Keuangan Negara Tertekan, Pemerintah Pastikan Tidak Tinggal Diam
Merdeka.com - Pandemi Covid-19 sejak tahun lalu terus menekan keuangan negara, bahkan penerimaan pajak terkontraksi hingga 14,7 persen pada 2020. Padahal, pajak menyumbang sekitar 70-80 persen dari total pendapatan negara.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan kendati penerimaan pajak mengalami penurunan, tapi pemerintah tetap berupaya agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di masa pandemi Covid-19 saat ini.
"Dalam situasi penerimaan pajak yang turun karena wajib pajak kita semua menghadapi tantangan Covid-19, pemerintah tentu tidak hanya menunggu dan berpangku tangan," kata Sri Mulyani dalam webinar Pajak Bertutur 2021 pada Rabu (25/8).
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
-
Bagaimana pajak membantu kesejahteraan warga Sumut? Pajak digunakan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan demikian, pajak berperan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
-
Apa manfaat pajak untuk ekonomi Sumut? Pajak dapat digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi dengan memberikan insentif melalui berbagai pajak seperti pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan lain sebagainya. Hal ini dapat membantu mengendalikan inflasi dan mengurangi dampak ketimpangan sosial.
-
Mengapa penerimaan cukai rokok turun? Adapun penurunan penerimaan negara ini disebabkan oleh penurunan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) atau rokok putih, membuat pemesanan pita cukai lebih rendah.
Menurutnya, pemerintah sejauh ini tetap mampu memenuhi berbagai kebutuhan di bidang kesehatan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, bahkan untuk penyelenggaraan pendidikan, meski keuangan negara mengalami defisit. Sri Mulyani sebelumnya memperkirakan penerimaan pajak tahun ini bakal turun hingga Rp87,1 triliun.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menegaskan bahwa pemerintah terus berusaha untuk kembali menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan, dalam situasi penerimaan negara yang tertekan, pajak tetap dapat memberikan insentif untuk dunia usaha yang saat ini juga tertekan luar biasa akibat pandemi.
"Beberapa insentif diberikan dengan memberikan pembayaran atau ditanggung pemerintah dari sisi perpajakan. PPN untuk sektor properti perumahan, dan untuk pembelian mobile, PPh 21 karyawan ditanggung pemerintah, hingga PPh untuk UMKM yang bersifat final juga ditanggung pemerintah," jelasnya.
Untuk tahun ini, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran insentif usaha dari program PEN sebesar Rp 62,83 triliun. Sri Mulyani mengatakan ini merupakan wujud nyata dari instrumen pajak, yang bisa bermanfaat untuk memberikan perlindungan dan juga memberikan manfaat pada saat masyarakat dan dunia usaha saat membutuhkan.
"Ini adalah konsep saling terus bergotong royong. Oleh karena itu, pajak adalah tulang punggung penting bagi suatu negara, tidak ada negara merdeka di mana pun di dunia yang tidak mengumpulkan penerimaan pajak," ungkapnya.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca SelengkapnyaSri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.
Baca SelengkapnyaPajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.
Baca SelengkapnyaTerdapat penurunan nilai penerimaan pajak hingga April 2024.
Baca SelengkapnyaPer Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.
Baca SelengkapnyaAdapun total penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp810,76 triliun atau 76,24 persen dari target.
Baca SelengkapnyaMenurut Sri Mulyani, capaian pendapatan negara tahun 2023 yang tembus melebihi target merupakan pencapaian yang luar biasa baik.
Baca SelengkapnyaKinerja APBN masih menunjukkan hasil positif hingga September 2023. Pendapatan negara dan belanja negara tetap tumbuh.
Baca SelengkapnyaRealisasi pendapatan negara pada Mei 2024 tersebut anjlok 7,1 persen secara year on year (yoy).
Baca SelengkapnyaAPBN hingga pertengahan bulan Desember 2023 tercatat positif dari target yang ditentukan
Baca SelengkapnyaPenerimaan tersebut berasal dari PPN PMSE, pajak kripto, pajak pinjaman online dan pajak SIPP.
Baca Selengkapnya