Kini warga binaan bisa bertransaksi jual beli secara digital
Merdeka.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bekerja sama dengan pihak swasta meluncurkan dompet elektronik bernama Jeera Wallet. Dompet elektronik ini diharapkan mampu membantu menyalurkan dan mengelola berbagai hasil keterampilan warga binaan penjara.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Sri Puguh Budi Utama menyampaikan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia, terutama yang memenjarakan para kriminal kasus narkoba dan korupsi, kini sarat sorotan publik lantaran banyak terjadi penyimpangan perilaku seperti pengendapan uang.
"Oleh karena itu, segala usaha terkait pembinaan di satu sisi dan pengawasan di sisi lain harus ditopang dengan suatu terobosan sistem baru. Terutama yang terkait dengan penyimpangan oleh peredaran uang tunai di dalam penjara," ungkap dia di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, Senin (30/7).
-
Bagaimana Kemenkumham mendukung produk dalam negeri? “Dalam kegiatan ini kami menyediakan layanan host berupa Layanan Paspor Merdeka, Pameran “Kemudian coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM),“ imbuhnya lagi.
-
Mengapa Mendag mendorong kolaborasi di sektor Kripto? “Tujuannya, agar Perdagangan Aset Kripto dapat berjalan lebih konstruktif dan efektif,“ imbuhnya.
-
Bagaimana Kemnaker membantu pengelolaan zakat? Wapres memberikan apresiasi kepada Kementerian Agama, yang telah menerbitkan izin operasional kepada 170 lembaga amil zakat hingga Februari 2024. Perizinan ini diberikan sebagai upaya menjaga kepercayaan umat agar dana yang dihimpun terkelola dengan baik dan transparan.
-
Mengapa Kementerian ATR berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk sertifikat elektronik? Tak hanya sampai di situ, ia menuturkan untuk menjadikan sertifikat tanah elektronik dapat digunakan untuk alat pembuktian yang sah, Kementerian ATR/BPN perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak hingga terbentuklah sistem layanan sertipikat tanah elektronik.
-
Apa yang Kemenkumham terima dari Menpan RB? Kemenkumham menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KPAN-RB) sebagai Instansi Pemerintah dengan Tata Kelola Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik.
-
Bagaimana singkatan nama baru Kementerian Komunikasi dan Digital? 'Komdigi,' jelasnya.
Dengan Jeera Wallet ini, penghuni lapas dapat melakukan transaksi jual beli secara digital melalui otentifikasi sidik jari. "Dengan demikian, tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam penjara karena selain tidak aman juga berpotensi menjadi alat untuk penyelewengan," urainya.
Dia pun menekankan, digitalisasi dana tunai dapat diawasi keabsahan sumber dana dan kerahasiaan data pemilik akun. Sebab sistem ini tidak saja menunjang kegiatan penyelenggaraan kebutuhan sehari-hari yang akan disediakan oleh Kopasindo, tapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengawasi lalu lintas uang berbasis digital di dalam penjara.
"Penjara kini menjadi lingkungan cashless," dia menegaskan.
Selain itu, Jeera Wallet ini juga diklaim turut bantu menyalurkan potensi kreativitas warga binaan. Sebab nantinya, hasil karya para narapidana yang ikut serta dalam program pembinaan akan coba diedarkan di pasaran.
Ke depannya, Kemenkumham akan berupaya menumbuhkan sistem ini sesuai kebutuhan lapas di seluruh Indonesia.
Sementara itu, salah satu pemrakarsa Jeera Foundation yang juga mantan warga binaan, Rino Laude menyatakan ekosistem dan pelayanan ini sangat cocok bagi narapidana dan warga binaan yang telah kembali ke tengah-tengah masyarakat.
"Mereka dapat berusaha mandiri dengan menyalurkan hasil karya dan brand mereka sendiri. Yang juga menarik adalah, seluruh solusi manajemen usaha digital ini tidak menggunakan sumber dana negara. Jadi 100 persen swadaya Jeera Foundation," tutur dia.
Inovasi sistem solusi manajemen digital ini dihadirkan oleh Jeera Foundation bersama Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Kopasindo) dan Nuro.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hingga Desember 2023, lebih dari 900 pelaku UMK di Pemerintah Kabupaten Jepara telah bergabung sebagai penyedia di Mitra Resmi Toko Daring LKPP.
Baca SelengkapnyaPresiden RI Joko Widodo menerbitkan sertifikat tanah elektronik pada Desember 2023.
Baca Selengkapnyabankjatim terus melakukan berbagai inovasi dan transformasi untuk pengembangan teknologi digital dengan JConnect.
Baca SelengkapnyaPemkot Pasuruan bersama Bank Jatim melaunching Network Expansion RW Net sebagai Agen Jatim.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terutama pedagang, dan pengunjung pasar kini semakin dimudahkan dengan layanan perbankan digital.
Baca SelengkapnyaPemkab Banyuwangi berinovasi untuk memperkuat penguatan pemerintahan berbasis digital.
Baca SelengkapnyaDigitalisasi merupakan kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi layanan pengelolaan keuangan berbasis digital.
Baca SelengkapnyaIKD telah terintegrasi dengan baik dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Untuk itu dunia perbankan diharapkan juga memanfaatkannya.
Baca SelengkapnyaPerbankan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan para pedagang di wilayah Tangerang yang merupakan wilayah penyangga Jakarta.
Baca SelengkapnyaKeunggulan dari fitur terbaru lainnya disuguhkan LKPP melalui kemudahan menemukan produk, melakukan pembayaran, serta memonitor proses transaksi.
Baca SelengkapnyaAngka ini menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja berdampak positif ke perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaMelalui kerja sama tersebut Roswita juga berharap nantinya peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat dengan mudah melakukan investasi melalui aplikasi Jamsostek Mobile
Baca Selengkapnya