Kinerja Freeport turun, ketimpangan kaya-miskin Papua ikut menyempit

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk kaya-miskin (gini ratio) di Papua Barat sebesar 0,373. Padahal, pada September 2015, provinsi ini menjadi tingkat ketimpangan tertinggi, yakni sebesar 0,428.

Kepala BPS, Suryamin menduga, penurunan ketimpangan kaya-miskin di Papua karena pengeluaran masyarakat kaya di sana menurun. Penurunan ini disebabkan melemahnya perekonomian. Salah satunya juga disebabkan karena pengaruh Freeport yang menurunkan pendapatan masyarakat perkotaan.

"Penurunan ini bisa karena ekonomi global sedang tidak bagus, itu menyebabkan pendapatan kelompok atasnya menurun. Sementara masyarakat rendah masih stabil bahkan naik. (Karena Freeport) Kami menduga juga karena itu," kata Suryamin di kantornya, Jakarta, Jumat (19/8).

Deputi Kepala BPS Bidang Statistik Sosial, M. Sairi Hasbullah mengatakan, tingginya ketimpangan di Papua Barat pada September 2014 dikarenakan adanya jarak yang besar antara penduduk modern atau yang bekerja di industri tambang dan pemerintahan, dengan masyarakat tradisional.

"Kalau di Papua Barat ada sektor modern, seperti Freeport. Sedangkan di bawahnya sangat tradisional sekali sehingga ada gap yang besar antara yang bekerja di pemerintahan dengan masyarakat awam," kata Sairi di Gedung BPS, Jakarta, Senin (18/4).

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Luhut Binsar Panjaitan akan mengumpulkan seluruh jajaran pejabat eselon I Kementerian ESDM guna menindaklanjuti proses divestasi PT Freeport Indonesia. Sebab, sampai saat ini pria yang juga Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini mengaku belum mendapat kabar terakhir soal divestasi Freeport.

Saya akan menunggu laporan dari Pak Dirjen (Mineral dan Batu Bara) mungkin kalau bisa paling lambat besok setelah upacara 17-an, saya mau dibrief," ucap Menko Luhut di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (16/8).

"Saya belum update yang terakhir, belum sempat tadi tanya karena waktunya mepet. Saya mau dengar laporannya karena saya juga mengerti masalah itu sewaktu saya menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP)," tambahnya.