Ketua MPR di Catatan Akhir Tahun: Pandemi Memaksa Mesin Perekonomian Dimatikan

Merdeka.com - Penyebaran virus corona telah mewabah di hampir seluruh negara di dunia. Menginfeksi juta orang tak terkecuali di Indonesia. Derita hidup tak hanya dirasakan pasien atau keluarga yang kehilangan kerabat yang tak tertolong. Dampaknya pun dirasakan puluhan juta orang lainnya yang harus kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan.

"Pembatasan sosial untuk memutus rantai penularan Covid-19 tak hanya merusak sendi-sendi perekonomian, tetapi juga memaksa dimatikannya mesin-mesin ekonomi," tulis Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (25/12).

Bambang mengatakan, dampak pandemi ini membuat hampir semua kegiatan produktif terhenti. Daya rusak Covid-19 memang sangat luar biasa. Bahkan, teknologi kekinian sekalipun tak mampu mencegah kerusakan itu. Tak pelak perekonomian dunia dan juga ekonomi Indonesia pun masuk zona resesi.

"Manusia nyata-nyata dibuat tak berdaya, dan hanya bisa menyaksikan kerusakan itu sambil bertahan atau isolasi mandiri agar tidak terinfeksi virus corona," imbuhnya.

Akibatnya, negara harus menunda sebagian besar rencana kegiatan produktif 2020. Sebab anggaran yang ada harus direlokasi untuk membiayai perlindungan sosial. Dari total pagu anggaran Rp 234,33 triliun, realisasi perlindungan sosial pada November 2020 telah mencapai Rp 207,8 triliun atau 88,9 persen.

Melalui Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah juga berupaya menjaga daya tahan sektor bisnis. Untuk klaster insentif dunia, dialokasikan anggaran Rp 120,6 triliun. Hingga November 2020, penyerapannya mencapai Rp 44,29 triliun atau 36,7 persen.

Khusus pembiayaan korporasi, baru terserap Rp 2 triliun atau 3,2 persen dari pagu Rp 62,2 triliun. Alokasi anggaran untuk klaster UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) tercatat Rp 114,81 triliun, dan realisasinya sudah mencapai Rp 96,61 triliun atau 84,1 persen.

Tak hanya itu, Satgas PEN juga mengalokasikan anggaran untuk menyokong sektor pendidikan. Dana ini digunakan untuk menerapkan proses pembelajaran jarak jauh dan menjaga kesejahteraan tenaga pendidik. Utamanya bagi komunitas guru dan dosen Non PNS atau honorer.

"Semua upaya ini, selain menggambarkan penderitaan banyak orang yang tidak terinfeksi Covid-19, juga menjadi penjelasan tidak langsung tentang adanya ragam kerusakan akibat Pandemi Covid-19," tutur Bambang.

Meski terbilang sangat mahal, Bambang mengatakan inisiatif negara memberi perlindungan sosial, merawat sektor kesehatan dan pendidikan hingga insentif bagi sektor bisnis dan UMKM harus direalisasikan.

Ini dilakukan untuk dua tujuan yang ideal dan strategis, yakni merawat dan memastikan kehidupan tetap berlanjut. Termasuk agar stabilitas nasional yang tetap terjaga walau kehidupan masyarakat masih diselimuti pandemi Covid-19.