Ketua INSA sebut kilang terapung cocok di Blok Masela

Merdeka.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional (Indonesia National Shipowners Association/INSA), Carmelita Hartoto ikut komentar terkait pengembangan infrastruktur di Blok Masela, Maluku. Menurutnya, pembangunan kapal terapung gas alam cair (Floating LNG) sangat baik diimplementasikan. Ini sekaligus menjadi wujud pembangunan nasional yang beralih dari darat ke laut.

"Jika dikaitkan dengan konsep tersebut di atas, maka rencana proyek Abadi Masela dengan menggunakan konsep FLNG adalah sesuai dengan spirit konsep Maritim," kata ketua INSA, Carmelita Hartoto di Jakarta, Rabu (21/10).

Menurutnya, dalam konsep FLNG semua proses produksi LNG dilakukan di tengah laut dengan menggunakan kapal yang didesign khusus sesuai dengan kondisi lapangan gas Abadi Masela. Proses produksi LNG tersebut antara lain meliputi LNG Plant, LNG Storage serta LNG Terminalnya.

Konsep kapal terapung menurut Carmelita dapat membangun potensi kelautan Indonesia sebagai negara kepulauan dan membangkitkan banyak sektor industri turunan, selain oil & gas. Misalnya industri pelayaran yang meliputi pengadaan kapal untuk Floating LNG Plant, Floating Storage LNG, dan beberapa unit supporting vessel.

"Dengan adanya aktivitas pengoperasian kapal di lapangan Abadi Masela akan berdampak dalam menggerakkan perekonomian di daerah sekitarnya yang antara lain meliputi kebutuhan logistik dan tenaga kerja," ujarnya.

Konsep FLNG, menurut Carmelita, akan memerlukan investasi yang tidak kecil dan tentunya akan dibandingkan dengan investasi menggunakan konsep Onshore LNG. "Pastinya aspek keekonomian atas investasi dalam suatu proyek akan menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan investasi, karena nilai keekonomian tersebut akan berdampak kepada penerimaan negara dari sektor minyak dan gas itu sendiri," tuturnya.

Rencana pembangunan fasilitas pengolahan gas dari Blok Masela menjadi gas alam cair (LNG) memicu polemik di kalangan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli menginginkan pembangunan fasilitas tersebut dilakukan di daratan (on shore) yang terletak di Pulau Aru. Untuk memasok gas ke pulau tersebut dibutuhkan pembangunan pipa sepanjang 600 kilometer (km). Namun SKK Migas menilai biaya pembangunan fasilitas terapung di atas laut (offshore) berupa kapal (FLNG) lebih murah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said belakangan memutuskan untuk mencari rekomendasi profesional untuk pembangunan fasilitas tersebut dari konsultan independen yang mumpuni dengan kualitas internasional.