Follow
Ketua MPR minta BPH jamin kedaulatan energi tingkatkan perekonomian RI
Merdeka.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan berharap Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) mampu menjalankan tugas sebagai upaya menjaga kedaulatan energi. Menurutnya, hal ini tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Migas itu sektor yang akan menentukan selain pangan. Kalau ini (Migas) kita belum berdaulat, belum berlaku adil, sulit," ungkapnya di Gedung Nusantara MPR RI, Jakarta, Senin (19/2).
Dia pun mengapresiasi program BBM satu harga untuk menyalurkan BBM hingga ke seluruh Indonesia. Sebab, tanpa adanya pemerataan pembangunan dan pelayanan oleh Pemerintah, masyarakat akan mengalami kesenjangan pembangunan.
-
Mengapa BPH Migas dorong pemanfaatan gas bumi? Dalam rangka turut menjaga lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan mengatasi perubahan iklim, BPH Migas terus mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui pipa,' imbuhnya.
-
Apa peran BPH Migas untuk masyarakat? BPH Migas menyampaikan bahwa peran masyarakat sangat penting dan tentunya dibutuhkan dalam menjaga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara serta memanfaatkan gas bumi melalui pipa.
-
Siapa yang mendukung BPH Migas dalam tugasnya? Yapit mengungkapkan, dukungan yang diberikan DPR RI kepada BPH Migas dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPH Migas sangat berarti.
-
Bagaimana BPH Migas tingkatkan konsumsi gas bumi? BPH Migas terus mendorong peningkatan konsumsi gas dalam negeri serta memberikan dukungan penyediaan energi bersih lewat penetapan harga gas bumi melalui pipa.
-
Bagaimana BPH Migas mengawal penyaluran BBM subsidi sesuai Pancasila? 'Sila kelima Pancasila bisa kita implementasikan di mana subsidi BBM untuk masyarakat yang berhak kita kawal. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban menyiapkan data agar tepat sasaran,' pungkasnya.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas di Bengkulu? Kesempatan ini pun dimanfaatkan Halim untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah agar kendaraan untuk aktivitas pembangunan infrastruktur dan sarana fasilitas yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak menggunakan BBM Subsidi.
Dengan adanya pemerataan masyarakat terutama di daerah terpencil dan miskin tidak akan terbebani secara ekonomi. "Orang dengan pendapatan lebih kecil, untuk dapat sesuatu dia harus bayar lebih mahal dari yang lain," imbuhnya.
Dengan demikian, dia mendukung program Pemerintah tidak hanya membangun SPBU saja, melainkan juga menyiapkan sub penyalur BBM di daerah terpencil.
"Sub penyalur, investasi Rp 50 juta. Ini yang bisa sampai ke Kecamatan, ke wilayah 3T. Yang UKM bisa. Kalau SPBU (Investasi) sudah sampai Rp 20 miliar. Siapa yang bisa. Kalau yang di wilayah terpencil itu yang kecil-kecil itu bagus," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharapkan dapat melanjutkan program hilirisasi.
Baca Selengkapnya
HKI berharap dengan adanya RPP ini, sektor industri di Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang dengan pesat.
Baca Selengkapnya
Tantangan sektor energi di Indonesia, terutama terkait dengan lifting atau produksi minyak nasional yang saat ini berada di angka 600 ribu barel per hari.
Baca Selengkapnya
Hal ini merupakan upaya pengawasan distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Barat, baik BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi.
Baca Selengkapnya
Subsitusi ke bioenergi merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah untuk mengurangi impor BBM.
Baca Selengkapnya
Karena aspek ini menentukan bagaimana setiap negara bergerak untuk menuju target Net Zero Emission.
Baca Selengkapnya
Said juga menyinggung mengenai konversi program minyak tanah ke LPG yang mengakibatkan kebutuhan impor LPG Indonesia terus meningkat.
Baca Selengkapnya
Dibutuhkan proses guna menuju target tersebut, yang pertama harus dicapai adalah ketahanan energi yakni terjaminnya pasokan energi untuk kebutuhan nasional.
Baca Selengkapnya
PHE diharapkan bisa terus meningkatkan kinerja positif sehingga kontribusi terhadap perekonomian nasional akan semakin tinggi.
Baca Selengkapnya
Pada tahun 2022 hingga 2024, produksi atau lifting minyak Indonesia terus menurun, hanya mencapai sekitar 600.000 barel per hari,
Baca Selengkapnya
Melalui dukungan yang semakin kuat dari Pemerintahan Prabowo, akan membuat performa BUMN termasuk Pertamina semakin meningkat.
Baca Selengkapnya
Aturan baru tersebut sangat penting untuk sektor industri manufaktur.
Baca Selengkapnya