Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua MPR: Kami maklum negara butuh dana, tapi dengan cara bagus

Ketua MPR: Kami maklum negara butuh dana, tapi dengan cara bagus Jokowi buka bersama di rumah Ketua MPR. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Pemerintah menargetkan penerimaan negara dalam RAPBN tahun 2016 mencapai Rp 1.848,1 triliun. Dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp 1565,8 triliun dan bukan pajak sebesar Rp 280,3 triliun.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang RAPBN Tahun Anggaran 2016 beserta nota keuangan dalam sidang pembukaan masa sidang I tahun sidang 2015-2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (14/8).

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai target penerimaan pajak Rp 1.565,8 triliun atau naik 5,1 persen dari target APBNP 2015 terlalu berat. Apalagi pasar bisnis tengah mengalami kelesuan.

"Kami maklumi negara butuh dana. Tapi harus dengan cara yang bagus," kata Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Ketua umum PAN ini juga mengingatkan pemerintah, target penerimaan harus realistis dengan kondisi ekonomi saat ini. Di tengah kondisi ekonomi yang tak stabil, dia berharap pemerintah memutar otak mencari cara menggenjot pajak. Tujuannya agar tingginya target penerimaan pajak tidak membebani pengusaha.‎

"Usaha (memungut pajak) ini perlu perhatian di tengah pengurangan tenaga kerja, merosotnya nilai tambang. Bagaimana caranya agar kepada pembayar pajak berupa perusahaan yang terkena dampak krisis," ucapnya.

"Penerimaan pajak harus diperluas, tapi tidak memaksa bagi yang sedang kesulitan. Kalau dipaksa ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Harus realistis," tambahnya.

Sebaliknya, pemerintah seharusnya lebih rajin memberikan insentif untuk dunia usaha yang sedang mengalami masa sulit seperti sekarang ini.

Mantan menteri kehutanan era pemerintahan SBY ini mengimbau pemerintah fokus pada program yang mampu menyerap tenaga kerja. Termasuk program-program sosial yang nyata.

"Seperti raskin, kebijakan terhadap siswa miskin dan meningkatkan pendapatan rakyat," tuntasnya. (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Prabowo Emosi Depan Menteri Hingga Jenderal, Budaya Mark Up Curi Uang Rakyat
VIDEO: Prabowo Emosi Depan Menteri Hingga Jenderal, Budaya Mark Up Curi Uang Rakyat

Presiden Prabowo mengingatkan agar para pejabat, khususnya menteri dan kepala daerah, tidak melakukan mark up anggaran

Baca Selengkapnya
Ini Jurus Mendag Tingkatkan Tax Ratio
Ini Jurus Mendag Tingkatkan Tax Ratio

Rasio pajak adalah perbandingan atau presentasi penerimaan pajak terhadap PDB nominal suatu negara.

Baca Selengkapnya
Cara Sri Mulyani Wujudkan Indonesia Sejahtera Lewat Pajak
Cara Sri Mulyani Wujudkan Indonesia Sejahtera Lewat Pajak

Dengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia

Baca Selengkapnya
Polemik PPN 12 Persen, Hanif Dhakiri Minta Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat agar Tak Lesu
Polemik PPN 12 Persen, Hanif Dhakiri Minta Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat agar Tak Lesu

Hanif Dhakiri berharap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhati-hati dalam merumuskan kategori barang-barang mewah yang dikenakan PPN 12 persen.

Baca Selengkapnya
PKB soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen: Sudah Disetujui DPR, Jalankan Saja
PKB soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen: Sudah Disetujui DPR, Jalankan Saja

Jazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.

Baca Selengkapnya
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Prabowo ke Ketum Parpol Pendukung: Jangan Tugaskan Menteri Saudara untuk Cari Uang dari APBN!
Blak-blakan Prabowo ke Ketum Parpol Pendukung: Jangan Tugaskan Menteri Saudara untuk Cari Uang dari APBN!

Prabowo menegaskan, saat ini sudah era digital dan masyarakat mudah mengamati. Maka dari itu, jangan coba-coba mengambil uang negara.

Baca Selengkapnya
Istana: Prabowo Tekankan Tidak Ada Alasan Negara Kita Tidak Bisa Kaya
Istana: Prabowo Tekankan Tidak Ada Alasan Negara Kita Tidak Bisa Kaya

Prabowo ingin Indonesia menjadi negara kaya. Menurutnya, tak ada alasan RI tidak bisa mewujudkan itu.

Baca Selengkapnya
Pajak Tak Hanya untuk Infrastruktur, Sri Mulyani: Elpiji 3 Kg Juga dari Pajak
Pajak Tak Hanya untuk Infrastruktur, Sri Mulyani: Elpiji 3 Kg Juga dari Pajak

Manfaat Pajak tak hanya berbentuk infrastruktur. Subsidi yang diberikan pemerintah hingga bantuan sosial, merupakan manfaat dari pajak.

Baca Selengkapnya
Fraksi Demokrat Dukung Kenaikan PPN 12 Persen, Tapi Syaratnya Harus Melindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
Fraksi Demokrat Dukung Kenaikan PPN 12 Persen, Tapi Syaratnya Harus Melindungi Masyarakat Menengah ke Bawah

Selain itu, Pemerintah harus memastikan perlindungan dan pengembangan UMKM sebagai 'penyelamat' perekonomian Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi di Musrenbangnas 2024: Jangan Sampai Anggaran Dipakai untuk Rapat dan Studi Banding
Jokowi di Musrenbangnas 2024: Jangan Sampai Anggaran Dipakai untuk Rapat dan Studi Banding

okowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.

Baca Selengkapnya
Sentilan Maut Ustaz Dasad Latif ke Pemerintah: Jika Cari Duit Cuma dari Pajak, Rakyat Biasa juga Bisa Jadi Pejabat
Sentilan Maut Ustaz Dasad Latif ke Pemerintah: Jika Cari Duit Cuma dari Pajak, Rakyat Biasa juga Bisa Jadi Pejabat

Ustaz Dasad Latif sindir pemerintah mengenai wajib pajak yang dibebankan kepada rakyat.

Baca Selengkapnya