28 orang pekerja tambang. Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan menterinya untuk meninjau langsung ke tambang Freeport . Namun dengan santainya pihak Freeport melarang. Pemerintah pun bergeming.

Cerita kedigdayaan Freeport tidak berhenti sampai di situ. Soal renegosiasi kontrak karya dan royalty yang dibayar Freeport pada Indonesia juga menunjukkan arogansi Freeport . Mereka menolak renegosiasi kontrak karya dan menolak menambah royalty yang selama ini hanya 1 persen untuk Indonesia. Meskipun berulang kali pemerintah mengaku terus memaksa Freeport menuruti aturan, nyatanya tak ada hasilnya.

Orang lain juga bertanya?

Freeport juga berulah soal UU Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Di dalamnya ada aturan larangan ekspor bahan mentah. Hasil tambang harus diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia diwajibkan membangun smelter. Freeport protes keras dan ngotot minta dispensasi diperbolehkan ekspor bahan mentah.

Pemerintah melunak dan mengeluarkan kelonggaran. Salah satunya dengan mengeluarkan aturan turunan soal pelonggaran ekspor mineral olahan berupa konsentrat. Kebijakan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang belum bernomor ini menjelaskan bahwa bea keluar maksimal bagi ekspor konsentrat adalah 60 persen. Pihak Freeport masih tetap keberatan. Lobi-lobi kepada pemerintah kembali dilakukan.

Tapi kali ini kondisinya berbeda. Freeport tidak sekadar melobi soal aturan dalam UU Minerba, tapi juga 'mengemis' minta keringanan dan dispensasi dari pemerintah Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, itu dilakukan langsung oleh CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc Richard C. Adkerson yang jauh-jauh terbang dari markasnya di New York untuk menemui beberapa menteri di Indonesia.

Dalam pertemuannya dengan Menteri Perindustrian MS Hidayat , Richard mengeluhkan besarnya bea keluar yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Freeport berjanji membangun smelter atau pemurnian dalam negeri jika diberikan keringanan fiskal berupa bea keluar.

"Jadi dia bersedia melakukan smelter apabila mendapatkan relaksasi dari ketentuan ekspor duty (bea keluar)," ucap Hidayat ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1).

Secara tegas MS Hidayat mengungkapkan, Kementerian Perindustrian tidak bisa memenuhi permintaan induk Freeport Indonesia itu. Sebab, bea keluar merupakan wewenang Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Hidayat mempersilakan bos Freeport menemui Menteri Keuangan Chatib Basri .

"Saya bilang tidak bisa. Saya persilakan datang ke Pak Hatta dan Pak Chatib Basri," tegasnya.

Hidayat menyebut, pihak Freeport masih keberatan atas penerapan bea keluar ekspor mineral yang dinilai terlalu tinggi.

"Mereka dapat keputusan Menkeu soal bea keluar. Saya bilang regulasi memang sudah begitu. Sekarang biar mereka ketemu Menteri Keuangan dan Pak Hatta. Nanti kita bicarakan lagi," katanya.

Usai pertemuan dengan Hidayat, Richard langsung bergegas menuju kantor Kementerian Keuangan. Dia datang menemui Menteri Keuangan Chatib Basri . Pertemuan berlangsung tertutup. Namun, hasil pertemuan yang berlangsung selama satu setengah jam itu masih tanda tanya. Sebab, baik Richard maupun Chatib Basri enggan mengungkapkan soal permintaan keringanan bea keluar. Mantan Kepala BKPM ini mengaku kedatangan bos Freeport hanya menanyakan mengenai kebijakan dan aturan main UU nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara.

"Saya mesti jalan sekarang. Dia cuma nanya mengenai seperti apa policy nya. Cuma itu, enggak akan ada apa-apa yang di bicarain," ujar Chatib di Kantornya, Jakarta, Rabu (29/1).

Ketika disinggung soal permintaan keringana bea keluar, Chatib berkilah. Dia kembali mengatakan bahwa pertemuan hanya membicarakan soal UU Minerba dan larangan ekspor bahan mentah.

"Dia nanya policy nya, enggak bilang soal itu. Memang di kemenperin dia preskon. Dia cuma nanya policy nya seperti apa," jelasnya.

Bos Freeport-McMoRan juga tidak mengungkap hasil pertemuan dengan Chatib. "Pertemuan berjalan dengan baik," ujar Richard.

