Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Keuangan Negara 2 Bulan Pertama 2022 Diklaim Alami Surplus

Keuangan Negara 2 Bulan Pertama 2022 Diklaim Alami Surplus Uang Rupiah dan Dollar. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejauh ini disebut dalam kondisi yang cukup baik. Terlihat dari penerimaan negara yang mengalami peningkatan dalam dua bulan pertama 2022.

"Jadi secara prinsip bahwa saat ini posisi apbn kita penerimaannya cenderung meningkat, kabar baik, good news gitu ya. Sementara pada waktu yang sama, belanja cenderung tetap," kata Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Akhmad Akbar Soesamto dalam CORE Media Discussion, Menghadang Inflasi Menuju Kondisi Pra Pandemi, Selasa (19/4).

Menurut pantauannya dalam dua bulan pertama ini, kata dia, posisi APBN pun disebut mengalami surplus. "Apa yang sudah kita capai dalam dua bulan pertama ini, itu relatif cukup besar dibandingkan dengan belanja kita. Intinya bahwa pendapatan kita itu meningkat, kita cukup aman di tahun ini. Jadi pada tahun ini, kita posisinya itu," katanya.

Orang lain juga bertanya?

"Aslinya posisi kita untuk dua bulan pertama 2022 ini kita bagus, di mana kita mengalami surplus. Surplus anggaran, dan ini bagus dari beberapa tahun terakhir," imbuh dua.

Dia mencoba membandingkan kondisi APBN saat ini dibandingkan dengan kondisi saat 2018 hingga 2021 lalu. Dari sisi keseimbangan primer atau selisih antar pendapatan dan belanja pemerintah, APBN mengalami surplus.

"Keseimbangan primer itu adalah selisih antara pendapatan pemerintah dengan belanja pemerintah di mana belanja pemerintahnya itu mengeluarkan item pembayaran utang. Jadi, ketika item pembayaran utang itu kita keluarkan, kita akan punya penerimaan pemerintah dikurangi belanja. Kalau sudah dikeluarkan itu kondisi kita sudah surplus sekarang. Jadi untuk keseimbangan primer," paparnya.

Dia pun menyimpulkan, dengan kondisi demikian, keadaan fiskal Indonesia dipandang cukup baik selama Januari-Februari 2022.

Faktor yang jadi pendorong surplus, salah satunya akibat dari kenaikan penerimaan pemerintah dari kenaikan harga komoditas. Sebagai contoh, pendapatan dari kenaikan harga minyak dunia.

"Komoditas-komiditas naik dan itu sangat membantu kita. Karena ketika harga komoditas naik, penerimaan pemerintah baik dari pajak maupun selain pajak meningkat," kata dia.

Di sisi lain, Akbar juga melihat adanya faktor pendorong diluar kenaikan harga komoditas. Misalnya dari peningkatan penerimaan pajak dari sisi perdagangan internasional.

Meski, dia memandang, faktor ini belum mampu mendorong setinggi kontribusi kenaikan harga komoditas. Dia juga melihat ada faktor lainnya yang mendorong pendapatan negara.

"Diluar itu semua peningkatan aktivitas ekonomi juga membantu kita. Jadi peningkatan aktivitas ekonomi yang terjadi ternyata alhamdulillah tahun 2022 ini meski masih ada omicron, tapi ekonomi sudab kembali ke walau belum normal tapi sudah jauh baik dari kondisi sebelumnya. Sehingga ketika ekonomi mulai bergerak maka penerimaan pemerintah juga meningkat," terangnya.

"Dari sisi perdagangn misalnya, dari bulan Januari-Februari 2022 ini meningkat drastis dari sebelumnya. Begitu juga penerimaan pemerintah dari manufaktur dan lainnya. Ini sangat membantu penerimaan pemerintah," tambah dia.

Inflasi 2022 Diprediksi 3,5 Persen

Sementara itu, tingkat inflasi Indonesia di kuartal I 2022 ini disebut-sebut lebih tinggi dari tahun lalu. Ini merupakan dampak dari memanasnya kondisi global dan kenaikan harga di dalam negeri.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan pada kuartal I tahun ini, secara year to date, dalam riga bulan inflasi sudah mencapai 1,2 persen. Sementara, sepanjang 2020-2021, inflasi tercatat terendah sepanjang sejarah atau 2 persen untuk hitungan tahun penuh.

"Yang kalau kita bandingkan dengan tahun yang lalu dikuartal satu yang sama ini sudah tiga kali lipat lebih tinggi inflasinya, padahal ini belum masuk bulan bulan April yang ada peningkatan PPN peningkatan Pertamax dan juga belum ada rencana kenaikan harga yang direncanakan oleh pemerintah," katanya dalam CORE Media Discussion, Menghadang Inflasi Menuju Kondisi Pra Pandemi, Selasa (19/4).

Kendati begitu, kata Faisal, kondisi inflasi Indonesia masih lebih rendah ketimbang negara maju lainnya. Misalnya, negara Eropa yang cukup terdampak besar akibat perang Rusia-Ukraina.

Dari sisi oengeluarannya, kata dia, inflasi terjadi pada semua kelompok pengeluaran. Misalnya di sektor makanan, hingga kebutuhan pokok dan kebutuhan perumahan.

"Kalau kita melihat dari sisi pengeluarannya, ini hampir semua inflasi terjadi pada semua kelompok pengeluaran, bukan hanya di makanan-minuman, tapi juga di sini efek kemarin misalkan kenaikan dari gas lpg di bulan Desember naik lagi di bulan Februari ini menyebabkan inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik dan bahan baku rumah tangga," kata dia.

