Ketua Banggar DPR: Vaksinasi dan Program PEN Jadi Penentu Pemulihan Ekonomi Nasional
Merdeka.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai, keberhasilan program vaksinasi dapat menjadi salah satu faktor penentu atau 'game changer' bagi pemulihan ekonomi nasional. Menurut Said, dampak vaksinasi tidak hanya bagi penanganan Covid-19 semata, tetapi juga berdampak kepada akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik.
"Kita punya kepentingan untuk pulih lebih cepat, agar mampu memanfaatkan aliran modal masuk ke pasar dalam negeri, memperkuat fundamental ekonomi, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, sebelum badai kembali datang," ujar Said dikutip dari Antara, Senin (15/2).
Said menjelaskan, momentum keberhasilan pelaksanaan vaksinasi sangat penting. Apalagi sejauh ini, perekonomian nasional sudah melewati masa-masa genting. Memang, pada triwulan II 2020 pertumbuhan ekonomi terkontraksi hingga minus 5,32 persen, tetapi setelah itu tren pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan angka membaik.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Bagaimana program ini membantu perekonomian masyarakat? 'Dengan meningkatnya jumlah anak yang menerima makan siang di kantin atau warung di sekitar sekolah, dapat mengalami peningkatan pelanggan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan UMKM setempat,' kata Wakil Komandan Tim Fanta TKN Prabowo-Gibran, Anggawira.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Mengapa Indonesia masih perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan? Posisi Indonesia yang berada di peringkat 39 masih menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan, terutama dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lebih maju seperti Taiwan dan Korea Selatan.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
Bahkan di triwulan III-2020 mulai membaik menjadi minus 3,24 persen dan triwulan IV sebesar minus 2,19 persen. Dengan demikian, secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020 sebesar minus 2,07 persen.
Semua indikator, dari sisi pengeluaran maupun dari lapangan usaha menunjukkan ke arah perbaikan. "Dengan melihat perbaikan tersebut, saya optimis keberadaan vaksin akan semakin mempercepat pengendalian penyebaran Covid-19, sehingga akan semakin mempercepat akselerasi pemulihan ekonomi nasional," kata Said.
Selain program vaksinasi, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetap akan berlanjut pada tahun ini. Hal tersebut dinilai krusial guna membantu masyarakat yang terpapar dampak Covid-19 dan perlu terus ditingkatkan.
"Kita akan terus mengawal agar program PEN 2021, agar jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan tahun 2020. Serapan anggaran untuk program yang kurang efektif, perlu dievaluasi ulang untuk memperkuat program perlindungan sosial dan pemulihan sektor UMKM," ujar Said.
Sementara itu, secara global saat ini negara-negara-negara termasuk Indonesia, sedang menikmati aliran modal dari pasar Internasional.
Kondisi ini sebagai dampak kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed yang memberlakukan pelonggaran kuantitatif atau quantitative easing (QE) dengan melakukan pembelian obligasi besar-besaran, guna menambah likuiditas serta membangkitkan perekonomian AS yang mengalami resesi akibat pandemi Covid-19.
Waspada Titik Balik Kebijakan Moneter AS
Namun demikian, dia mengingatkan Bank Indonesia dan Pemerintah perlu waspada terhadap titik balik kebijakan moneter di AS tersebut. Sebab kebijakan QE tidak selamanya akan berlangsung, karena akan sangat tergantung dengan kondisi perekonomian AS sendiri.
'Kita perlu mengantisipasi kapan The Fed akan mulai mengurangi QE hingga akhirnya menghentikan. Kebijakan tersebut akan memperkuat dolar AS dan membuat mata uang lain terpuruk atau yang dikenal dengan istilah 'taper tantrum'," ujar Said.
Oleh sebab itu, lanjut Said, perekonomian nasional harus segera pulih dan tumbuh lebih tinggi, agar mampu menghadapi tantangan yang lebih berat ke depannya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Pemerintah akan pentingnya kesiapan dalam menghadapi potensi pandemi yang mungkin terjadi di masa depan.
Baca SelengkapnyaStabilitas politik penting untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh
Baca SelengkapnyaDisertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca SelengkapnyaDalam RAPBN 2025, terdapat struktur penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.
Baca SelengkapnyaKuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah, mengatakan DPR dan pemerintah telah mengupayakan APBN 2025 ini menjadi jembatan transisi pemerintahan.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani meminta Pemerintah memperkuat jaring pengaman layanan kesehatan secara komprehensif dan terkoordinasi, terkait penyakit monkeypox.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan anggaran untuk keberlanjutan pembangunan IKN dan Makan Bergizi Gratis masuk dalam RAPBN 2025.
Baca SelengkapnyaBansos sudah dilaksanakan melalui sejumlah program, seperti PKH hingga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Baca Selengkapnya