Direktur Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto yang datang menemani Richard juga enggan berkomentar banyak. Dia menegaskan, kedatangan petinggi Freeport menemui pemerintah Indonesia sudah disampaikan saat bertemu dengan Menteri Perindustrian Siang tadi.

"Sudah kan siang tadi, tanya pak Richard," ucapnya dengan mimik muka lesu sembari buru-buru masuk ke dalam mobilnya.

Freeport yang ngotot tak mau membangun smelter juga disentil Menteri ESDM Jero Wacik . Dia menyindir perusahaan tambang besar yang tidak mau membangun atau bekerja sama mendirikan smelter. Menurutnya, perusahaan-perusahaan itu sudah menikmati keuntungan yang luar biasa besar dari hasil mengeruk mineral Indonesia.

"Masak sekian tahun tidak punya duit? Miskin amat," ujar Jero di Komplek DPR, Senayan, Jakarta.

Jero Wacik tidak bisa menerima alasan perusahaan-perusahaan yang tidak membangun smelter karena tidak punya uang. Dalam pandangannya, perusahaan tambang sudah banyak diuntungkan dari praktik ekspor mineral mentah selama ini.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Freeport Mau Gugat RI Soal Bea Keluar Ekspor Tembaga, Ini Kata Airlangga
Freeport Mau Gugat RI Soal Bea Keluar Ekspor Tembaga, Ini Kata Airlangga

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Baca Selengkapnya
Respons Bos Freeport Usai Disentil Bahlil karena Lamban Urus Izin Tambang
Respons Bos Freeport Usai Disentil Bahlil karena Lamban Urus Izin Tambang

Beberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.

Baca Selengkapnya
Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini
Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini

Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.

Baca Selengkapnya
Divestasi Saham 10 Persen Freeport Tak kunjung Terlaksana, Begini Penjelasan Erick Thohir
Divestasi Saham 10 Persen Freeport Tak kunjung Terlaksana, Begini Penjelasan Erick Thohir

Pemerintah menilai kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia akan bertambah 10 persen.

Baca Selengkapnya
Produksi Tambang Papua Habis di 2040, Pemerintah Percepat Perpanjangan Kontrak Freeport
Produksi Tambang Papua Habis di 2040, Pemerintah Percepat Perpanjangan Kontrak Freeport

Produksi mineral di Tambang Grasberg, Papua bakal menurun tanpa adanya eksplorasi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Pekerjaan Berat dan Melelahkan Selama 10 Tahun Jadi Presiden
Jokowi Ungkap Pekerjaan Berat dan Melelahkan Selama 10 Tahun Jadi Presiden

Jokowi akhirnya mengungkapkan pekerjaan berat dan melelahkan selama 10 tahun menjabat sebagai presiden.

Baca Selengkapnya
Freeport Minta Perpanjangan Izin Ekspor Lagi, Menteri Bahlil Tunggu Arahan Prabowo
Freeport Minta Perpanjangan Izin Ekspor Lagi, Menteri Bahlil Tunggu Arahan Prabowo

Keputusan terkait relaksasi ekspor tersebut akan dibahas dulu bersama Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah rapat terbatas (ratas).

Baca Selengkapnya
Investasi Smelter Tembaga PT Freeport Indonesia Tembus Rp58 Triliun
Investasi Smelter Tembaga PT Freeport Indonesia Tembus Rp58 Triliun

Output dari smelter tembaga tersebut sekitar 650.000 ton katoda tembaga.

Baca Selengkapnya
Info Terbaru: Perpanjangan Izin Usaha Freeport Terbit Sebelum Jokowi Selesai
Info Terbaru: Perpanjangan Izin Usaha Freeport Terbit Sebelum Jokowi Selesai

Pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor PT Freeport, Sebut Pembangunan Smelter Hampir 100%
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor PT Freeport, Sebut Pembangunan Smelter Hampir 100%

Izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini berlaku hingga 31 Mei 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Resmi Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport
Pemerintah Resmi Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport

Freeport Indonesia tinggal melanjutkan kegiatan ekspor konsentrat tembaga. Setidaknya, hingga 31 Desember 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Beri Sinyal Freeport Bisa Lanjut Gali Emas Papua Hingga 2061
Pemerintah Beri Sinyal Freeport Bisa Lanjut Gali Emas Papua Hingga 2061

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia berakhir di 2041.

Baca Selengkapnya