Follow
Khawatir penerimaan berkurang, pemda dituding enggan sederhanakan perizinan
Merdeka.com - Ketua Real Estate Indonesia (REI), Soelaiman Soemawinata, menuturkan realisasi program satu juta rumah yang digagas oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)- Jusuf Kalla (JK) terancam sulitnya perizinan di daerah. Pemerintah daerah dinilai enggan menyederhanakan perizinan karena khawatir penerimaan dari retribusi berkurang.
"Diduga banyak daerah-daerah itu tak melaksanakan karena mereka enggak menempatkan program perumahan sebagai prioritas, atau bisa karena ada conflict of interest, karena kan penyederhanaan perizinan akan ada retribusi yang berkurang," jelasnya dalam acara Rembuk Nasional bidang 3 mengenai ekonomi di JIExpo, Jakarta, Senin (23/10).
Padahal, program satu juta rumah merupakan proyek strategis karena menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat. Namun, diakui, sudah ada pemda yang melakukan pemangkasan perizinan untuk kemudahan industri properti.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa manfaat dari program Jokowi untuk sertifikasi tanah? Dulu sertifikasi tanah yang awalnya hanya 500 ribu pertahun, sekarang jadi 7 juta per tahun. Naiknya bukan lagi seratus persen tapi ribuan persen,' kata Raja Juli.
-
Dimana Jokowi bagi sertifikat lahan? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Bagaimana Jokowi meningkatkan sertifikasi tanah? Presiden Jokowi mengubah lanskap pertanahan di Indonesia. Rakyat tidak perlu lagi mengalami antrian panjang untuk mendapatkan sertifikat tanah.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
"Itu adalah kebijakan pemerintah, tandanya hadir dalam perumahan rakyat," ujarnya.
"Jenisnya saja kan banyak ada rumah komersial, ada rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), ada rumah buat orang miskin, itu yang dikasih sewa, ada bedah rumah, kalau untuk MBR dan komersial swasta bisa masuk ke sana," tutup Soelaiman.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.
Baca Selengkapnya
Di momen tersebut, Presiden Jokowi menyindir sulitnya membuat perizinan acara di Indonesia
Baca Selengkapnya
Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca Selengkapnya
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca Selengkapnya
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengakui rumah DP Rp0 program Anies Baswedan tidak mudah untuk dijalankan.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi memerintahkan kementerian lembaga untuk membuat aplikasi baru.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menyebut masih ada pemilik usaha yang takut dikejar pajak
Baca Selengkapnya
Anies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.
Baca Selengkapnya
Kebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan
Baca Selengkapnya