Kisah Jokowi bentuk badan pengelola dana haji meski sempat kontroversi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo secara resmi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dalam beleid ini dijelaskan, BPKH merupakan badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

BPKH bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama).

Menurut Perpres ini, organisasi BPKH terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Badan Pelaksana bertugas untuk melaksanakan program pengelolaan keuangan haji yang telah ditetapkan serta rekomendasi atas hasil pengawasan dan pemantauan dari Dewan Pengawas.

Selanjutnya melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan haji dan aset BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional BPKH. Dan, yang terakhir menyelenggarakan administrasi pengelolaan Keuangan Haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2017 tersebut, dana haji nantinya akan dikelola sesuai dengan prinsip syariah.

Peraturan ini menyebutkan, Badan Pelaksana berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat.

"Selain itu juga melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji," bunyi Pasal 18 Poin b Perpres ini, seperti dikutip laman Setkab, Rabu (20/12).

Meski sudah resmi dibentuk, pengelolaan dana haji ini sempat menuai kontroversi. Bahkan ada yang menyebut haram dana gaji digunakan untuk pembangunan. Silakan klik selanjutnya. (mdk/idr)