Ketua MPR: Kami maklum negara butuh dana, tapi dengan cara bagus
Merdeka.com - Pemerintah menargetkan penerimaan negara dalam RAPBN tahun 2016 mencapai Rp 1.848,1 triliun. Dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp 1565,8 triliun dan bukan pajak sebesar Rp 280,3 triliun.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang RAPBN Tahun Anggaran 2016 beserta nota keuangan dalam sidang pembukaan masa sidang I tahun sidang 2015-2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (14/8).
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai target penerimaan pajak Rp 1.565,8 triliun atau naik 5,1 persen dari target APBNP 2015 terlalu berat. Apalagi pasar bisnis tengah mengalami kelesuan.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
-
Siapa pelopor pajak penjualan? Romawi Kuno disebut sebagai pelopor aturan pajak penjualan (kini PPN di Indonesia). Aturan ini diterapkan oleh penguasa Romawi Kuno saat itu, Julius Caesar yang menerapkan pajak penjualan dengan tarif tetap 1% di seluruh wilayah kekaisaran.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kenapa UMKM di Bontang perlu memahami pajak? Permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM ini yaitu terkait rendahnya pemahaman mengenai perpajakan.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Mengapa zakat penghasilan wajib dibayarkan? Perlu diingat bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, sehingga melalui zakat penghasilan, umat Islam dapat berpartisipasi dalam redistribusi kekayaan yang lebih adil dan membantu meringankan beban dari mereka yang membutuhkan.
"Kami maklumi negara butuh dana. Tapi harus dengan cara yang bagus," kata Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Ketua umum PAN ini juga mengingatkan pemerintah, target penerimaan harus realistis dengan kondisi ekonomi saat ini. Di tengah kondisi ekonomi yang tak stabil, dia berharap pemerintah memutar otak mencari cara menggenjot pajak. Tujuannya agar tingginya target penerimaan pajak tidak membebani pengusaha.
"Usaha (memungut pajak) ini perlu perhatian di tengah pengurangan tenaga kerja, merosotnya nilai tambang. Bagaimana caranya agar kepada pembayar pajak berupa perusahaan yang terkena dampak krisis," ucapnya.
"Penerimaan pajak harus diperluas, tapi tidak memaksa bagi yang sedang kesulitan. Kalau dipaksa ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Harus realistis," tambahnya.
Sebaliknya, pemerintah seharusnya lebih rajin memberikan insentif untuk dunia usaha yang sedang mengalami masa sulit seperti sekarang ini.
Mantan menteri kehutanan era pemerintahan SBY ini mengimbau pemerintah fokus pada program yang mampu menyerap tenaga kerja. Termasuk program-program sosial yang nyata.
"Seperti raskin, kebijakan terhadap siswa miskin dan meningkatkan pendapatan rakyat," tuntasnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rasio pajak adalah perbandingan atau presentasi penerimaan pajak terhadap PDB nominal suatu negara.
Baca SelengkapnyaDengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia
Baca SelengkapnyaPemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan, saat ini sudah era digital dan masyarakat mudah mengamati. Maka dari itu, jangan coba-coba mengambil uang negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo ingin Indonesia menjadi negara kaya. Menurutnya, tak ada alasan RI tidak bisa mewujudkan itu.
Baca SelengkapnyaManfaat Pajak tak hanya berbentuk infrastruktur. Subsidi yang diberikan pemerintah hingga bantuan sosial, merupakan manfaat dari pajak.
Baca Selengkapnyaokowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca SelengkapnyaUstaz Dasad Latif sindir pemerintah mengenai wajib pajak yang dibebankan kepada rakyat.
Baca SelengkapnyaDalam rapat, sejumlah menteri hingga Kapolri Listyo Sigit dan Panglima TNI Agus Subianto memperhatikan serius
Baca SelengkapnyaPuan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca SelengkapnyaSelain meningkatkan pemungutan dan penerimaan pajak, penguatan penegakan hukum dengan lebih konkret juga dapat mengurangi potensi kebocoran.
Baca SelengkapnyaBima Arya menyampaikan, Prabowo meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk hemat agat tidak ada biaya yang dihambur-hamburkan.
Baca Selengkapnya