Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua Banggar DPR: Kegagalan Vaksinasi Covid-19 Buat Ekonomi Sulit Bangkit

Ketua Banggar DPR: Kegagalan Vaksinasi Covid-19 Buat Ekonomi Sulit Bangkit vaksin covid-19. ©REUTERS/Thomas Peter/File Photo

Merdeka.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah memahami keberhasilan vaksinasi dilakukan pemerintah akan menjadi game changer bagi pemulihan ekonomi nasional. Namun sebaliknya, dia khawatir kegagalan vaksinasi akan membuat ekonomi Indonesia sulit untuk bangkit.

"Sebaliknya, kegagalan vaksinasi akan membuat Covid-19 tidak terkendali. Hal ini akan membuat kita semakin sulit untuk segera bangkit dari keterpurukan ekonomi," ujarnya dalam rapat bersama pemerintah di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Senin (31/5).

Oleh karena itu, Anggota Komisi XI itu terus mendukung segala daya dan upaya pemerintah untuk menyukseskan roadmap pelaksanaan vaksinasi yang ditarget selesai pada Maret atau setidaknya diperkirakan pertengahan Juni 2022.

Orang lain juga bertanya?

Seperti diketahui, jumlah penerima vaksin Covid-19 dosis pertama di Indonesia mencapai 15.703.583 orang. Ini menunjukkan ada penambahan 167.585 dari data Rabu (26/5), yang tercatat masih 15.535.998 orang.

Penerima vaksin Covid-19 dosis kedua juga meningkat. Data kemarin masih 10.224.833 orang, kini naik menjadi 10.359.996. Ada penambahan 135.163 penerima vaksin Covid-19 dosis kedua.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mencatat, ada empat kelompok yang telah menerima vaksin Covid-19 dosis pertama dan kedua. Yakni tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, lansia di atas 60 tahun dan tenaga pendidik.

Adapun tenaga kesehatan yang sudah menerima vaksin Covid-19 dosis pertama sebanyak 1.514.150, dosis kedua 1.382.683 orang. Sementara petugas pelayanan publik sebanyak 10.977.060 sudah mendapatkan vaksin dosis pertama, 6.844.377 orang dosis kedua.

Vaksinasi Lansia

Sedangkan lansia di atas 60 tahun yang sudah menerima vaksin Covid-19 dosis pertama sebanyak 3.188.885, dosis kedua 2.132.229 orang.

"Tenaga pendidik vaksinasi dosis satu 1.516.586, vaksinasi dosis dua 948.884," jelas Kementerian Kesehatan melalui kemkes.go.id, Kamis (27/5), pukul 12.00 WIB.

Sebagai informasi, vaksinasi merupakan langkah pemerintah untuk membentuk herd immunity atau kekebalan komunitas di lingkungan masyarakat guna mengakhiri pandemi Covid-19.

Data 26 Mei 2021, 1.791.221 orang positif Covid-19 di Indonesia. Dari total tersebut, 49.771 di antaranya meninggal, 1.645.263 sudah sembuh dan 96.187 masih menjalani perawatan atau isolasi.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Fraksi Golkar Dorong Pemerintah Kejar RPJMN 2020-2024
Fraksi Golkar Dorong Pemerintah Kejar RPJMN 2020-2024

RAPBN tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari penerjemahan visi misi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

Baca Selengkapnya
Teliti Peran DPR di Masa Pandemi Covid-19, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi
Teliti Peran DPR di Masa Pandemi Covid-19, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi

Disertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya

Dasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Yakin Pemerintah Bisa Jaga Stabilitas Politik Agar Tak Ganggu Ekonomi
DPR Yakin Pemerintah Bisa Jaga Stabilitas Politik Agar Tak Ganggu Ekonomi

Stabilitas politik penting untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh

Baca Selengkapnya
Komisi IX DPR Minta Kemenkes Serius Tangani Kenaikan Kasus DBD
Komisi IX DPR Minta Kemenkes Serius Tangani Kenaikan Kasus DBD

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara mengatakan, kasus DBD saat ini naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa

Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.

Baca Selengkapnya
Didoakan Ketua Banggar Lanjut di Kabinet Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Isyaratkan Menolak
Didoakan Ketua Banggar Lanjut di Kabinet Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Isyaratkan Menolak

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mendoakan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap menjabat di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster

Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: Jangan Sampai Perbankan Rem Penyaluran Kredit di 2024
Sri Mulyani: Jangan Sampai Perbankan Rem Penyaluran Kredit di 2024

Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah terus memberikan support terhadap pertumbuhan kredit perbankan dan investasi.

Baca Selengkapnya
Melalui Fungsi Anggaran, Puan Pastikan DPR Pantau Penggunaan APBN 2025 untuk Rakyat
Melalui Fungsi Anggaran, Puan Pastikan DPR Pantau Penggunaan APBN 2025 untuk Rakyat

Puan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Ekonomi Melambat, RI Butuh Stimulus Percepat Penyaluran KUR UMKM
Ekonomi Melambat, RI Butuh Stimulus Percepat Penyaluran KUR UMKM

Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,94 persen (yoy) di Kuartal III-2023.

Baca Selengkapnya
Kesepakatan Ruang Pemerintahan Baru di APBN 2025, Puan Ingatkan Uang dari Rakyat untuk Rakyat
Kesepakatan Ruang Pemerintahan Baru di APBN 2025, Puan Ingatkan Uang dari Rakyat untuk Rakyat

Puan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.

Baca Selengkapnya