Ketimpangan Desentralisasi Fiskal dalam Otonomi Daerah Masih Tinggi

Merdeka.com - Pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah sejak tahun 2004 masih menimbulkan variasi dan disparitas antar daerah. Ada daerah dengan capaian kinerja yang tinggi, tetapi tidak sedikit daerah yang masih tertinggal.

Dalam otonomi daerah, Pemerintah Daerah (Pemda) telah memberikan kewenangan untuk mengatur beberapa sektor seperti pendidikan. Namun selama hampir 17 tahun berlangsung masih ada terdapat wilayah yang angka partisipasi murni (APM) SMP dan SMA masih terbatas.

"Angka partisipasi pendidikan di wilayah Papua yang capaian APM SMP dan SMA hanya 13,3 persen sedangkan angka nasional mencapai 70,86 persen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Raker Komisi XI, DPR RI membahas RUU HKPD, Jakarta, Senin (13/9).

Setidaknya ada 3 daerah dengan tingkatan APM SMP dan SMA terendah se-Indonesia yakni Kabupaten Intan Jaya (13,34 persen), Kabupaten Sintang (49,71 persen) dan Kabupaten Kepulauan Mentawai (51,27 persen). Sedangkan wilayah dengan capaian APM SMP dan SMA tertinggi yaki Kabupaten Humbang Hasundutan (90,38 persen), Kota Metro (88,26 persen) dan Kota Bima (88,07 persen).

Begitu juga dengan akses terhadap air minum yang layak. Hanya ada tiga wilayah dengan capaian penyediaan air minum layak sebesar 100 persen yaki Kota Magelang, Kota Tegal dan Kabupaten Klaten. Sedangkan capaian terendah ada di Kabupaten Lanny Jaya hanya 1,06 persen, Kabupaten Mamasa 22,91 persen dan Kabupaten Tulang Bawang 27,4 persen.

Dari sisi penduduk miskin, selama pandemi Covid-19 diakui Sri Mulyani terdapat peningkatan hingga 10,19 persen. Kota Tangerang yang sempat tingkat kemiskinannya 0 persen pun kini naik menjadi 1,68 persen. Disusul Kota Badung, Bali sebesar 1,78 persen dan Kota Depok 2,07 persen.

"Dari sisi penduduk miskin kalau secara nasional di angka 10,19 persen sedikit meningkatkan karena Covid-19," kata dia.

Sementara itu, untuk wilayah dengan penduduk miskin terbanyak ada di Kota Deiyai yang jumlahnya mencapai 41,76 persen, Kabupaten Sumba Tengah mencapai 33,49 persen dan Kabupaten Sula Raijua sebanyak 30,18 persen.

Dari fakta-fakta yang ada ini, Sri Mulyani menilai perlu ada evaluasi dalam pelaksanaan TKDD dan dana tranfer daerh lainnya. Sehingga dibutuhkan kebijakan baru untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karena itu kita harus melakukan evaluasi. Makanya dibutuhkan kebijakan baru untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.