Kemudian untuk sektor kelompok leisure juga mulai tinggi juga dibandingkan tahun lalu untuk rekreasi, serta aspek restoran juga mengalami peningkatan. Ia menilai Inflasi inti sudah lebih tinggi.

"Jadi artinya ini menunjukkan bahwa ada memang ada efek daripada kenaikan demand sebetulnya, jadi karena sejalan dengan pelanggaran PPKM mobilitas sudah jauh lebih bagus demand sudat mulai terangkat juga, tapi yang efek daripada harga, inflasi yang disebabkan karena faktor administred price ini sangat besar rasanya," terangnya.

Pada kesemparan itu, Faisal mengaku pihaknya telah melakukan simulasi terhadap inflasi. Namun hitungan ini belum menyertakan keniaikan PPN 11 Persen dan kenaikan harga Pertamax.

"Kalau kemarin tanpa ada kenaikan PPN 11 persen dan pertamax pada bulan April potensi inflasi kita perkirakan itu 2,5 persen, jadi artinya tanpa ada tambahan kebijakan tadi sebetulnya sudah lebih tinggi jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi pada tahun kemarin ya yang 1,8 persen tahun 2021," kata dia.

Namun, dengan adanya penyesuaian tarif PPN 11 Persen dan kenaikan lainnya, potensi inflasi akan kembali disesuaikan. Dia menaksir sepanjang tahun 2022 akan sebesar 3,5 persen.

"Nambah 1 persen, kalau kemudian pemerintah mewujudkan kembali ya rencana kenaikan berbagai komponen kebutuhan yang vital, seperti harga pertalite, kemudian elpiji kemudian listrik. Nah Ini potensinya kenaikannya bisa di atas 5 perse , bahkan bisa 5,5 persen kalau semua (kenaikan harga) dilakukan," kata dia.

"Akan ada lonjakan inflasi yg jauh sekali dibandingkan dengan pra pandemi, itu inflasi 3 persen, setelah lebih dari 5 tahun itu inflasi rendah, awal 2014 itu tinggi pada kenaikan harga bbm, setelah itu pada tahun ini, ini bisa terasa dampaknya bagi masyarakat untuk peningkatan harga ini," imbuh Faisal.

Reporter: Arief Rahman

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Delapan Kali Berturut-turut, APBN 2023 Surplus Rp147,2 Triliun
Delapan Kali Berturut-turut, APBN 2023 Surplus Rp147,2 Triliun

Pemerintah selama 8 bulan terakhir sukses menjaga realisasi pendapatan lebih besar dibanding pengeluaran atau belanja pemerintah.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Semringah, APBN Semester I-2023 Surplus Rp152 Triliun
Sri Mulyani Semringah, APBN Semester I-2023 Surplus Rp152 Triliun

Realisasi ini setara dengan 0,71 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca Selengkapnya
APBN April 2024 Surplus, Tapi Pendapatan Negara Turun
APBN April 2024 Surplus, Tapi Pendapatan Negara Turun

Pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan

Baca Selengkapnya
APBN Surplus Rp22 Triliun, Sri Mulyani: Didorong Pendapatan Negara Rp493 Triliun
APBN Surplus Rp22 Triliun, Sri Mulyani: Didorong Pendapatan Negara Rp493 Triliun

Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Baca Selengkapnya
Kinerja APBN Surplus Rp152 Triliun, Bea Cukai Beri Kontribusi Rp135 Triliun
Kinerja APBN Surplus Rp152 Triliun, Bea Cukai Beri Kontribusi Rp135 Triliun

Selain sektor penerimaan, Bea Cukai turut mendukung APBN 2023 dengan menjaga stabilitas kondisi ekonomi.

Baca Selengkapnya
APBN Surplus 9 Kali Berturut-turut, Capai Rp67,7 Triliun di September 2023
APBN Surplus 9 Kali Berturut-turut, Capai Rp67,7 Triliun di September 2023

Sri Mulyani mencatat realisasi APBN hingga September 2023 masih surplus.

Baca Selengkapnya
Tahun 2023 Segera Berakhir, Sri Mulyani Pamer Pendapatan Negara Capai Rp2.553,2 Triliun
Tahun 2023 Segera Berakhir, Sri Mulyani Pamer Pendapatan Negara Capai Rp2.553,2 Triliun

Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu: APBN Surplus Rp31,3 Triliun di Januari 2024
Kemenkeu: APBN Surplus Rp31,3 Triliun di Januari 2024

Reliasasi belanja negara sebesar Rp184,2 triliun atau 5,5 persen dari pagu tahun 2024 yakni Rp3.325, 1 triliun.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Semringah, APBN 2023 Masih Surplus Rp153,5 Triliun
Sri Mulyani Semringah, APBN 2023 Masih Surplus Rp153,5 Triliun

Bendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Pajak 2023 Diprediksi Lampaui Target Rp1.818,2 Triliun
Penerimaan Pajak 2023 Diprediksi Lampaui Target Rp1.818,2 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.

Baca Selengkapnya
Pendapatan Negara Turun di Awal 2024, Sri Mulyani: Kita Harus Hati-Hati
Pendapatan Negara Turun di Awal 2024, Sri Mulyani: Kita Harus Hati-Hati

Dengan capaian ini, untuk keseimbangan primer mengalami surplus mencapai Rp122,1 triliun.

Baca Selengkapnya
Defisit APBN Agustus 2024 Tembus Rp153,7 Triliun
Defisit APBN Agustus 2024 Tembus Rp153,7 Triliun

Meski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.

Baca Selengkapnya