Follow
Ketua Komisi IV DPR: Penerapan Kartu Tani Sulitkan Petani
Merdeka.com - Komisi IV DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia dan mitra lainnya untuk membahas distribusi pupuk bersubsidi, Senin (18/1). Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin menyampaikan beberapa hal sebelum pelaksanaan rapat dimulai.
Sudin menyinggung mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani. Kartu yang dinilai akan memudahkan distribusi pupuk justru dianggap menyulitkan petani, terutama dalam masalah jaringan.
"Komisi IV masih melihat adanya persoalan untuk Kartu Tani. Jangankan bicara wi-fi, kartu itu kan pakai wi-fi, Pak Sarwo Edhy (Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan) ingat nggak, di dekat Pelabuhan Bakauheni, sinyal HP ada nggak? Nggak ada kan, itu pelabuhan terbesar di Indonesia dan mungkin tersibuk di dunia. Begitu keluar pelabuhan nggak ada sinyal," ujar Sudin.
-
Mengapa distribusi pupuk subsidi sulit? Dalam dialog tersebut, Ganjar mengulas kendala distribusi pupuk bersubsidi dikarenakan masalah data masyarakat yang masih tumpang tindih, sehingga berpotensi mengalami kekeliruan. Dengan menggunakan KTP Sakti, persoalan tersebut diyakini dapat teratasi.
-
Kenapa Mentan meminta agar distributor pupuk tidak mempersulit petani? 'Saya katakan, produksi turun karena dua hal. Pertama, sarana produksi seperti pupuk tidak dipenuhi, kemudian harga tidak menentu. Karena itu, jangan ganggu petani dengan ulah distributor dan pengecer pupuk yang menyulitkan produksi komoditas pangan.'
-
Kementan mantapkan penyaluran pupuk subsidi lewat apa? Revisi ini untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi secara akurat dan tepat sasaran.
-
Bagaimana KTNA ingin subsidi pupuk? “Kami setuju dengan Pak Menteri Pertanian, KTNA berharap pendistribusian dari sistem subsidi ini harus tertata dari awal hingga akhir,“
-
Bagaimana cara mendapatkan pupuk subsidi sekarang? Cara mengambilnya kami permudah. Yang tidak punya kartu tani, cukup pakai KTP itu cukup.
-
Kenapa petani di Tanah Karo kesulitan dengan pupuk? 'Sekarang petani mengeluh harga pupuk mahal. Itu sebabnya yang memicu petani mengeluh. Harganya tidak sesuai dengan barang yang diproduksi,' ucap Joy di kanal Youtube CapCapung.
Jangankan di luar pulau Jawa. Sudin melanjutkan, bahkan terkadang beberapa wilayah di pulau Jawa masih mengalami susah sinyal. Padahal, pada Januari 2020, pulau Jawa diusulkan menjadi pilot project Kartu Tani karena dinilai memiliki infrastruktur teknologi yang memadai.
"Ini jadi menimbulkan pertanyaan, sejauh mana tingkat keberhasilan Kartu Tani?" tanya Sudin.
Apalagi, jumlah petani yang mendapatkan Kartu Tani masih jauh di bawah jumlah yang terdaftar di e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
"Dari jumlah petani di Lampung 687 ribu, yang nerima Kartu Tani baru 55 ribu orang," katanya.
Sudin mengatakan, Komisi IV telah meminta adanya kajian mekanisme alternatif distribusi pupuk melalui Kartu Tani.
"Kalau hasilnya tidak mendukung program Kartu Tani, Komisi IV meminta penyaluran pupuk dengan metode e-RDKK, dan Kementan diminta terus membenahi sistem dan operasional Kartu Tani. Saat sudah siap, barulah uji coba," katanya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ono menyampaikan ini berdasarkan aspirasi dari petani dan kios-kios pupuk
Baca Selengkapnya
Mentan Amran mengungkapkan penyebab banyak petani tak dapat pupuk subsidi.
Baca Selengkapnya
Ono menyampaikan aspirasi ini berdasarkan aspirasi dari petani dan kios-kios pupuk.
Baca Selengkapnya
Luthfi mengklaim, petani banyak yang mengeluhkan Kartu Tani kurang praktis
Baca Selengkapnya
Mentan Amran mengatakan revisi Permentan ini menitikberatkan pada kemudahan petani mengakses pupuk bersubsidi.
Baca Selengkapnya
Dalam kunjungannya, Ganjar mengatakan bahwa Kartu Tani penting bagi para petani.
Baca Selengkapnya
Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) menyampaikan dukungannya pada pembenahan subsidi pupuk
Baca Selengkapnya
Zulhas mengaku pening melihat bentroknya kewenangan aturan antara pusat dan daerah.
Baca Selengkapnya
Ganjar menjelaskan, penerapan kartu Sakti mampu memberikan layanan-layanan dasar masyarakat termasuk pupuk.
Baca Selengkapnya
Gibran melihat rencana penghapusan Kartu Tani agar subsidi pupuk tidak lagi susah
Baca Selengkapnya
Kartu tani adalah kartu yang dirancang secara khusus untuk mengalokasikan pupuk bersubsidi.
Baca Selengkapnya
Tim terdiri dari Hotman Tambunan Ketua Tim, Herbert Nababan Wakil Ketua Tim, anggota Yudi Purnomo Harahap, Yulia Anastasia Fuada, Waldy Gagantika dan Erfina.
Baca Selengkapnya