Follow
Ketua Komisi IV DPR Duga Ada Oknum Distribusi Pupuk Subsidi di Pemerintahan
Merdeka.com - Ketua Komisi IV DPR-RI, Sudin menyebut bahwa ada oknum distributor pupuk bersubsidi di Kementerian Koordinator Bidang (Kemenko) Perekonomian. Keberadaan oknum tersebut sangat memungkinkan karena dalam distribusi pupuk melibatkan Kementerian Perdagangan yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.
"Ada oknum juga di Lapangan Banteng, Kemenko (Perekonomian) jadi distributor pupuk karena ada urusan dengan Kemendag (Kementerian Perdagangan)," kata Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, PT Pupuk Indonesia dan Himbara, di Ruang Sidang Komisi IV, Komplek DPR, Jakarta, Senin (18/1).
Sudin mengatakan, PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) atau PIHC harus bertanggung jawab bila dugaannya tersebut benar adanya. Sebab, PIHC bertanggung jawab sebagai penentu agen distributor pupuk bersubsidi.
-
Siapa yang mengingatkan distributor dan pengecer pupuk? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengingatkan para pengecer dan distributor pupuk subsidi agar tidak memainkan harga pupuk yang dapat merugikan petani.
-
Siapa yang bertanggung jawab? Faktor kelalaian petugas menjadi penyebab utama terjadinya tragedi ini. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya komunikasi antara petugas stasiun dan masinis, yang menyebabkan ketidakpahaman mengenai posisi kereta.
-
Apa yang ditekankan Mentan tentang pupuk? Mentan menekankan bahwa pupuk adalah komponen penting yang saat ini sudah terpenuhi dengan baik.
-
Apa itu PIP Kemenag? Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
-
Apa itu PIP? Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas PPDB? 'Waktu PPDB online kemarin tidak ada yang daftar sama sekali. Alhamdulillah ada tiga siswa yang daftar begitu PPDB offline dibuka, semuanya tinggal di sekitar sekolah,' ungkap Kepala SD Negeri 20 Palembang Meri, Jumat (21/6).
"Yang bertanggung jawab PT PI (Pupuk Indonesia) dong, dari pabrik, dari petani sampai pabrik lagi itu tanggung jawab PT PI," kata dia.
Sehingga bila ada agen atau pengecer pupuk bersubsidi yang 'nakal', maka PT PIHC harus bertanggung jawab. Sebab selama ini bila ada masalah dalam distribusi pupuk yang ditangkap pihak berwajib hanya distributor.
"Selama ini kalau ada masalah yang ditangkap distributor, bawa ke polisi atau kejaksaan."
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ono menyampaikan ini berdasarkan aspirasi dari petani dan kios-kios pupuk
Baca Selengkapnya
Ono menyampaikan aspirasi ini berdasarkan aspirasi dari petani dan kios-kios pupuk.
Baca Selengkapnya
PT Pupuk bakal mengevaluasi secara berkala meminimalisir penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Baca Selengkapnya
Pupuk bersubsidi ini hanya bisa disalurkan kepada petani yang memenuhi syarat atau kriteria yang ditetapkan.
Baca Selengkapnya
Keputusan untuk mengangkat orang dekat presiden terpilih Prabowo Subianto diklaim tidak menyalahi aturan.
Baca Selengkapnya
PDIP menilai dalam praktiknya, Food Estate disalahgunakan lantaran banyak hutan-hutan ditebang habis.
Baca Selengkapnya
Pupuk Indonesia siap menindak tegas apabila ada distributor dan kios resmi yang terlibat dan terbukti lakukan penyelewengan.
Baca Selengkapnya
Alokasi pupuk menjadi 9,5 juta ton dari yang tadinya 4,5 juta ton.
Baca Selengkapnya
Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca Selengkapnya
Awalnya Rikwanto mengapresiasi kinerja polisi yang membongkar pegawai Komdigi
Baca Selengkapnya
Komisi IV DPR menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras.
Baca Selengkapnya
Hal ini mengingat pemenuhan pupuk bagi petani wajib teralokasi sesuai kebutuhan di daerah, mengacu data pemerintah.
Baca Selengkapnya