Ketua KPPU: Anggaran Kita Terbatas, Ruang Gerak Makin Sempit
Merdeka.com - Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia ikut berdampak pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sama seperti Kementerian dan Lembaga (K/L) lainnya, lesunya perekonomian karena pandemi juga memengaruhi KPPU dalam pelaksanaan tugasnya yang dalam hal ini mengawasi persaingan usaha.
"Dampak resesi perekonomian nasional juga terasa untuk kementerian dan lembaga, termasuk KPPU dalam pelaksanaan tugas," kata Ketua KPPU, Kodrat Wibowo, dalam talkshow Pemulihan dan Pemerataan Ekonomi: Tantangan Bagi KPPU pada Senin (7/6).
Menurutnya, anggaran yang secara nominal juga sudah kecil, kemudian dilakukan penyesuaian dan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sehingga fleksibilitas anggaran untuk K/L dinilai mempersempit ruang gerak.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Mengapa Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di Indonesia? Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi masa depan seperti transisi energi dan juga ekonomi digital.
-
Bagaimana Jokowi harap ekonomi Pohuwato berkembang? 'Semoga dengan adanya bandara ini ekonomi di Pohuwato bisa lebih berkembang lagi, muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,' ucap Jokowi.
-
Bagaimana Pemprov Kaltim menargetkan PPU untuk berkembang? 'Sudah saya melihat adanya perkembangan rusa sambar yang dari Api-api sudah berpindah dan saya tantang kembali dua bulan kedepan kalau rusanya segar, berkembang, dan sehat tidak ada yang mati, berarti PPU sudah bisa merawat daerahnya juga dan bisa membuat daerah ini berkembang juga,' tutup Akmal.
"Kemudian dengan adanya penyesuaian, mengalami penurunan cukup signifikan fleksibilitas anggaran untuk semua kementerian dan lembaga, seperti KPPU semakin dibatasi dan tentunya semakin mempersempit ruang gerak otoritas dalam melakukan tugasnya," jelas Kodrat.
Seperti diketahui, KPPU melakukan refocusing anggaran 2021 sebesar Rp118.485.015.000 menjadi Rp95.641.297.000.
Kodrat pun berharap kondisi perekonomian akan menjadi lebih baik, sehingga anggaran untuk K/L bisa lebih optimal. Namun untuk tahun ini akan terus berlangsung.
"Mudah-mudahan tidak di tahun depan, setelah kita keluar dari hantaman pandemi," ungkapnya.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Permasalahan anggaran juga akan dihadapi kabinet Prabowo-Gibran pada masa awal pemerintahan di tahun depan.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya agar penyaluran KUR bisa dipercepat.
Baca SelengkapnyaMendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan Pagu Anggaran Kemendikbudristek TA 2025, sebesar Rp83,19 triliun belum optimal
Baca SelengkapnyaPemerintah berencana melanjutkan penyaluran KUR yang tidak hanya memprioritaskan kuantitas, tetapi juga memprioritaskan kualitas.
Baca SelengkapnyaEkonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,94 persen (yoy) di Kuartal III-2023.
Baca SelengkapnyaAda kecendurungan penurunan signifikan dalam izin penggunaan PNBP.
Baca SelengkapnyaRapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun.
Baca SelengkapnyaPrediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca Selengkapnya