Follow
Ketimpangan jumlah penduduk dan SDA jadi tantangan pembangunan infrastruktur RI
Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, tantangan yang tengah dihadapi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur adalah ketidakseimbangan antara distribusi penduduk dan daya dukung lingkungan.
Dia menjelaskan, Pulau Jawa yang hanya 6,94 persen dari total luas daratan Indonesia dengan potensi 4,2 persen dari ketersediaan air, harus menanggung beban sebesar 57,5 persen total penduduk.
"Kondisi ini mengakibatkan ketersediaan air per kapita di Pulau Jawa hanya 1.200 m3 per kapita per tahun, jauh di bawah kebutuhan ketersediaan minimum air, yaitu 1.600 m3 per kapita per tahun. Dari segi ketersediaan air, Pulau Jawa sudah dalam kondisi kritis," papar dia di Auditorium LIPI, Jakarta, Kamis (23/8).
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Kenapa Kementerian PUPR membangun bendungan? Oleh sebab itu, di hadapan peserta World Water Forum ke-10 Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Apa tantangan utama pemerintahan baru terkait ekonomi? Tantangan dari Dalam Akhmad Akbar mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran akan sibuk menghadapi tantangan dari dalam pemerintahannya sendiri.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengatasi masalah air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
Sebagai perbandingan, Pulau Papua memiliki ketersediaan air sebesar 295.551 m3 per kapita per tahun. Dia mengatakan, gambaran ini menunjukkan pentingnya upaya Kementerian PUPR untuk mengoptimalkan potensi ketersediaan air di indonesia.
"Untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah ini, Kementerian PUPR telah menetapkan 35 Wilayah Pengembangan Strategi (WPS) yang dijadikan dasar penyusunan program pembangunan Infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah," urainya.
Dia menyampaikan, setiap WPS memiliki Strategi pengembangan wilayah yang dijadikan acuan pembangunan infrastruktur guna memastikan bahwa potensi sosial ekonomi dapat dikembangkan secara optimal dan berkesinambungan. Termasuk membangun kawasan perbatasan, pulau terluar, dan wilayah tertinggal yang secara daya dukung lingkungan masih memadai.
"Contohnya adalah pembangunan infrastruktur di Pulau Papua. Kita memahami bahwa untuk jangka pendek, investasi pembangunan jalan baru tidak memberikan manfaat ekonomi yang sama bila investasi tersebut ditanamkan di Pulau Jawa atau Pulau Sumatera," tuturnya.
"Namun dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur pada WPS-WPS di luar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera akan membangkitkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menurunkan ketimpangan antar wilayah yang pada gilirannya akan memperkokoh persatuan Indonesia," dia menambahkan.
Reproter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila Agus Surono mengatakan, tantangan terbesar dalam pengelolaan SDA adalah masalah deforestasi.
Baca Selengkapnya
Belakangan ini sejumlah peristiwa gejolak kerusuhan kembali terjadi di tanah Papua.
Baca Selengkapnya
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mendukung upaya pemerintah dalam membangun banyak infrastruktur
Baca Selengkapnya
Salah satu dampak signifikan dari pembangunan infrastruktur adalah peningkatan konektivitas nasional.
Baca Selengkapnya
SPBE menjadi faktor penting untuk mendukung operasional keseharian pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Mahfud MD buka suara soal kelaparan dan kekeringan yang terjadi di Papua pada Kamis (3/8).
Baca Selengkapnya
Terkait program pembangunan 3 juta rumah dan swasembada pangan, yang diperkirakan membutuhkan jutaan hektare lahan untuk cetak sawah baru.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengakui, saat ini, masih terdapat kesenjangan infrastruktur di antara wilayah Indonesia.
Baca Selengkapnya
Basuki mengatakan, Kementerian PUPR telah melakukan penajaman atas usulan kebutuhan anggaran TA 2025 menjadi sebesar Rp136,95 triliun.
Baca Selengkapnya
Capres Anies Baswedan menyatakan ketimpangan sangat nyata ditemukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Anies mengatakan pembangunan harus dilakukan secara merata. Anies kemudian menyentil pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya
Untuk itu, ia menyebut saat ini pemerintah perlu menyusun terlebih dahulu Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan atau KP2B.
Baca Selengkapnya