Follow
Ketimpangan Desentralisasi Fiskal dalam Otonomi Daerah Masih Tinggi
Merdeka.com - Pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah sejak tahun 2004 masih menimbulkan variasi dan disparitas antar daerah. Ada daerah dengan capaian kinerja yang tinggi, tetapi tidak sedikit daerah yang masih tertinggal.
Dalam otonomi daerah, Pemerintah Daerah (Pemda) telah memberikan kewenangan untuk mengatur beberapa sektor seperti pendidikan. Namun selama hampir 17 tahun berlangsung masih ada terdapat wilayah yang angka partisipasi murni (APM) SMP dan SMA masih terbatas.
"Angka partisipasi pendidikan di wilayah Papua yang capaian APM SMP dan SMA hanya 13,3 persen sedangkan angka nasional mencapai 70,86 persen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Raker Komisi XI, DPR RI membahas RUU HKPD, Jakarta, Senin (13/9).
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Apa capaian kinerja pembangunan Pemprov Kaltim? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif.
-
Dimana korupsi dana desa terjadi? ICW Catat Kasus Korupsi di Sektor Desa Tempati Posisi Teratas pada 2023
-
Di mana Jawa Timur mendapatkan insentif fiskal? Atas Keberhasilan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan insentif fiskal yang diserahkan langsung Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin kepada Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak mewakil Khofifah, dalam acara Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2023, di Istana Wapres Jakarta, Kamis(9/11).
-
Apa itu Desa Devisa? Desa Devisa adalah program pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi komoditas ekspor sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, seperti dilansir dari laman resmi Diskominfo Jatim.
-
Di mana kesenjangan terjadi? Masalah kesenjangan ini tidak hanya terjadi dalam aspek sosial masyarakat, tetapi juga berbagai aspek lainnya. Mulai dari kesenjangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesenjangan digital.
Setidaknya ada 3 daerah dengan tingkatan APM SMP dan SMA terendah se-Indonesia yakni Kabupaten Intan Jaya (13,34 persen), Kabupaten Sintang (49,71 persen) dan Kabupaten Kepulauan Mentawai (51,27 persen). Sedangkan wilayah dengan capaian APM SMP dan SMA tertinggi yaki Kabupaten Humbang Hasundutan (90,38 persen), Kota Metro (88,26 persen) dan Kota Bima (88,07 persen).
Begitu juga dengan akses terhadap air minum yang layak. Hanya ada tiga wilayah dengan capaian penyediaan air minum layak sebesar 100 persen yaki Kota Magelang, Kota Tegal dan Kabupaten Klaten. Sedangkan capaian terendah ada di Kabupaten Lanny Jaya hanya 1,06 persen, Kabupaten Mamasa 22,91 persen dan Kabupaten Tulang Bawang 27,4 persen.
Dari sisi penduduk miskin, selama pandemi Covid-19 diakui Sri Mulyani terdapat peningkatan hingga 10,19 persen. Kota Tangerang yang sempat tingkat kemiskinannya 0 persen pun kini naik menjadi 1,68 persen. Disusul Kota Badung, Bali sebesar 1,78 persen dan Kota Depok 2,07 persen.
"Dari sisi penduduk miskin kalau secara nasional di angka 10,19 persen sedikit meningkatkan karena Covid-19," kata dia.
Sementara itu, untuk wilayah dengan penduduk miskin terbanyak ada di Kota Deiyai yang jumlahnya mencapai 41,76 persen, Kabupaten Sumba Tengah mencapai 33,49 persen dan Kabupaten Sula Raijua sebanyak 30,18 persen.
Dari fakta-fakta yang ada ini, Sri Mulyani menilai perlu ada evaluasi dalam pelaksanaan TKDD dan dana tranfer daerh lainnya. Sehingga dibutuhkan kebijakan baru untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
"Oleh karena itu kita harus melakukan evaluasi. Makanya dibutuhkan kebijakan baru untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Misbakhun berpendapat soal pentingnya sinergi antara BPK dan DPD demi mengawal desentralisasi fiskal.
Baca Selengkapnya
Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca Selengkapnya
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila Agus Surono mengatakan, tantangan terbesar dalam pengelolaan SDA adalah masalah deforestasi.
Baca Selengkapnya
Kadin Indonesia berharap para capres-cawapres bisa menyoroti isu-isu pentung di daerah.
Baca Selengkapnya
Mendagri menjelaskan, dalam pengamatannya, kapasitas fiskal yang dimiliki daerah terbagi menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah.
Baca Selengkapnya
Bonus insentif fiskal tersebut diberikan kepada 34 daerah, yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota dan 25 kabupaten.
Baca SelengkapnyaAhli Patologi Sosial dari Universitas Indonesia, Ester Jusuf, mengungkapkan, kemiskinan di beberapa wilayah terlihat sengaja dipertahankan.
Baca Selengkapnya