Ketimpangan ekonomi RI cenderung meningkat, ini solusi bos Bappenas

Merdeka.com - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengakui tingkat ketimpangan ekonomi Indonesia cenderung mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Hal ini berbeda dengan dengan negara Asia lainnya.

Di tahun 2014, Indonesia dapat menurunkan gini ratio, di mana gini koefisien untuk bulan Maret 2017 menjadi 0,393 atau turun dari 0,408 pada tahun 2015. Penurunan gini rasio terjadi karena adanya pengurangan proporsi konsumsi per kapita pada desil paling atas.

"Kelompok menengah dan terbawah mulai mengalami kenaikan. Pertumbuhan pengeluaran per kapita penduduk antar pulau didominasi pulau Jawa. Sedangkan wilayah Timur Indonesia, hanya segelintir penduduk yang laju pertumbuhan pengeluarannya di atas rata-rata wilayahnya," kata Bambang di Jakarta, Kamis (10/8).

Oleh karena itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, saat ini pemerintah fokus untuk mengurangi ketimpangan, baik ketimpangan antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah. Upaya mengurangi ketimpangan tersebut tersebut telah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan diharapkan dapat turun menjadi 7-8 persen dari angka baseline 11,22 persen di tahun 2015. Demikian pula, angka ketimpangan diupayakan untuk menurun dari 0.408 di tahun 2015 menjadi 0.36 di tahun terakhir pelaksanaan RPJMN tersebut.

Bambang mengatakan, secara umum ada 4 faktor utama yang mendorong ketimpangan pada generasi sekarang dan masa depan. Pertama, ketimpangan peluang sejak awal kehidupan yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Kedua, pekerjaan yang tidak merata. Ketiga, kekayaan yang terkonsentrasi pada sekelompok orang. Keempat, ketahanan ekonomi yang rendah.

Menurut Bambang, kepemilikan aset dapat menjadi salah satu faktor penentu dalam mengurangi ketimpangan. Tanpa aset produktif yang memadai, masyarakat ekonomi terbawah tidak dapat keluar dari kemiskinan serta tidak dapat meningkatkan pendapatannya. Lebih jauh lagi, tanpa aset yang memadai, keluarga rentan tidak dapat berinvestasi yang cukup untuk masa depan anak-anak mereka. "Hal demikian akan berulang terus menerus dalam suatu siklus dan menjadi lingkaran setan atau vicious circle," ujar Bambang.

Dalam menangani persoalan ketimpangan yang kian kompleks, lanjut Bambang, pendekatan one size fits all tidak lagi relevan untuk diterapkan. Penyesuaian pendekatan dan program harus dilakukan. Pengembangan kebijakan dan pemanfaatan program-program pembangunan berbasis bukti pengetahuan dan riset yang berkualitas akan mendorong tercapainya dampak maksimal usaha penurunan ketimpangan.

Bambang mengatakan Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga kementerian yang memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan nasional terus berupaya agar sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Untuk tujuan tersebut salah satu upaya Bappenas adalah bersinergi dengan Australian Departement of Foreign Affairs and Trade (DFAT) melalui Knowledge Sector Initiatives (KSI) serta mitra pembangunan lainnya menyelenggarakan konferensi internasional bertajuk Indonesia Development Forum (IDF) kemarin. Secara garis besar penyelenggaraan IDF bertujuan untuk mewadahi para pelaku pembangunan untuk menciptakan inovasi dalam memperkuat perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

Dua tujuan IDF lainnya adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti, pengetahuan, dan riset berkualitas serta memperkuat kolaborasi multipihak dalam promosi tata kelola dan praktik berkelanjutan dalam pembangunan. "Saya berharap forum ini dapat menghasilkan terobosan menuju pertumbuhan berkualitas yang lebih baik," tutupnya.