Ketua DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Impor Ayam dari Brasil
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk mengkaji kembali aturan dan standar daging ayam impor. Hal itu seiring dengan adanya wacana Indonesia akan membuka pasar bagi produk daging ayam dari Brasil.
"Mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melakukan kajian mengenai aturan, besaran jumlah daging ayam yang diimpor, dan standar yang harus dipenuhi Brasil dalam ekspor daging ayam ke Indonesia, terutama dari segi kesehatan, kelayakan konsumsi, dan sertifikasi halal," ujar Bambang seperti ditulis Antara, Jakarta, Kamis (8/8).
Selain itu dia juga mendesak pemerintah menyiapkan langkah antisipasi kemungkinan anjloknya harga ayam dalam negeri akibat adanya impor daging ayam dari Brasil. Sehingga upaya tersebut dapat mencegah peternak kembali mengalami kerugian karena tidak bisa bersaing dengan daging ayam impor.
-
Mengapa DPR mendukung kerja sama di bidang peternakan? “Seperti yang kita ketahui, Victoria punya potensi yang sangat besar terhadap peternakan. Sedangkan, Jawa Barat juga memiliki kebutuhan rata-rata 700 ribu ekor sapi per tahun, tapi saat ini hanya 30 persen saja yang bisa dipenuhi oleh produsen lokal. Sehingga, tentu hal ini menjadi peluang kerjasama yang baik bagi investor produk peternakan Victoria untuk memenuhi kebutuhan daging di Jawa Barat,“ urai Puteri.
-
Bagaimana DPR ingin membantu mengatasi mahalnya beras? 'Untuk itu, kami ingin mendorong pemerintah supaya terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga beras,' ungkap Puteri.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Apa yang DPR minta dari Imigrasi? Selanjutnya, Sahroni juga meminta Ditjen imigrasi Kemenkumham agar meningkatkan operasi Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing dengan baik, sehingga insiden yang sama tidak terjadi lagi.'Seperti yang kita ketahui, Imigrasi punya yang namanya Tim Pora, di mana mereka bisa melakukan operasi dengan dibantu unsur Polri, TNI, Naker dan instansi terkait lainnya. 'Nah, menurut saya imigrasi perlu memastikan tim ini meningkatkan kinerjanya dengan lebh sering operasi, demi menindak WNA-WNA arogan yang meresahkan masyarakat ini,' sambungnya.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
Pemerintah dalam hal ini Kemendag, kata dia, harus melakukan negosiasi perdagangan dengan Brasil agar Negeri Samba itu dapat bekerja sama dalam menerima ekspor komoditas maupun barang-barang lainnya hasil produksi Indonesia.
Sebelumnya, Indonesia bakal membuka keran impor bagi komoditas ayam asal Brasil. Hal ini menyusul kekalahan Indonesia atas gugatan yang diajukan pemerintah Brasil ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan Antonius Yudi Triantoro mengatakan, komoditas daging ayam yang masuk ke Indonesia dari Brasil tetap harus memenuhi syarat halal, salah satunya berlabel halal.
Syarat ini pun sudah diamini oleh pemerintah Brasil dan Organisasi Dagang Dunia (WTO). "Brasil mengakui itu, masuk Indonesia harus halal, WTO juga akui itu. Produk hewan jelas harus ada itu ya," kata dia, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Timing dari impor tersebut juga harus dipikirkan Kementerian Perdagangan RI.
Baca SelengkapnyaDaniel juga menyoroti sikap pemerintah yang belakangan semakin suka impor.
Baca SelengkapnyaMenurutnya banyak barang impor masuk ke Indonesia dengan kualitas buruk
Baca SelengkapnyaHal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca SelengkapnyaDalam tugasnya Kemendag akan mengeluarkan persetujuan impor. Kemudian, Bapanas bertugas untuk memberikan penugasan impor tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah bakal memperketat impor barang-barang yang mengganggu pasar produk dalam negeri.
Baca SelengkapnyaMegawati ingin para petani menikmati hasil kerjanya, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras
Baca SelengkapnyaHaryono mendesak penegakan hukum harus bergerak cepat tuntaskan skandal demurrage impor beras ini karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.
Baca SelengkapnyaSudaryono menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek gizi dan ekonomi dalam negeri.
Baca SelengkapnyaSaid menilai perlu bagi pemerintah agar fokus terhadap program kemandirian pangan
Baca SelengkapnyaDPR didesak untuk membuat pansus untuk menyelesaikan skandal impor beras bulog
Baca SelengkapnyaKegiatan ekspor pasir laut harus melalui proses ketat.
Baca Selengkapnya